Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 2 - Maret 2020

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Masih belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya. Untuk mengakselerasikan implementasi mandat ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada pengurangan beberapa pos biaya, mendorong investasi Infrastruktur jaringan gas, dan pengawasan lebih lanjut pada industri prioritas

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan.

Penulis: MUJIBURRAHMAN

Sekilas:
Virus Corona Virus Desease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terkena dampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun