Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 13 - Juli 2020

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu dalam program yang dicetuskan dalam PP tersebut adalah pemberian dukungan tambahan dana kepada BUMN melalui dana investasi pemerintah. Dana Investasi tersebut diberikan kepada PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT. Krakatau Steel Tbk. Meskipun diberi dana investasi di masa pandemi, kedua perusahaan tersebut sudah mengalami masalah jauh sebelum terjadinya pandemi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kemampuan keuangan kedua BUMN tersebut dan mendorong kedua BUMN tersebut dalam perbaikan kinerja perusahaan, serta melakukan koordinasi antar kementerian terkait untuk menetapkan mekanisme penyaluran dan pengembalian dana investasi dengan prinsip kehati-hatian.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 75 ribu dan diprediksi masih akan terus bertambah. Peningkatan penyebaran yang diikuti oleh anjloknya kinerja perekonomian menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi. Meskipun telah menyasar pada kedua sisi perekonomian, kebijakan pemerintah dinilai masih belum all-out. Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi Indonesia diprediksi akan melambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas kebijakan pemulihan ekonomi.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas subsidi listrik, pemerintah akan melakukan reformasi subsidi listrik menjadi bantuan sosial (bansos) melalui kartu sembako mulai tahun 2021. Namun, pada Program Sembako sendiri terdapat permasalahan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). TNP2K (2020) menyebutkan bahwa saat ini tingkat exclusion/inclusion error pada DTKS sebesar 20 persen. Selain itu, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia belum mencapai 100 persen. Pemerintah seharusnya menyiapkan data yang mutakhir dan valid serta meningkatkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru tanah air terlebih dahulu sebelum kebijakan ini mulai dilaksanakan.