Buletin APBN

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pariwisata berperan penting bagi Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyumbang devisa negara. Namun, pandemi Covid-19 mengakibatkan terpukulnya sektor pariwisata. Guna pemulihan sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan beberapa kegiatan prioritas yang salah satunya adalah pengembangan desa wisata khususnya di 5 (lima) destinasi super prioritas. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti pembiayaan, kualitas SDM yang lemah, serta penurunan minat wisata pada masa pandemi Covid-19. Dengan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut, diharapkan program Desa Wisata mampu memicu kembali geliat pariwisata Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Sekilas:
Peringkat logistik Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain mengalami penurunan selama periode 2016-2018. Sementara itu, biaya logistik Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kinerja logistik yang belum optimal salah satunya berasal dari pelayanan di pelabuhan. Pelayanan di pelabuhan menjadi salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi termasuk pelayanan pemanduan dan penundaan yang berkontribusi sekitar 40 persen sampai 50 persen terhadap biaya pelayanan jasa kapal selama di pelabuhan. Beberapa masalah dalam pelayanan pemanduan dan penundaan yaitu adanya celah monopoli dalam regulasi pelayanan pemanduan dan penundaan yang berdampak pada biaya layanan yang tinggi dan kualitas layanan serta ketentuan batasan ukuran kapal yang wajib menggunakan pelayanan pemanduan dan penundaan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard.