Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 8 - Mei 2020

Penulis: DYAH MAYSARAH, S.Hut

Sekilas:
Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan pembangunan di berbagai lini untuk kehidupan masyarakat Papua. Mendekati berakhirnya kebijakan Dana Otsus di tahun 2021, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dana Otsus Papua, untuk keberlanjutannya perlu adanya gambaran bagaimana perkembangan Dana Otsus Papua dan permasalahan apa saja yang terjadi yang bisa menjadi pertimbangan dan rekomendasi untuk keberlanjutan Dana Otsus Papua.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc

Sekilas:
Anjloknya harga minyak mentah dunia yang diakibatkan oleh mewabahnya Covid-19 berdampak pada ICP, kinerja lifting minyak bumi Indonesia dan secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari minyak bumi. Bahkan pemerintah merevisi target PNBP minyak bumi hingga hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini mengindikasikan kesulitan bagi industri hulu minyak bumi untuk mencapai target lifting dikarenakan banyak terjadi perlambatan kegiatan operasional dan ketidakpastian global yang akan berpengaruh pada ICP. Namun, SKK Migas dan KKKS sebaiknya tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan sehingga ketika keadaan mulai pulih kembali, minyak bumi Indonesia mampu bersaing yang nantinya akan berdampak pada penerimaan negara dari minyak bumi.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI, SE

Sekilas:
Salah satu sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya, karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan menyebabkan UMKM kesulitan untuk membayar KUR. Di masa pandemi ini, selain harus tetap menyalurkan KUR, lembaga penyalur KUR harus melakukan relaksasi KUR. Adapun dampak dari relaksasi ini antara lain: penangguhan pembayaran pokok dan bunga, penambahan plafon, dan kemudahan menjadi debitur dengan penangguhan persyaratan administrasi. Agar penyaluran dan relaksasi KUR tepat sasaran, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga penyalur dalam memberikan KUR.