Buletin APBN

Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi pemulihan ekonomi nasional, salah satu fokus program pemulihan ekonomi akan diberikan kepada ketahanan pangan dengan memberikan DAK Non Fisik baru berupa Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP). Dana ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan dan penganekaragaman pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dinilai cukup berhasil dan diharapkan mampu mengembalikan ketahanan pangan. Tulisan ini akan mengevaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta memberikan rekomendasi yang dihadapi P2L mulai dari tanaman dan ternak, SDM dan kelembagaan sehingga DPKPP dapat mendukung P2L agar berjalan optimal.