Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 17 - September 2019

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos

Sekilas:
Ekonomi digital dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital yang dapat dijadikan sumber yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Namun ada hal yang patut kita perhatikan terkait kontribusinya ke penerimaan negara dalam bentuk pajak. Pemerintah masih memiliki kendala dalam mengejar pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dari ekonomi digital ini.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Subsidi energi menjadi salah satu beban pemerintah yang belum bisa dihilangkan secara penuh, namun pemerintah tetap berupaya untuk memberikan subsidi energi seefisien mungkin. Salah satunya dengan kebijakan penghematan subsidi energi tahun 2020. Namun dibalik penghematan subsidi energi tersebut, terdapat potensi kenaikan tarif dasar listrik dan BBM yang nantinya dapat berakibat pada meningkatnya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Potensi tersebut muncul sebagai akibat dari penurunan anggaran subsidi energi di tahun 2020 mendatang. Selain itu, pelemahan ekonomi global yang tak kunjung membaik juga membuat pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk dapat melaksanakan kebijakan penghematan subsidi energi dengan optimal dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 persen tahun 2020.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Tahun 2015 merupakan tahun pertama Dana Desa (DD) dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah dana desa dan jumlah desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Untuk menjaga agar DD yang diberikan sesuai dengan tujuannya, Kementerian Desa PDTT merekrut Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditempatkan di desa untuk melakukan pendampingan mengenai program/kegiatan desa yang dananya bersumber dari DD. Dalam pelaksanaannya, PLD menuai berbagai masalah. Pertama, gaji yang diberikan masih sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerjanya. Kedua, masih terdapat beberapa desa yang letaknya berjauhan sehingga PLD kesulitan untuk melakukan pendampingan bagi 1 sampai 4 desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Kemendesa PDTT untuk menaikkan gaji bagi PLD dan meningkatkan fleksibilitas penempatan PLD sesuai dengan letak geografis desa.