Buletin APBN

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan pertambahan utang. Diperlukan upaya mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi, bukan untuk membayar utang. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi defisit APBN, antara lain efisiensi pengeluaran negara, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta renegosiasi utang.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Sekilas:
Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana, maupun realisasi kegiatan pemerintah, serta lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat.