Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 12 - Juli 2018

Penulis: FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE

Sekilas:
Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan selama ini masih mengarah pada kebijakan “produktivitas” jangka pendek dengan memaksimalkan hasil sumber daya laut tanpa ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan berdasarkan esensi mendasar pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa kebijakan yang tanpa disadari tidak menguntungkan bagi ekologi laut dan akan menjadi bumerang bagi masa depan laut Indonesia serta permasalahan sosial lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengevalusi kembali kebijakan ekonomi kelautan sesuai paradigma berkelanjutan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu upaya utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendorong dan mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan di desa-desa berbasis sektor perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal paling mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan. Penguatan kelembagaan nelayan tersebut berangkat dari berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan, yang sebenarnya bermuara pada lemahnya kelembagaan nelayan, khususnya buruh nelayan.