Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional
  • DPRD Kabupaten Banggai Konsultasi ke Pusat Kajian Anggaran SekretariatJenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait Dana Bagi Hasil, 15 Oktober 2019

  • Workshop Pusat Kajian Anggaran tema Bentuk Kebijakan Industri dalam Mendukung Perbaikan Neraca Perdagangan, 14 Oktober 2019

  • Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI menerima DPRD Kab Nias 9 OKtober 2019

  • Workshop dengan tema Sistem Informasi Desa Dalam Tata Kelola Dana Desa, 26 Agustus 2019

  • Diskusi Pakar dengan tema Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Kapitasi Sebagai Solusi Defisit BPJS Kesehatan, 19 Agustus 2019

Buletin APBN

  • img
    Edisi 17, September 2019, Volume IV

    ❖ Mampukah Pemerintah Mengejar Pajak Ekonomi Digital?
    ❖ Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa
    ❖ Mengantisipasi Dampak Penghematan Subsidi Energi Pada Pertumbuhan Ekonomi

  • img
    Edisi 16, Agustus 2019, Volume IV

    ❖ Menakar Rencana Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Badan
    ❖ Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja
    ❖ Mengevaluasi Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Air Sebagai Prioritas Nasional

  • img
    Edisi 15, Agustus 2019, Volume IV

    ❖ Tantangan Pelonggaran Moneter Dalam Mendukung Kinerja Neraca Perdagangan
    ❖ Menghadapi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi & Shortfall Penerimaan Pajak
    ❖ Penutupan Taman Nasional Komodo: Kerikil Bagi Sektor Pariwisata

  • img
    Edisi 14, Agustus 2019, Volume IV

    ❖ Menyikapi Temuan BPK Atas Kinerja Pelaksanaan Dana Desa
    ❖ Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai
    ❖ Pengurangan Impor Limbah Plastik Melalui Pengembangan Industri Plastik Biodegradable

  • img
    Edisi 13, Juli 2019, Volume IV

    ❖ Redistribusi Guru demi Pemerataan Guru
    ❖ Eksekusi dan Optimalkan Potensi Blok Masela
    ❖ Evaluasi Asuransi Usaha Tani Padi

  • img
    Edisi 12, Juli 2019, Volume IV

    ❖ Urgensi Insentif Pajak bagi Industri Pendukung Pendidikan Vokasi & Riset di Indonesia
    ❖ Mereview Kondisi Kelaparan Indonesia
    ❖ Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Selengkapnya

Jurnal Budget

  • img
    Nomor 1, Mei , Volume 4

    ❖ Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, Penerimaan Pembiayaan dan Penanaman Modal Tetap Bruto terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia
    ❖ Pengaruh Jarak ke Sekolah Terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia
    ❖ Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah
    ❖ Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, Dan PDB terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia
    ❖ Potensi, Tantangan, dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa Menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan
    ❖ Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik
    ❖ Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
    ❖ Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah di Indonesia

  • img
    Nomor 2, November 2018, Volume 3

    ❖ Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan
    ❖ Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai
    ❖ Pengaruh DAU, DBH dan Derajat Desentralisasi Terhadap Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal
    ❖ Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia
    ❖ Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah

  • img
    Nomor 1, Juli 2018, Volume 3

    ❖ Dampak Utang Pemerintah Pusat terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998 – 2017
    ❖ Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar ASEAN Pra dan Paska Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN
    ❖ Pengaruh Program Cetak 1 Juta Ha Sawah Baru terhadap Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani
    ❖ Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Daerah Tertinggal
    ❖ Pengaruh Variabel Ruang Fiskal, DAU dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintah Provinsi

Selengkapnya

Analisis APBN

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • img
    Kajian atas DAU bersifat Dinamis

    Sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia menyebabkan adanya desentralisasi atau pemberian kewenangan ke daerah-daerah termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal (keuangan) dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan baru dan perimbangan keuangan untuk menjalankan fungsi yang ada (money follows function). Untuk membantu mendanai kebutuhan tersebut, pemerintah pusat melaksanakan transfer belanja dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari ketiga dana tersebut, sejak tahun 2010-2018 proporsi alokasi DAU merupakan yang terbesar dibanding dengan dana lainnya dimana hampir 60 persen transfer ke daerah di dominasi oleh DAU. DAU bertujuan secara umum untuk memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal serta bersifat block grant, sehingga dalam penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selengkapnya

Referensi APBN

Selengkapnya

Triple Deficit Indonesia
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Sangat Bermanfaat
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Total Vote: 69
Sangat Bermanfaat
49%
Bermanfaat
26%
Cukup Bermanfaat
14%
Kurang Bermanfaat
9%
FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE Fransina Natalia Mahudin, S.E., adalah Analis APBN Non fungsional di Pusat Kajian Anggaran. Lahir di Ambon pada tanggal 24 Desember 1993, beliau menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pattimura. Beliau dapat dihubungi pada nomor telepon :021 5715 796

Buku