Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Harga Pangan Terjangkau, Ketahanan Pangan Aman / Mei 2017

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Kesinambungan dan sinergitas berbagai kebijakan ketahanan pangan tentunya sangat diperlukan untuk menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap bahan pangan, bukan hanya dari sisi ketersediaannya namun juga dari sisi keterjangkauan harga pangan. Keterjangkauan pangan berkaitan erat dengan harga pangan. Harga pangan yang terlalu tinggi akan menyulitkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya. Harga pangan yang tidak terjangkau dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya adalah kurangnya produktivitas pangan dan panjangnya rantai distribusi pangan. Produksi pangan sulit ditingkatkan akibat banyaknya konversi lahan pertanian, alat pertanian masih tradisional, dan rusaknya jaringan irigasi. Selain itu, rantai distribusi pangan dari petani ke konsumen masih terlalu panjang, akibatnya harga yang ada di pasaran menjadi tinggi dan tidak berdaya saing. Kurangnya produksi pangan domestik mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan impor pangan demi mencukupi kebutuhan pangan. Padahal, impor pangan sangat bergantung pada fluktuasi harga pangan global dan akhirnya akan mempengaruhi harga pangan domestik. Selain itu, impor pangan juga merupakan ancaman untuk produk pangan dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga pangan domestik lebih mahal dari harga pangan global. Jika impor terus dilakukan, dalam jangka panjang Indonesia akan sulit terlepas dari ketergantungan impor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan adalah dengan meningkatkan produktivitas pangan dan memotong rantai pasok pangan. Peningkatan produktivitas pangan dapat dilakukan antara lain efektivitas dan efisiensi implementasi redistribusi lahan, modernisasi mesin penggilingan dan alat pertanian lain, peningkatan kualitas konstruksi jaringan irigasi. Rantai pasok pangan dapat dipangkas dengan cara mengoptimalkan Toko Tani Indonesia (TTI) dan pembentukan BUMDes. BUMDes dapat dimanfaatkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat desa bisa memajukan desanya masing-masing. Dari desa untuk desa.