Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Jalan Berliku Menuju Pengembangan Energi Baru dan Tebarukan (EBT) yang Optimal / Maret 2017

Siklus: APBN-P

Sekilas:
Untuk mengatasi ancaman defisit energi di masa depan dan dampak lingkungan emisi, pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energy/EBT) di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Apalagi, potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat berlimpah. Sayangnya, dari sekian banyak potensi tersebut pemanfaatan EBT secara keseluruhan di Indonesia masih relatif kecil Sebenarnya Indonesia telah memiliki blueprint energy mix yang berfokus pada pengurangan penggunaan energi fosil sebagai energi nasional utama dan perlahan beralih ke EBT. Namun dilihat dari hasil capaian yang diperoleh, terlihat masih cukup jauh untuk mampu menggapai target yang telah ditetapkan tersebut. Banyak kebijakan yang telah dibuat pemerintah baik dalam segi regulasi, maupun Insentif demi menarik investor dalam mengembangan EBT, namun setelah dikeluarkannya Permen ES DM Nomor 12 Tahun 2017, pemerintah belum kembali memfasilitasi dengan insentif lainnya seperti pemberian bunga, pinjaman rendah, hingga pembebasan pajak untuk dana investasi. Dalam pengembangan EBT, masih dihadapkan pada kendala tantangan seperti biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi, skema bisnis dan insentif belum optimal, terbatasnya penyimpanan EBT, jenis pembangkit EBT masih berskala kecil, tersebar, dan sistem interkoneksi masih terbatas, perbedaan persepsi antara Pemerintah dan DPR mengenai terminologi subsidi, inovasi teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi masih terbatas. Untuk itu diperlukan upaya dan terobosan serta dukungan dari semua pihak, sebagai modal dasar pembangunan untuk mengembangkan potensi EBT demi keberlangsungan energi kedepannya.




Belanja Modal Infrastruktur: Serapan dan Permasalahan / Juli 2017

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Rata-rata penyerapan anggaran masih tergolong rendah di awal tahun dan cenderung menumpuk pada akhir tahun. Tercatat di tahun 2017, realisasi belanja modal hingga semester I tahun 2017 baru terserap sebesar Rp47,48 triliun atau setara dengan 23,7 persen dari alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp200,3 triliun. Kementerian PUPR yang mendapatkan alokasi belanja modal terbesar pun, hanya mampu menyerap Rp23,32 triliun atau setara 29,49 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp79,09 triliun. Padahal belanja modal sendiri dalam perekonomian adalah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan pelaksanaan anggaran belanja modal/infrastruktur seperti dalam proses perencanaan, pembebasan lahan, proses penerbitan Loan Agreement, keterbatasan kemampuan SDM dan proses perizinan akan berdampak pada melambatnya proses pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlu upaya pemerintah dalam memastikan perencanaan dan pembangunan harus sejalan antara Pemerintah Pusat dengan daerah, pembentukan badan khusus lintas sektoral bidang infrastruktur perlu dipertimbangkan untuk menjamin kelancaran koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, mengoptimalisasi SDM, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kultural kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan infrastruktur. Dengan upaya tersebut diharapkan penyerapan anggaran akan menjadi lebih cepat dan terserap secara proporsional sehingga belanja pemerintah dapat lebih berkualitas dan mempercepat akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi




Perkembangan Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Semester I / Juli 2017

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Perbaikan perekonomian global pada semester I 2017 masih belum cukup untuk mengembalikan kondisi perekonomian menjadi lebih tinggi lagi pertumbuhannya. Kondisi ini juga masih rentan terjadi pelemahan karena masih terdapat beberapa kawasan yang bersitegang sehingga akan mempengaruhi makro ekonomi dunia. Membaiknya perekonomian di Amerika Serikat, kawasan Eropa, Tiongkok, dan Jepang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin membaiknya perekonomian Amerika Serikat di sisi lain akan mempengaruhi penguatan USD terhadap mata uang lain termasuk Rupiah. Apabila apresiasi USD terus terjadi dan semakin tinggi nilainya akan berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Selain itu, inflasi juga akan meningkat, terutama untuk produk yang menggunakan bahan pokok impor yang berdenominasi USD. Peningkatan harga bahan baku otomatis akan berpengaruh pada peningkatan harga jual barang tersebut di dalam negeri. Hal ini akan menyebabkan inflasi akan meningkat. Perbaikan kondisi perekonomian Amerikat Serikat juga akan berpengaruh pada capital outflow yang terjadi di Indonesia terutama dari pasar finansial. Investor akan lebih memilih berinvestasi di Amerika Serikat meskipun di Indonesia memiliki nilai riil keuntungan yang lebih tinggi sedikit. Hal yang menjadi pertimbangan para investor tersebut adalah mata uang USD akan cenderung menguat, sedangkan Rupiah masih masuk kategori soft currency yang memiliki kecenderungan melemah. Dari sisi ICP, masih dipengaruhi oleh harga komoditi global. Selama belum ada perbaikan mengenai pembatasan kuota minyak OPEC terhadap negara anggotanya serta kesepakatan OPEC dengan negara di luar anggotanya, maka kecenderungan over supply masih akan terus berlangsung. Hal ini tentu akan mempengaruhi harga ICP menjadi menurun. Harga minyak dunia yang masih rendah berpengaruh pada produksi minyak dalam negeri. Semakin rendah harga jual, maka perusahaan minyak cenderung membatasi produksinya karena antara harga jual dan biaya produksi tidak sebanding. Begitu pula yang terjadi pada Lifting gas bumi. Pemerintah dituntut untuk terus berinovasi di dalam menentukan kebijakan yang mampu membangun iklim investasi dalam negeri lebih kondusif. Dari peraturan perundang-undangan, penegakkan hukumnya, hingga kemudahan lain sehingga mampu menarik investor asing maupun dalam negeri meningkatkan investasinya. Selain itu, koordinasi antar pihak yang berwenang untuk menjaga kestabilan ekonomi maupun politik juga harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kepastian bisnis di dalam negeri.




Pengelolaan Subsidi dalam APBN: Masalah dan Alternatif Kebijakan / Agustus 2017

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Salah satu komponen belanja terbesar dalam APBN adalah belanja subsidi, baik subsidi energi maupun non energi. Secara umum, kebijakan subsidi pemerintah hingga saat ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi sektor-sektor strategis seperti pertanian dan UMKM, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai sebuah bentuk tangggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh UU NRI 1945. Prakteknya, pengelolaan subsidi yang berjalan saat ini masih dapat dikatakan belum efektif, baik dilihat dari sisi ketepatan sasaran penerima manfaat, sisi kuantitas, kualitas dan waktu pelaksanaan hingga pada dampak yang diinginkan melalui pemberlakukan subsidi itu sendiri. Untuk itu, kedepan pemerintah harus melakukan berbagai perbaikan pengelelolaan subsidi (khususnya subsidi solar, LPG 3 Kg, Listrik, Pupuk, Benih dan Pangan – batasan analisis) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program. Dalam rangka memperbaiki efektivitas pengelolaan subsidi kedepan, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, yakni: Pertama, pemerintah harus meredesain kembali beberapa subsidi baik dari segi bentuk maupun pola distribusinya. Sebaiknya pemerintah menerapkan subsidi selisih harga dengan distribusi tertutup untuk solar, LPG dan Listrik. Sedangkan pupuk dan pangan dengan menerapkan subsidi langsung kepada orang/rumah tangga sasaran. Kedua, penguatan basis data penerima manfaat yang lebih valid dan termutakhir, menciptakan mekanisme penyaluran subsidi yang sederhana serta pemanfaatan teknologi informasi, yang diikuti dengan pengawasan yang kuat. Ketiga, pengalihan subsidi benih kepada bentuk subsidi langsung kepada orang/rumah tangga tani. Selain berbentuk subsidi orang/rumah tangga, subsidi tersebut juga harus mampu mengurangi komponen biaya produksi petani kecil/gurem. Keempat, mempertimbangkan penerapkan “Subsidi Output Pertanian” untuk komoditas pertanian strategis seperti beras, cabai merah dan bawang dengan mekanisme after sold cash transfer.




Politik Anggaran dan Tantangannya di Indonesia / Agustus 2017

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Perubahan ketatanegaraan di Indonesia ikut menyumbang reformasi politik anggaran di Indonesia. Perubahan dari sentralistik ke desentralistik, dari executive heavy menjadi legislative heavy, serta pemilihan langsung bagi kepala negara maupun kepala daerah berimplikasi pada pelaksanaan politik anggaran. Beban anggaran bertambah diantaranya disebabkan oleh adanya penambahan anggota legislasi, pemekaran wilayah yang digunakan sebagai basis suara, dan peningkatan transfer ke daerah. Pelimpahan kewenangan berimplikasi luas terhadap politik anggaran yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran alokasi sering kali disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Hal ini terlihat pada pengalokasian anggaran sosial maupun belanja konsumsi akan lebih tinggi pada saat setahun sebelum pemilu. Politik anggaran juga digunakan sebagai alat untuk memenuhi janji kampanye penguasa tersebut. Koordinasi antara kepala pemerintahan yang dipilih langsung sulit terjadi karena umumnya memiliki rasa sama-sama dipilih langsung sehingga kadang mengabaikan kepentingan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ketidakselarasan antara perencanaan pusat dan daerah juga terjadi disebabkan pemerintah daerah merasa lebih bertanggung jawab kepada dapilnya dibandingkan merealisasikan apa yang sudah tercantum di RPJP maupun RPJMN. Tantangan politik anggaran yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain defisit anggaran yang lebar akibat kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif. Implikasi dari defisit ini antara lain realokasi anggaran dari belanja konsumsi ke belanja modal. Sehingga mulai mengganggu daya beli masyarakat saat ini. Selain defisit, utang pemerintah juga cukup mengkhawatirkan. Kepemilikan asing terhadap SBN juga terus meningkat dan harus diwaspadai agar tidak mengganggu kedaulatan bangsa. Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap kepala pemerintahan untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral. Perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dari perencanaan hingga pengawasan serta evaluasi agar kesinmabungan pembangunan tercapai. Untuk meminimalisir defisit, menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat menstimulus perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung serta pengehmatan belanja pemerintah melalui memperjelas kementerian/lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menggelontorkan suatu program. Sedangkan untuk meminimalisir peningkatan utang dapat dilakukan antara lain pemerintah perlu mendukung pendalaman pasar uang agar memperoleh diversifikasi intrumen pasar untuk memperoleh pembiayaan yang lebih murah, mudah dan berkesinambungan, selain itu debt switch, mencari utang dari lembaga keuangan yang fokus dalam pembangunan infrastruktur dengan biaya murah, dan reformasi perpajakan dapat dilakukan pemerintah agar tidak terlalu tergantung pada utang luar negeri yang akan mengganggu keadaulatan bangsa.




Annisa - Tue, 07 November 2017 at 16:26
Materi yang disajikan cukup menarik, namun perlu dikembangkan tulisan dengan tema yang up to date, supaya pas dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →