Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 14 - Agustus 2018

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI, SE

Sekilas:
Sejak dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (cash for work) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan kreatif. Berbagai masalah mengemuka di awal pelaksanaannya. Untuk menunjang keberhasilan program, Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan kepada pemerintah desa khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.