Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Permasalahan Perpajakan: Policy Gap dan Administration Gap / September 2018

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara. Namun sejak tahun 2008, realisasi penerimaan pajak belum berhasil mencapai targetnya. Jika pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan alamiah PDB, rasio Indonesia sebesar 0,84 persen yang mengindikasikan pertumbuhan penerimaan pajak sudah cukup baik. Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah realisasi penerimaan pajak seringkali di bawah targetnya sehingga kedepannya diperlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi atau masih banyak kendala dalam pemungutan pajak sehingga realisasi gagal mencapai target. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk menerapkan berbagai kebijakan perpajakan dan inovasi Teknologi Informasi (TI) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya masih ditemukan kendala internal baik dari kebijakan maupun administrasi. Dari sisi kebijakan perpajakan, kebijakan pajak yang sering berubah dan law enforcement lemah sehingga kebijakan tersebut kurang tepat sasaran serta tidak seimbangnya struktur penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi. Kendala yang ditemukan dari sisi administrasi antara lain sumber daya manusia kurang memadai yang diukur dari beban petugas pajak masih sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan Wajib Pajak terdaftar. Jumlah pegawai Account Representative dan Pemeriksa Pajak masih minim sehingga proses pemungutan pajak dan pengawasan pada WP terbatas, dan masih rendahnya rasio anggaran teknologi informasi. Untuk mengoptimalikan penerimaan pajak antara lain simplifikasi administrasi perpajakan, konsistensi kebijakan pajak dan penegakan hukum yang tegas, penggalian potensi pajak pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi, edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan WP, penyesuaian jumlah pegawai AR dan pemeriksa pajak dengan kebutuhan dikarenakan beban dari pegawai AR dan pemeriksa pajak masih cukup berat dan evaluasi penetapan target pajak melalui perluasan kewenangan DJP melalui Badan Independen atau tetap di Kementerian Keuangan tetapi kewenangan ditambah. Jika tidak ada gebrakan baru, maka penerimaan perpajakan hanya meningkat sekedarnya saja.




Dana Alokasi Umum (DAU): Implementasi dan Permasalahan / September 2018

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan memegang peranan penting bagi daerah khususnya dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan antar daerah. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan DAU masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain Ketidaksiapan Pemda terhadap kebijakan DAU yang bersifat dinamis, tingkat ketergantungan daerah terhadap DAU yang masih cukup tinggi, masih mendominasinya belanja pegwai pada struktur APBD daerah, dan belum sepenuhnya daerah dalam memenuhi mandatory spending, serta masih rendahnya tingkat kepatuha daerah dalam menyampaikan laporan baik laporan informasik keuangan maupun laporan belanja infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi dan peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai upaya dalam mengatasi dan meminimalisir permasalah tersebut, seperti: Pertama, pemerintah daerah harus bersikap tegas dan realistis dengan mengutamakan program-program prioritas, melakukan efisiensi pada pos anggaran yang tidak produktif, dan juga perlu menyesuaikan kontrak dengan pihak ketiga yakni dengan membuat klausul kontrak yang lebih feksibel sehingga memberi ruang apabila DAU yang diterima tidak sesuai dengan alokasi awal. Kedua, mengoptimalkan penerimaan di luar DAU khususnya dalam sektor-sektor PAD. Ketiga, reformulasi dalam alokasi DAU dan diseminasi secara berkesinambungan dari pemerintah pusat, sehingga dapat mengubah persepsi dari penggunaan DAU untuk belanja pegawai menjadi berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Porsi belanja pegawai juga perlu dirasionalisasi melalui penyederhaan kepegawaian atau perampingan birokrasi. Keempat, memberikan sanksi yang tegas melalui pemotongan DAU apabila daerah tidak memenuhi kewajiban penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur. Kepatuhan daerah dalam pemenuhan belanja wajibnya juga perlu diawasi secara berkelanjutan Kelima, sosialisasi yang berkelanjutan terkait kewajiban penyampaian laporan IKD dan laporan belanja infrastruktur.




Dukungan Prioritas dan Percepatan Pembangunan Bagi Daerah Tertinggal / September 2018

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pembangunan daerah tertinggal menjadi fokus pemerintah dalam jangka panjang, sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Berbagai peraturan juga telah dikeluarkan untuk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam perkembangannya di tahun 2015, pemerintah memperbarui langkah-langkah kebijakan bagi daerah tertinggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Keluarnya Perpres ini berdasarkan pada perkembangan jumlah daerah tertinggal yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2005. Dalam periode tahun 2005-2009 terdapat 199 daerah tertinggal dan berhasil mengentaskan 50 daerah tertinggal, namun demikian pada periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga pada periode 2010-2014 terdapat 183 daerah tertinggal. Pada periode 2010-2014 terdapat 70 daerah tertinggal yang telah terentaskan, namun masih terdapat 9 kabupaten DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal. Sehingga Pada periode 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal dengan 9 DOB, dan target daerah tertinggal yang terentaskan sampai tahun 2019 sebanyak 80 daerah tertinggal. Dari langkahlangkah kebijakan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah : (a) belum sepenuhnya daerah tertinggal menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK Afirmasi, seperti pada program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) yang diprioritaskan bagi daerah tertinggal, masih terdapat beberapa daerah tertinggal belum menjadi sasaran program tersebut; (b) kinerja rata-rata kontribusi daerah tertinggal dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) regional masih relatif rendah sepanjang periode tahun 2010- 2016, rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal membuatnya sulit untuk bersaing dengan daerah lain dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN; dan (c) kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara daerah tertinggal dengan ratarata nasional masih tinggi dalam periode tahun 2010-2016. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah perlu memprioritaskan daerah tertinggal dalam pengalokasian DAK Afirmasi, khususnya di tahun 2017 dimana masih terdapat 19 daerah tertinggal yang tidak mendapatkan alokasi. Pemerintah juga perlu merancang bentuk mekanisme insentif yang khusus diberikan bagi daerah tertinggal berdasarkan karakteristik umum daerah tertinggal dan memperbaiki mekanisme proposal based khususnya bagi DAK Afirmasi, untuk menjamin bahwa seluruh daerah tertinggal mendapatkan prioritas pendanaan DAK Afirmasi.




Problematika DAK Pendidikan dan Dampaknya / September 2018

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Sejak diintroduksi tahun 2001, bersamaan dengan pemberlakuan efektif Undang- Undang (UU) 22/1999 dan 25/1999, DAK telah mengalami metamorfosis dalam nilai alokasi, daerah penerima, dan cakupan bidang kegiatan. Awalnya di tahun 2003, DAK dialokasikan untuk 5 (lima) bidang saja, kini bidang alokasi DAK berkembang menjadi 11 bidang. Sementara itu DAK fisik bidang pendidikan bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Hingga kini, DAK bidang pendidikan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Alokasi DAK dalam bidang ini terlihat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa masalah dalam pemanfaatan DAK Pendidikan ini diantaranya: masih ditemukan tumpang tindih kewenangan; ketersediaan lahan; permasalahan pada e-planning; keterlambatan pencairan DAK. Dari temuan BPK juga diketahui bahwa banyak dana yang tidak terserap secara optimal dan meninggalkan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri karena ketidakterserapnya dana muncul karena permasalahan atau kendala yang dibahas sebelumnya. Selain itu, dari kajian Bappenas diketahui bahwa DAK pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM dan komponennya, seperti rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Selain itu, DAK pendidikan tidak atau belum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perbaikan indikator outcome kinerja pembangunan daerah. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa masalah dalam implementasi DAK saat ini lebih banyak diakibatkan oleh kurang baiknya mekanisme penentuan bidang prioritas dan daerah penerima DAK, bukan karena kecilnya jumlah moneter dari alokasi DAK per bidang tersebut. Jika dilihat, masih banyaknya ruang kelas yang rusak, perpustakaan dan laboratorium yang rusak, hadirnya DAK pendidikan masih perlu peningkatan dalam pemanfaatannya. Namun sayangnya, hingga kini indikator yang menyajikan kualitas peningkatan pendidikan masih belum ada sehingga sulit untuk mengukur efektivitas peran DAK pendidikan secara ilmiah.




Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Melalui Percepatan Pembangunan Sektor Perikanan / Mei 2018

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang perlu didorong perkembangannya adalah sektor perikanan.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →