Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 23 - Desember 2019

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Perekonomian terancam resesi akibat situasi yang tidak menentu lantaran perang dagang dan konflik politik. Hongkong menjadi negara pertama yang mengalami resesi di kuartal III tahun 2019. Pada saat yang sama, Singapura berada di jurang resesi dan diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2020. Kondisi global diperparah dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dalam fase semi resesi dan meningkatnya peluang terjadinya resesi di AS pada tahun 2020. Dalam rangka meminimalkan dampak resesi global yang mungkin terjadi di tahun 2020 terhadap kinerja ekspor Indonesia, maka pemerintah perlu mencari pasar alternatif. Kawasan yang bisa digarap Indonesia antara lain kawasan Asia Selatan, Afrika, Kolombia, hingga Rusia. Selain itu, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan guna membuka pasar alternatif tujuan ekspor tersebut.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Sektor pelayaran menjadi sorotan publik belakangan ini, sejalan dengan munculnya isu revisi undang-undang pelayaran yang disebabkan oleh asas cabotage yang dianggap berdampak negatif bagi industri pelayaran nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah asas cabotage memang perlu dihapus dalam revisi UU Pelayaran. Berdasarkan hasil analisis, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah yaitu pertama, asas cabotage merupakan keputusan final dan belum perlu dilakukan revisi. Kedua, perlu ada dukungan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor jasa pelayaran. Ketiga, perlu kebijakan yang mendorong pembangunan sektor riil yang terkait dengan sektor jasa yang bersangkutan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E.

Sekilas:
Salah satu fokus Dana Desa tahun 2020 adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan tenaga pendamping desa serta penguatan monitoring dan evaluasi Dana Desa. Kemendes PDTT telah mendirikan program Akademi Desa 4.0 dan bekerja sama dengan BUMN, serta lebih dari seratus perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang akan menyediakan pendidikan vokasi yang dapat mendukung pimpinan daerah dan desa serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tantangan yang dihadapi terkait pelatihan pengelolaan Dana Desa hingga saat ini adalah terbatasnya pelatih dalam pengelolaan Dana Desa, Prukades dan BUM Desa baik dari sisi manajerial maupun pelaporan keuangan. Serta masih terdapat banyak desa yang belum mendapat akses layanan internet. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur internet yang memadai hingga pelosok desa agar program ini dapat berjalan dengan baik.