Buletin APBN

Vol. VI / No. 8 - Mei 2021

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E.

Sekilas:
Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE

Sekilas:
Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, belum transparansinya proses pengadaan, maupun regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait.