Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Jurnal Budget

Vol. 4 / No. 1 - Mei 2019

Penulis:

Sekilas:
Plastik merupakan material favorit di masyarakat, karena karakteristiknya yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat dan relatif murah. Industri plastik merupakan industri strategis karena produk plastik digunakan di hampir semua sektor industri. Hal ini membuat jumlah sampah plastik yang meningkat setiap tahun. Yang menjadi persoalan, jumlah sampah plastik sudah tak terbendung dan butuh sampai ribuan tahun untuk terurai sempurna. Dampak eksternalitas sampah plastik antara lain gas metana yang berakibat pada perubahan iklim dan gangguan kesehatan seperti alergi, asma, ketidakseimbangan hormon, gangguan reproduksi dan lain-lain. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan plastik berbayar. Salah satu opsi fiskal yang sudah ada sejak APBN 2017 adalah cukai plastik. Cukai plastik dinilai dapat menjadi alat pengendali atau pengawasan atas sampah plastik. Namun, sampai saat ini kebijakan cukai plastik belum juga diimplementasikan. Polemik diantara dua kementerian dan belum adanya peraturan pelaksana menjadi alasan belum diterapkan kebijakan tersebut. Kebijakan cukai plastik tidak dapat berdiri sendiri, perlu ada kebijakan lain yang mendukung. Selain itu, perlu peran serta Kementerian/Lembaga dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, insentif kepada pelaku industri daur ulang atau pengganti plastik dan disinsentif impor plastik, penerapan pajak sampah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait sampah plastik, penganggaran penanganan sampah dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku dan menanamkan kesadaran pencemaran lingkungan yang disebabkan terutama sampah plastik adalah masalah seluruh umat manusia, sehingga diperlukan peran, kepedulian, dan kerja sama yang berkesinambungan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi Indonesia darurat sampah plastik.

Penulis:

Sekilas:
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan pada aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan mengambil sampel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi data panel dengan menggunakan fixed effect model. Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan tingkat kemiskinan provinsi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat pengangguran dan rasio kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut menyiratkan pentingnya pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan demi meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Penulis:

Sekilas:
Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, namun juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan infrastruktur menuntut peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Peran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target alokasi belanja modal dalam APBD sebesar 30 persen dari total belanja daerah. Namun, dalam pelaksanaannya belum seluruh daerah memenuhi amanat ini. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal di propinsi Kawasan Barat (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri atas 32 daerah provinsi yang terbagi dalam 16 provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dua daerah provinsi yang tidak masuk dalam penghitungan adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara disebabkan kinerja keuangannya sudah melebihi rata-rata daerah lain (DKI Jakarta) dan Daerah Otonomi Baru (Kalimantan Utara). Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2010-2017 daerah provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel fixed effect model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran transfer ke daerah yang lebih efektif dalam mempersempit kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan model yang dipakai adalah Fixed Effect Model. Seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah di KBI dan KTI. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan yang positif namun tidak secara signifikan memengaruhi belanja modal di daerah KTI dan KBI.

Penulis:

Sekilas:
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, arah kebijakan dan strategi pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri. Kondisi global yang sedang lesu membuat perdagangan ekspor Indonesia mulai terpengaruh dengan menurunnya ekspor. Salah satu komoditi nonmigas Indonesia yang cukup berkontribusi dalam ekspor yang berasal dari pertambangan adalah komoditi tembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap ekspor tembaga di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Nilai Kurs, Inflasi dan Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya Nilai Kurs, Inflasi, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap ekspor tembaga Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan terhadap variabelvariabel ekonomi dalam penentuan kebijakan ekonomi makro dalam menjaga pertumbuhan ekspor nonmigas khususnya ekspor komoditi tembaga.

Penulis:

Sekilas:
Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jika tingkat pengungkapan tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh opini audit tahun 2016 terhadap pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/Lembaga. Merujuk pada hasil penelitian, peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L di tahun 2017 disebabkan oleh K/L telah melakukan perbaikan opini audit tahun sebelumnya dengan melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan BPK. Oleh karena itu, K/L harus menindaklanjuti temuan yang belum ditindaklanjuti maupun temuan yang belum sesuai rekomendasi. Peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas kegiatan evaluasi audit dengan menyertakan prosedur evaluasi terhadap kertas kerja audit terkait pengujian atas pengungkapan K/L dalam kaitannya dengan perumusan opini BPK.

Penulis:

Sekilas:
Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, namun juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan infrastruktur menuntut peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Peran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target alokasi belanja modal dalam APBD sebesar 30 persen dari total belanja daerah. Namun, dalam pelaksanaannya belum seluruh daerah memenuhi amanat ini. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal di propinsi Kawasan Barat (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri atas 32 daerah provinsi yang terbagi dalam 16 provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dua daerah provinsi yang tidak masuk dalam penghitungan adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara disebabkan kinerja keuangannya sudah melebihi rata-rata daerah lain (DKI Jakarta) dan Daerah Otonomi Baru (Kalimantan Utara). Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2010-2017 daerah provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel fixed effect model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran transfer ke daerah yang lebih efektif dalam mempersempit kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan model yang dipakai adalah Fixed Effect Model. Seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah di KBI dan KTI. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan yang positif namun tidak secara signifikan memengaruhi belanja modal di daerah KTI dan KBI.

Penulis:

Sekilas:
Nilai tukar mata uang merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Nilai tukar merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai tukar mata uang merupakan salah satu kunci perekonomian suatu negara. Melemahnya nilai tukar mata uang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal. Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar mata uang perlu diketahui faktorfaktor yang memengaruhi pergerakannya. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh beberapa variabel makroekonomi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap USD. Dimana variabel makro yang digunakan yakni tingkat suku bunga, baik suku bunga domestik (tingkat suku bunga Bank Indonesia) ataupun suku bunga bank sentral Amerika Serikat, jumlah cadangan devisa, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran Indonesia serta inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk kuartalan dari kuartal pertama tahun 1990 hingga kuartal ketiga tahun 2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah dilakukan seasonally adjusted. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode Vector Error Correction (VECM). Berdasarkan model VECM dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, variabel makro yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia dan jumlah uang beredar. Setiap peningkatan satu persen suku bunga Bank Indonesia, maka akan terjadi peningkatan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp63,97 ceteris paribus. Apabila terjadi peningkatan satu triliun Rupiah jumlah uang yang beredar, maka nilai tukar Rupiah terhadap USD akan mengalami peningkatan ratarata sebesar Rp10,61 ceteris paribus. Untuk jangka pendek, tingkat suku bunga The Fed, jumlah cadangan devisa, serta neraca pembayaran Indonesia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap USD. Variabel makro yang memengaruhi secara signifikan nilai tukar Rupiah terhadap USD dalam jangka panjang adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar, serta tingkat inflasi. Setiap peningkatan satu persen tingkat suku bunga Bank Indonesia, maka dalam jangka panjang akan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp221,70 ceteris paribus. Setiap peningkatan satu triliun Rupiah jumlah uang yang beredar, maka dalam jangka panjang dapat menaikkan nilai tukar rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp55,01 ceteris paribus. Setiap peningkatan neraca pembayaran Indonesia sebesar satu juta USD, maka akan terjadi peningkatan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp1,97 ceteris paribus. Sedangkan setiap peningkatan satu persen inflasi, dapat menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp463,91 ceteris paribus.

Penulis:

Sekilas:
Optimalisasi lahan rawa menjadi sawah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal tersebut merupakan langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional. Tambahan produksi dari hasil perluasan lahan sawah tahun 2015-2017 sebesar 1.255.013 ton dengan luas lahan baku sawah 239.162 hektar dan total anggaran sebesar Rp3,48 triliun. Perluasan lahan sawah baru mengalami hambatan karena ketersediaan lahan terbatas. Hal tersebut dikarenakan lahan telah dikuasi sebagai Hak Guna Usaha (HGU), kawasan hutan lindung, taman nasional dan lain-lain, serta tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya sehingga pemanfaatan lahan rawa merupakan solusi bagi perluasan lahan sawah. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan beberapa kesimpulan yaitu, luas lahan sawah yang ada saat ini cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya akibat dari konversi lahan sawah ke non sawah. Topologi lahan rawa sebagai alternatif pengganti sawah yang dikonversi cenderung sulit untuk dialihfungsikan ke fungsi lainnya. Potensi lahan rawa seluas 34,1 juta hektar yang terdiri dari lahan rawa lebak seluas 25,2 juta hektar dan lahan rawa pasang surut 8,9 juta hektar dengan total lahan yang sudah dikembangkan baru mencapai 1,8 juta hektar atau sebesar 5,39 persen dan ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi lahan rawa selain luasnya yang masih banyak tersedia, produktivitas padi sawah rawa dapat menyamai produktivitas padi sawah bukan rawa sebesar 5,1 ton per hektar, serta pembangunan saluran makro merupakan faktor utama keberhasilan usaha tani dalam produksi. Akan tetapi pembuatan saluran makro tidak termasuk dalam komponen biaya cetak sawah, karena saluran makro merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Penetapan standar biaya konstruksi cetak sawah berdasarkan kajian/Focus Group Discussion (FGD) terhadap rerata kondisi di lapangan dan diambil unit terendah yaitu sebesar 16 juta per hektar. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan harus memastikan koordinasi dan kerja sama Kementan dan KemenPUPR dalam program optimalisasi lahan rawa untuk membangun saluran makro; entitas terkait pertanian harus saling koordinasi supaya saluran makro dan mikro dapat terintegrasi dengan baik; Pemerintah harus mengubah standar biaya konstruksi cetak sawah yang digunakan selama ini karena tidak mencerminkan karakteristik dan tingkat kesulitan antar daerah dengan standar biaya dalam interval yaitu biaya minimum Rp16.546.162 sampai biaya maksimum Rp31.811.067.