Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 11 - Juni 2020

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik nasional, pemerintah berencana mengembangkan 7 pelabuhan menjadi Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (JPUT), yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan ini kedepannya diharapkan dapat menjadi pelabuhan hub internasional, dan dapat mengurangi dominasi Singapura sebagai pelabuhan hub internasional. Namun dalam pengembangan JPUT masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi agar pelabuhan-pelabuhan ini siap untuk menjadi hub internasional di masa mendatang.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Kemandirian fiskal daerah menjadi sorotan mengingat pasca otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan belum membuahkan hasil. Tingkat kemandirian fiskal daerah dinilai masih rendah. Seharusnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan daerah untuk mandiri. Ditambah lagi, kondisi pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah pusat mengurangi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang cukup besar. Tahun 2021, rencananya pemerintah pusat akan mereformasi TKDD. Rencana ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk berbenah. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya. Begitupula, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi PAD.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N

Sekilas:
Di tengah pandemi, pemerintah justru kembali menerbitkan aturan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan peraturan serupa yaitu Perpres No. 75/2019 namun Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangannya ialah terdapat kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sehingga hal ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP. Dengan kembalinya diterbitkan aturan terkait kenaikan BPJS, seolah-olah pemerintah kurang mengindahkan putusan MA tersebut. Ditambah kenaikan ini dilaksanakan ketika daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerbitan Perpres No. 64/2020 di tengah pandemi.