Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 14 - Agustus 2019

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Bea meterai merupakan salah satu pajak tertua di Indonesia. Peraturan tentang bea meterai terus berkembang sampai pada pemerintahan Orde Baru, dimana banyak kebijakan-kebijakan baru karena adanya reformasi di bidang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Sejak diberlakukan pada tahun 1986, bea meterai turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Melihat potensi dari penerimaan bea meterai, pemerintah mengusulkan revisi UU tentang Meterai ini karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Dalam usulannya, pemerintah akan memberlakukan bea meterai satu tarif. Namun, usulan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pelaksanaan Dana Desa tidak lepas dari kelemahan, baik itu terjadi di desa maupun di pemerintah pusat. Empat tahun pelaksanaan Dana Desa menjadi periode pembelajaran bagi Indonesia demi pembangunan desa yang lebih baik. Makin panjang periode pelaksanaan seharusnya makin sedikit permasalahan yang muncul. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa beberapa temuan terkait pelaksanaan Dana Desa masih perlu diperbaiki pelaksanaannya setelah empat tahun berjalan. Temuan tersebut justru terjadi tidak dalam pelaksanaan di desa namun justru terjadi di pemerintah pusat. Hal ini menjadi pertanda ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Sekilas:
Saat ini impor limbah plastik Indonesia terus meningkat. Impor limbah plastik disinyalir merupakan dampak dari kebijakan China yang melarang impor sampah termasuk limbah plastik. Indonesia memang masih membutuhkan impor limbah plastik untuk memenuhi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi industri plastik dalam negeri. Secara hukum, jelas bahwa impor limbah plastik masih diizinkan bila sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ada risiko besar yaitu penyelundupan sampah plastik seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kepulauan Riau dan Surabaya. Sudah saatnya pemerintah mempercepat penyelesaian masalah ini. Plastik biodegradable yang sudah menjadi tren di negara maju dinilai bisa menjadi solusi. Momentum ini juga bisa dijadikan pemerintah sebagai ajang untuk meningkatkan kesejahteraan petani selain daripada mengatasi masalah lingkungan. Setidaknya ada dua tantangan pengembangan industri ini yang harus mendapatkan dukungan pemerintah.