Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 7 - April 2019

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
Langkah pemerintah untuk memberikan fasilitas dan insentif sebagaimana diumumkan dalam paket kebijakan ekonomi XVI lewat OSS (Online Single Submission), yang diinisiasi oleh Perpres Nomor 91 Tahun 2017 sebagai paket ekonomi yang diharapkan menjadi solusi bagi persoalan kemudahan investasi. Namun, implementasinya hingga kini masih menemui berbagai hambatan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang saling terkait. Di tingkat pusat, hambatan yang mengemuka adalah persoalan kelembagaan, sementara di tingkat daerah yaitu persoalan standar pelayanan. Kondisi ini akan mempengaruhi daya saing dan iklim investasi di Indonesia apabila tidak segera dibenahi.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Panen raya bukan merupakan hal yang dinanti bagi petani karena pada masa ini harga gabah cenderung anjlok dari sebelumnya. Anjloknya harga gabah juga sering dikaitkan dengan impor beras sehingga pada 2019 pemerintah belum melakukan impor. Namun harga gabah tetap juga anjlok. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan kesejahteraan petani. Karena itu pemerintah perlu memikirkan hilir pertanian dengan memicu petani untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dari jual gabah kering panen menjadi jual produk berupa beras, meningkatkan bantuan permodalan kepada petani dan menugaskan desa sentra produksi beras membentuk BUMDes penggilingan padi.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
PNBP SDA perikanan tumbuh sebesar 19 persen dalam satu dekade terakhir. Kontribusi tertinggi SDA perikanan terhadap PNBP dicapai pada tahun 2017 sebesar Rp491 miliar dan terendah sebesar Rp79 miliar pada tahun 2015. Untuk PNBP SDA perikanan tangkap tumbuh 12 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, illegal fishing, manipulasi tonase kapal >30 GT dan penentuan HPI masih menjadi tantangan bagi upaya peningkatan penerimaan PNBP dari sektor ini.