Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

UU

No. Peraturan Tentang Aksi
1. UU No. 9 Tahun 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DETAIL
2. UU No. 12 Tahun 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 DETAIL
3. UU No. 15 Tahun 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 DETAIL
4. UU No. 18 Tahun 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 DETAIL
5. UU No. 14 Tahun 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DETAIL
6. UU No. 3 Tahun 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DETAIL
7. UU No. 17 Tahun 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DETAIL
8. UU No. 27 Tahun 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DETAIL
9. UU No. 12 Tahun 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DETAIL
10. UU No. 23 Tahun 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DETAIL
11. UU No. 15 Tahun 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DETAIL
12. UU No. 19 Tahun 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DETAIL
13. UU No. 39 Tahun 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
14. UU No. 14 Tahun 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DETAIL
15. UU No. 35 Tahun 2008 PENETAPAN PERPU 1-2008 TENTANG PERUBAHAN UU 21-2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UU DETAIL
16. UU No. 39 Tahun 2007 PERUBAHAN UU 11-1995 TENTANG CUKAI DETAIL
17. UU No. 1 Tahun 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA DETAIL
18. UU No. 25 Tahun 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DETAIL
19. UU No. 15 Tahun 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DETAIL
20. UU No. 33 Tahun 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DETAIL
21. UU No. 17 Tahun 2003 KEUANGAN NEGARA DETAIL
22. UU No. 18 Tahun 2001 OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DETAIL