Buletin APBN

Vol. VI / No. 7 - April 2021

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Industri farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi. Investasi sektor farmasi harus dipercepat terutama di bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Indonesia telah menandatangani Perjanjian Indonesia - Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Meski sejak awal kerja sama berjalan dengan baik, namun tantangan masih dihadapi Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan berdampak pada bertambahnya porsi investasi Korea Selatan di Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut terdapat beberapa tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Pertumbuhan pendapatan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi, sedangkan dari sumber lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan terdapat potensi menjanjikan dari pendapatan perpajakan WP OP. Namun, jumlah pendapatan perpajakan WP OP belum maksimal, terlihat masih kecilnya kontribusi pendapatan pajak WP OP terhadap penerimaan negara. Beberapa indikasi belum maksimalnya penerimaan negara dari WP OP ini diantaranya masih banyak orang pribadi yang belum menjadi wajib pajak karena masih besarnya kegiatan underground economy, kepatuhan sukarela WP OP yang masih rendah, dan skema perpajakan yang perlu disesuaikan agar pendapatan perpajakan dari WP OP optimal.