Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 6 - April 2019

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Pemerintah telah melakukan revaluasi aset khususnya BMN pada periode 2017-2018, dimana hasilnya menunjukkan kenaikan nilai BMN yang cukup tajam yaitu 272,4 persen atau menjadi Rp5.728,49 miliar. Nilai aset yang tinggi ini seharusnya menjadi sumber penerimaan negara yang cukup potensial. Namun, selama ini pemanfaatan BMN belum dilaksanakan dengan baik dilihat dari PNBP yang dihasilkan hanya Rp1,3 triliun pada tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan temuan BPK yang hampir terjadi tiap tahunnya terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset serta ketidaktertiban dalam penyetoran PNBP. Hal tersebut menguatkan asumsi bahwa terdapat kebocoran dalam pengelolaan BMN ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan BMN untuk menghasilkan penerimaan yang optimal.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Sekilas:
Pemerintah telah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) sejak September 2016 hingga Maret 2017. Namun, dari hasil program tax amnesty tersebut target penerimaan pajak belum tercapai. Sebagai tindak lanjut dari program tax amnesty, di akhir tahun 2018, Pemerintah menjalin kerja sama dengan negara lain untuk turut serta menjadi bagian dari negara yang menerapkan program Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan berlakunya AEoI, setiap negara dapat menerima informasi warganya di negara lain. Akan tetapi, setelah hampir 6 bulan berlakunya AEoI di Indonesia masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan AEoI ini seperti kerjasama antar lembaga jasa keuangan dalam pemberian informasi, kesiapan SDM dalam era keterbukaan informasi, dan ketegasan otoritas pajak dalam menerapkan AEoI ini.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program pemerintah guna meningkatkan kemandirian usaha yang menyasar kepada pelaku usaha mikro yang berada pada lapisan terbawah dan belum bankable untuk menjangkau program pembiayaan lainnya seperti program KUR. Untuk memudahkan pelaksanaan program tersebut digitalisasi dirasa perlu demi kemudahan dan kecepatan pembayaran dana pembiayaan.Uji coba digitalisasi program UMi diharapkan mampu meningkatkan penetrasi modal dan overhead cost yang rendah.