Buletin APBN

Penulis:

Sekilas:
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat sumber daya manusia di bidang Kesehatan mendapatkan insentif khusus untuk mengompensasi beban kerja berlebih yang telah dijalani. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 278 yang kemudian direvisi dengan KMK 392. Artikel ini membandingkan antara dua KMK tersebut dan menjelaskan potensi masalah yang mungkin terjadi dari berlakunya KMK 392. Potensi masalah yang ditimbulkan adalah kelebihan pembayaran, adanya tenaga non medis yang belum ter-cover dan konflik kepentingan fasilitas kesehatan (faskes) dalam proses verifikasi.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka menjaga perekonomian dan kemampuan badan usaha di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif pajak dunia usaha sebesar Rp123,01 triliun. Namun hampir lima bulan berjalan, realisasi penyaluran insentif ini baru mencapai Rp15,67 triliun atau setara 12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pemerintah mengakui penyebab utama dari lambatnya penyaluran ini ialah minimnya sosialisasi dan proses pendampingan kepada pelaku usaha yang sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat pelaku usaha atas skema yang kurang menarik dan prosedur yang rumit. Untuk itu, pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara intensif kepada pelaku usaha, termasuk dengan memberikan informasi praktis guna meningkatkan minat pelaku usaha.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Sekilas:
Di tengah pandemi, kinerja sektor pertanian tetap tumbuh positif dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Meskipun memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional, investasi sektor pertanian masih memperlihatkan share yang rendah terhadap total investasi, bahkan saat ini mengalami tren penurunan pada investasi asing. Mengevaluasi serta melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dapat menghambat investasi di sektor pertanian merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait. Pemerintah juga perlu mengakselerasi investasi pada daerah yang memiliki keunggulan di sektor ini.