Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buku

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN / Mei 2017

Siklus:

Sekilas:
Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia salah satunya melalui desentralisasi fiskal yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan pengelolaan fiskal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melahirkan transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini bertujuan diantaranya untuk lebih mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih merata, hingga ketimpangan vertikal maupun horizontal dapat dipersempit. Peningkatan alokasi dana transfer daerah dan dana desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mengurangi gap yang ada. Berdasarkan inilah, buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai pengembangan dana ke transfer dan dana desa. Ketentuan perencanaan hingga evaluasi transfer ke daerah dan dana desa telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 yang merupakan penggantian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.