Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Peraturan Pemerintah

No. Peraturan Tentang Aksi
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH DETAIL
2. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DETAIL
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DETAIL
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DETAIL
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DETAIL
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DETAIL
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
8. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 DETAIL
9. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA DETAIL
10. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DETAIL
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DETAIL
12. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DETAIL
14. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DETAIL
15. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN DETAIL
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
17. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG DETAIL
18. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG DETAIL
19. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DETAIL
20. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DETAIL
21. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DETAIL
22. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2015 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DETAIL
23. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2015 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK DETAIL
24. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
25. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DETAIL
26. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DETAIL
27. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DETAIL
28. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DETAIL
29. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DETAIL
30. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DETAIL
31. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2014 PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA DETAIL
32. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU DETAIL
33. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG DETAIL
34. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI DETAIL
35. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DETAIL
36. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DETAIL
37. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN DETAIL
38. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DETAIL
39. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL DETAIL
40. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DETAIL
41. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DETAIL
42. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DETAIL
43. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DETAIL
44. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DETAIL
45. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL DETAIL
46. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG DETAIL
47. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
48. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI DETAIL
49. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DETAIL
50. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH- DAERAH TERTENTU DETAIL
51. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 PENYELENGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
52. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (PKA K/L) DETAIL
53. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DETAIL
54. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 JENIS DAN TARAF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DETAIL
55. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DETAIL
56. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DETAIL
57. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DETAIL
58. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DETAIL
59. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DETAIL
60. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN DETAIL
61. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DETAIL
62. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DETAIL
63. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DETAIL
64. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH DETAIL
65. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DETAIL
66. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DETAIL
67. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DETAIL
68. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL DETAIL
69. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DETAIL
70. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DETAIL
71. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 PERUBAHAN PP 62-2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DETAIL
72. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DETAIL