Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Strategi Pengelolaan Utang Indonesia / Mei 2018

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah memerlukan dukungan dana yang besar. Peningkatan anggaran infrastruktur dalam APBN merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Namun peningkatan anggaran infrastruktur yang tidak disertai dengan peningkatan penerimaan negara mengakibatkan melebarnya defisit anggaran dalam APBN. Sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Mengeluarkan SBN merupakan salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan. Namun dalam setiap penerbitan SBN pemerintah harus menanggung biaya, baik itu biaya administrasi ataupun beban bunga. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelola utang pemerintah. Utang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Namun utang juga dapat menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga analisis ini akan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan utang saat ini? Dalam rangka melakukan pengelolaan utang, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel merupakan syarat utama agar utang dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional. Pengendalian inflasi juga harus dilakukan sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN dapat diminimalisir. Selain itu inflasi yang rendah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbaikan yang terus menerus perlu pemerintah lakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan invesment grade. Peningkatan investment grade dapat menekan cost of fund yang harus ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi diperlukan dalam rangka membangun iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu melakukan manajemen resiko yang baik dalam rangka menghindari default.




Daya Ungkit Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi / Mei 2018

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang strategis terhadap perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur, diantaranya peranan regulasi, tingkat kesadaran kepala daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya, keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan alokasi anggaran infrastruktur. Dalam analisis ini menyajikan dua contoh kasus daerah dengan karakteristik dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Dalam analisis lebih lanjut akan menggambarkan bagaimana peran setiap kepala daerah dalam meningkatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan sektor utama dalam perekonomian di Bali yang terdiri Pertanian, Pariwisata dan Konstruksi. Pembangunan serta perbaikan Jaringan Irigasi, serta perbaikan waduk telah mampu mengurangi risiko gagal panen atas produksi pertanian, serta pembangunan infrastruktur di sektor jalan dan jembatan juga telah mampu menyediakan akses yang memadai bagi perekonomian. Terkait kemiskinan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat kecenderungan tren penurunan presentase penduduk miskin. Namun, faktor perubahan cuaca berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 6,23% menjadi 5,95% Provinsi Banten berhasil menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Hal ini terecermin dari penurunan angka kemiskinan, kesenjangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 persen di atas pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,07 persen. Selain itu, Provinsi Banten juga telah menetapkan beberapa proyek strategis yang diharapkan mampu membangun konektivitas antara Banten Utara dengan Banten Selatan lebih baik lagi sehingga kemakmuran dapat lebih merata. Masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Banten dalam menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, diantaranya: pembangunan infrastrutur dasar yang belum merata, belum adanya sektor ekonomi potensial yang disiapkan sebagai sumber pertumbuhan baru, pertumbuhan UMKM yang tinggi tanpa diiringi SDM yang berkualitas sehingga memiliki daya saing rendah, kualitas infrastruktur yang belum optimal dan regulasi yang belum efektif dan efisien penerapannya. Rekomendasi dari analisis ini, diantaranya: membuat regulasi yang efektif dan efisien, melakukan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW, menentukan lead sector baru, meningkatkan kompetensi SDM, menguatkan research and development, menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas, mendorong kepala daerah untuk lebih inovatif, dan mengembangkan inovasi dalam pembiayaan untuk infrastruktur.




Optimalisasi Peran BUMN dalam Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur / Mei 2018

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur adalah bagian inti dari agenda ekonomi untuk memangkas biaya logistik tinggi, yang merupakan biang dalam menciptakan kemacetan dalam perekonomian. Mengacu pada kebutuhan dana untuk pembangunan infrsatruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang mencapai Rp Rp4796,2 triliun agaknya tidak relevan jika semata-mata harus dipenuhi semua dari alokasi APBN. Dengan kapasitas fiskal yang semakin sempit tentunya membutuhkan kontribusi dari BUMN maupun swasta. Peran BUMN dalam pembangunan tersebut tidak hanya sebagai operator melainkan juga terlibat penuh dalam hal pendanaan dan pelaksanaannya. Dimana kontribusi dari BUMN diharapkan sebesar Rp1.066 triliun atau sebesar 22 persen dari total pendanaan infrastruktur. Saat ini sebagian besar proyek pembangunan murni digarap oleh para BUMN karya. Tentunya dalam pelaksanaannya BUMN menghadapi beberapa tantangan terutama dalam hal pendanaannya. Salah satu sumber pembiayaan BUMN ialah PMN, namun dikarenakan belum optimalnya perencanaan BUMN sehingga tujuan pemberian PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan memberikan dampak multiplier terhadap pertumbuhan belum maksimal. Selain itu, tingginya tuntutan pembangunan infrastruktur berdampak pada beban keuangan perusahaan BUMN karya semakin meningkat. Terlihat dari utang yang terus meningkat signifikan dan terjadi arus kas operasional yang tidak lancar yang berpotensi BUMN gagal bayar utang. Melihat kendala-kenala pendanaan pembangunan infrasrtuktur di atas, maka bagi BUMN Karya dapat memilih beberapa skema pembiayaan yang telah berkembang dengan cukup luas. Melalui Kementeran Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian, beberapa skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang ditawarkan pemerintah diantaranya skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), skema sekuritas aset dan lain sebagainya. Beberapa BUMN karya menggunakan skema yang beragam untuk masing-masing proyek infrastruktur yang akan digarap. Pilihan-pilihan skema tersebut dengan mempertimbangkan kemudahan dan kemurahan data akses pendanaan hingga skema yang paling menjanjikan pengembalian investasi (return on investment) yang tinggi. Seperti, PT Waskita Karya sudah menggunakan skema PINA. Selain Skema SBP melalui PINA, PT Pembangunan Perumahan juga melirik pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur perumahan. Berbagai alternative pembiayaan ini diharapkan agar Pemerintah dapat terus mendorong pihak BUMN untuk memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta Pemerintah harus segera meresmikan pembentukan BUMN Karya untuk memperkuat kinerja dan finansial perusahaan.




Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Serapan dan Permasalahan / Juli 2018

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 225 tahun 2017. Bagi sebagian daerah, pelaksanaan PMK 50/2017 ini dianggap menghambat penyerapan TKDD, salah satunya seperti ketidakpastian pendapatan dari DAU dalam APBD yang dapat mengakibatkan program/kegiatan daerah yang telah dilaksanakan ataupun sudah dilelang berpotensi tertunda atau dibatalkan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan TKDD diantaranya seperti Awareness pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan masih rendah, belum selesainya pembuatan daftar kontrak, kesiapan Pemda melakukan proses pengadaan lelang yang sering kali terlambat dan belum pahamnya aparatur pemda dalam menyusun data capaian output dan outcome. Untuk itu perlu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi memastikan penyerapan TKDD sesuai target yang telah disepakati. Pemahaman SDM daerah terhadap peraturan, sosialisasi peryaratan pelaporan, kepatuhan penyampaian laporan daerah , koordinasi antar OPD dan perencanaan dalam proses lelang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik dapat tercapai.




Realisasi Belanja Subsidi Semester I Tahun 2018 / Juli 2018

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp156,2 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12,6 triliun bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2017 sebesar Rp168,9 triliun. Belanja subsidi dalam APBN tahun 2018 terdiri dari subsidi energi Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp61,7 triliun. Realisasi belanja subsidi semester 31 sampai Mei tahun 2018 sebesar Rp 60,97 triliun atau 39,03 persen terhadap APBN (Kemenkeu, 2018). Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi energi sebesar Rp 49 triliun telah mencapai 51,85 persen anggaran yang dialokasi sedangkan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp11,97 triliun atau 19,40 persen. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan belanja subsidi energi dipengaruhi perubahan ICP dan nilai tukar, sedangkan subsidi nonenergi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis rumah tangga, dimana pengalokasian anggarannya melalui belanja bantuan sosial Kementerian/Lembaga. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, pemerintah harus mengelola belanja subsidi agar lebih optimal melalui perubahan mekanisme pengelolaan belanja subsidi yang lebih efektif, memangkas proses administrasi yang rumit, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi impor minyak. Melalui upaya tersebut diharapkan realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target APBN.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →