Buletin APBN

Vol. VI / No. 2 - Februari 2021

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Pemerintah Indonesia memberlakukan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini diberlakukan karena Indonesia banyak mengimpor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah. Setelah diberlakukan pertama kali pada 2014, terdapat tren peningkatan ekspor yang menjanjikan dari produk pengolahan dan pemurnian nikel. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan upaya percepatan pembangunan smelter nikel dalam negeri. Namun di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat upaya ini, antara lain terkait pasokan listrik, pendanaan, perizinan, pengadaan lahan, kesepakatan harga, serta pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Salah satunya penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah, serta proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dananya sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya serta masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Sekilas:
Dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan oleh pemerintah, terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan sukuk negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti kewenangan dan pengelolaan pembiayaan berada di pemerintah pusat, kurangnya pemahaman investor, dan juga perdagangan sukuk di pasar sekunder masih relatif kecil. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah.