Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 9 - Mei 2019

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Penerapan delegated act oleh Uni Eropa akan berdampak besar bagi perekonomian negara, baik terhadap PDB, ekspor, neraca perdagangan, penerimaan devisa, penerimaan negara, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit di Indonesia sangat diperlukan. Percepatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal hingga percepatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar PLTD-PLTD yang dimiliki PLN.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
Pemindahan ibukota menjadi salah suatu isu strategis yang akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20202024. Pemerintah memilih memindahkan ibukota dengan alternatif pilihan di luar Pulau Jawa. Diharapkan melalui pilihan ini dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan yang selama ini bertumpu pada Pulau Jawa. Ibukota yang berpindah pada wilayah bagian tengah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baru. Namun untuk memastikan pemindahan ibukota dalam jangka waktu yang panjang dan berimplikasi pada keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan grand design agar memastikan ibukota yang baru akan tetap bertumbuh dan tidak hanya menjawab permasalahan Jakarta saat ini.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Sekilas:
Wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Wisata halal menjadi tren baru dalam segmen pariwisata dunia dimana perkembangannya didorong oleh jumlah wisatawan muslim yang terus mengalami peningkatan. Hal ini pula terjadi di Indonesia yang mengalami peningkatan wisatawan muslim setiap tahunnya. Dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan Indonesia berpotensi mengembangkan wisata halal. Namun hal itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku wisata untuk menghadapi tantangan tersebut.