Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 10 - Juni 2019

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pertambangan batubara berasal dari iuran tetap dan iuran produksi yang sangat bergantung dengan volume produksi batubara. Namun, volume produksi batubara saat ini belum bisa dipastikan akurasi datanya, sehingga terdapat potensi kehilangan PNBP. Ketidakakuratan data volume produksi batubara terlihat dari masih adanya perbedaan pencatatan volume produksi batubara, baik di data BPS, data KESDM, dan data lembaga internasional. Perbedaan pencatatan data volume produksi batubara ini juga ditunjukkan oleh selisih batubara yang diekspor oleh Indonesia dengan pencatatan negara penerima. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terkait dengan volume dan penjualan batubara serta masih maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Penerapan cukai BBM dirasa oleh sebagian ekonom dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya polusi di Indonesia. Selain itu cukai BBM memberi dampak positif lainnya, antara lain mendorong pengembangan BBN, mengurangi impor BBM sebagai akibat berkurangnya konsumsi BBM, mengurangi defisit neraca perdagangan, menstabilkan nilai kurs, dan menambah pendapatan cukai. Namun demikian ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi seperti peningkatan harga bahan pokok, peningkatan inflasi, dan penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang dan merilis kebijakan penerapan cukai BBM pada saat yang tepat.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Sekilas:
Lemahnya kinerja neraca dagang Indonesia disebabkan oleh rendahnya kinerja sektor migas dan sektor nonmigas. Pengendalian impor yang kurang optimal disebabkan oleh kurang tepatnya kebijakan dengan akar masalah yang harus diselesaikan. Kebijakan perbaikan neraca migas telah dilakukan pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya pengaruh faktor eksternal dan lemahnya struktur industri Indonesia. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, dibutuhkan mitigasi risiko berupa hedging, diversifikasi penggunaan mata uang asing, menyusun blue print industri Indonesia dengan fokus kepada beberapa industri yang menjadi unggulan serta meningkatkan law enforcement terhadap peraturan perundangundangan yang ada. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat berdampak positif terhadap perbaikan kinerja neraca dagang Indonesia.