• Konsinyering Pusat Kajian Anggaran dengan tema Penguatan UMKM Dalam Menopang Perekonomian Nasional, 5 April 2021

  • Konsinyering Pusat Kajian Anggaran dengan tema Pembangunan Sektor Pertanian: Masalah, Tantangan, Hambatan dan Dukungan Anggaran Melalui APBN pada 29 Maret 2021 di Kopo, Jawa Barat

  • Konsinyering Pusat Kajian Anggaran dengan tema Pembangunan Sektor Pertanian: Masalah, Tantangan, Hambatan dan Dukungan Anggaran Melalui APBN, 29 Maret 2021

  • Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas di Pusat Kajian Anggaran, Senin, 9 November 2020

  • Diskusi Pakar dengan tema Pergerakan Harga Minyak Mentah dan Komoditas, 15 Juli 2020

Buletin APBN

  • img
    Edisi 7, April 2021, Volume VI

    ❖ Potensi Menjanjikan Pendapatan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi
    ❖ Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional
    ❖ Memaksimalkan Iklim Investasi dari Perjanjian IK-CEPA

  • img
    Edisi 6, April 2021, Volume VI

    ❖ Potensi dan Tantangan Indonesia Menuju Sentra Industri Halal Dunia
    ❖ Dampak Kebijakan Pengurangan Diskon Listrik
    ❖ Tantangan dalam Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

  • img
    Edisi 5, Maret 2021, Volume VI

    ❖ Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja
    ❖ Permasalahan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dalam Sislognas
    ❖ Desa Wisata Untuk Pariwisata yang Berkelanjutan

  • img
    Edisi 4, Maret 2021, Volume VI

    ❖ Pembentukan Holding BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari Holding Perkebunan
    ❖ Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
    ❖ Arah Muatan dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

  • img
    Edisi 3, Maret 2021, Volume VI

    ❖ Tantangan Sarana Prasarana Perpustakaan dalam Peningkatan Literasi
    ❖ Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya
    ❖ Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan Refocusing Anggaran untuk Prioritas Nasional

  • img
    Edisi 2, Februari 2021, Volume VI

    ❖ Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi
    ❖ Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia
    ❖ Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara

  • img
    Edisi 1, Januari 2021, Volume VI

    ❖ Mengurai Ketergantungan Kedelai Impor di Indonesia
    ❖ Optimalisasi dan Permasalahan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus
    ❖ Permasalahan Subsidi Pupuk di Indonesia

Selengkapnya

Jurnal Budget

  • img
    Nomor 1, Juli , Volume 5

    ❖ Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19
    ❖ Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia
    ❖ Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020: Studi pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia
    ❖ Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN
    ❖ Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah
    ❖ Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
    ❖ Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun
    ❖ Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018

  • img
    Nomor 2, Desember 2020, Volume 5

    ❖ Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019
    ❖ Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah
    ❖ Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN
    ❖ Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP
    ❖ Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia
    ❖ Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia
    ❖ Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia
    ❖ Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan

  • img
    Nomor 2, November 2019, Volume 4

    ❖ Analisis Hubungan Tunjangan Profesi Guru dan Ujian Nasional
    ❖ Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Inflasi Inti Di Indonesia
    ❖ Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa Di Tahun 2014 Dan Tahun 2017
    ❖ Analisis Efektivitas Jalur Suku Bunga Dalam Mekanisme Kebijakan Moneter Di Indonesia (Periode 2009-2018)
    ❖ Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Perumahan Dan Permukiman Pada Pemerintah Pusat
    ❖ Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia
    ❖ Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting Di Indonesia
    ❖ Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Selengkapnya

Analisis APBN

  • img
    Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBP 2021

    Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 25 persen. Rasio Pa

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • img
    TINJAUAN SINGKAT DANA DESA TAHUN 2015-2020

    Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)1. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamanahkan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional2. Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar- besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu). Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, tinjauan singkat ini juga akan mencoba memberikan gambaran terkait apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar dana desa memberikan efek yang optimal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan pada masa mendatang secara khusus, dan masyarakt Indonesia secara umum.

Selengkapnya

Referensi APBN

Selengkapnya

Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Sangat Bermanfaat
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Total Vote: 94
Sangat Bermanfaat
47%
Bermanfaat
24%
Cukup Bermanfaat
16%
Kurang Bermanfaat
9%
Ade Nurul Aida, S.E. Ade Nurul Aida, S.E., adalah Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Lahir di Jakarta pada 09 Februari 1987, beliau menyelesaikan studi Sarjana Akuntansi di Universitas Pancasila. Beliau dapat dihubungi pada nomor HP 081285198905 email: ade.aida@dpr.go.id

Buku