Buletin APBN

Vol. V / No. 17 - Oktober 2020

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK).

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Sekilas:
Target penerimaan kepabeanan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabeanan dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabeanan. Pemerintah harus bekerja keras agar tujuan NLE dapat tercapai mengingat pengaplikasian NLE ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem logistik.