Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015 / Juli 2016

Siklus: Pertanggungjawaban

Sekilas:
BPK RI telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP 2015. Hasil Pemeriksaan BPK RI memuat 14 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 8 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 56 KL, sebanyak 26 KL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sebanyak 4 KL Tidak Memberikan Pendapat. Permasalahan yang mempengaruhi opini LKPP diantaranya: penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum didukung dengan kebijakan akuntansi tepat, dan Piutang Pajak Macet, Piutang Bukan Pajak dan Koreksi langsung mengurangi Ekuitas tidak didukung dokumen sumber yang memadai dan tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar, Persediaan belum dapat dijelaskan dengan memadai, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat.




Tinjauan Singkat atas LAporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 / Juli 2016

Siklus: Pertanggungjawaban

Sekilas:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 yang meliputi LKKL, LKBUN, dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN). LKPP Tahun 2015 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun tersebut terdapat 85 KL yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 56 diantaranya memeperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memeperoleh opini wajar dengan pengecualian (26 K/L) dan opini tidak memberikan pendapat (4 K/L). Selain audit atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemantauan atas beberapa rekomendasi yang telah diberikan sejak tahun 2007 hingga 2014. Dari 218 rekomendasi tersebut, baru 61 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah.




Menuju Holding BUMN yang Ideal / Juli 2016

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pembentukan holding BUMN di beberapa sektor (sektor energi, infrastruktur jalan tol, pertambangan, perumahan, dan jasa keuangan) yang dicanangkan Pemerintah saat ini, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing; efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan; serta memperkuat kemampuan pendanaan (leverage). Sayangnya rencana pembentukan holding BUMN ini oleh Pemerintah masih belum dibuat rencana jangka panjang atau cetak biru pembentukan holding yang jelas, terutama dari sisi perundang- undangan. Selain itu kesiapan oleh manajemen, penentuan metode restrukturisasi yang tepat, strategi dari pengalaman holding BUMN yang pernah terbentuk, maupun studi komparasi di negara lain amat dibutuhkan agar perwujudan pembentukan holding BUMN dapat terbentuk sesuai dengan harapan, yang nantinya dapat mendukung perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga kepentingan rakyat pada umumnya.




Kebijakan dan Pengalihan Pengelolaan Subsidi Energi yang Tepat Sasaran / Maret 2016

Siklus: APBN-P

Sekilas:
Anggaran belanja subsidi energi pada 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp341.810,4 miliar di 2014 menjadi Rp137.824,0 miliar di APBNP 2015, terutama karena penurunan anggaran subsidi BBM akibat perubahan kebijakan dan parameter subsidi. Anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp239.994,1 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp64.674,8 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan tersebut, terutama disebabkan oleh kebijakan penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium dan kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000/liter. Anggaran belanja subsidi listrik juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp101.816,3 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp73.149,2 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan anggaran subsidi listrik disebabkan berbagai kebijakan penghematan dan pengendalian subsidi listrik yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain penyesuaian tarif tenaga listrik pada beberapa golongan pelanggan. Kebijakan pengalihan subsidi energi ke sektor lain yang lebih produktif, dimaksudkan untuk memperluas ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Kenaikan ruang fiskal pemerintah sebesar Rp211,3 triliun dari penghematan subsidi BBM pada APBNP tahun 2015 mendorong peningkatan sektor infrastruktur dari sebesar Rp178 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp312 triliun di tahun 2016, demikian pula alokasi anggaran kesehatan dari Rp68 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp102 triliun di tahun 2016. Anggaran pendidikan yang lebih bersifat mandatory spending juga meningkat. Di samping melakukan penajaman terhadap target subsidi energi, pemerintah perlu mempertimbangkan pula kompensasi kenaikan subsidi non energi yang sesungguhnya juga sangat diperlukan bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.




Target Penerimaan Migas Harus Realistis / Maret 2016

Siklus: APBN-P

Sekilas:
Pendapatan negara terbesar setelah pajak adalah sektor migas. Sektor migas dalam kurun waktu 2010-2014 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 21,61% terhadap pendapatan negara. Namun, kondisi perekonomian global tahun 2015 khususnya anjloknya harga minyak mentah dunia memberikan dampak negatif terhadap sektor migas. Dampak yang paling signifikan adalah ICP yang terus mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan penerimaan dari sektor migas baik PNBP migas maupun PPh migas mengalami penurunan. Penurunan ICP ini melemahkan daya tarik investor di sektor migas karena tingginya resiko investasi di sektor migas. Sedangkan harga yang begitu murah. Kemudian kondisi sumur eksploitasi dan eksplorasi setiap tahun terus mengalami penurunan. Bahkan cadangan minyak dan gas semakin menipis. Pemerintah perlu upaya membuat regulasi untuk mengatasi kondisi tersebut, khususnya regulasi dalam sistem kontrak sangat mempengaruhi daya tarik investor. Dengan kondisi penurunan ICP saat ini, sistem kontrak yang relevan bagi investor yaitu Block basis. Sebaliknya, jika ICP sudah tinggi kembali berkisar 100 usd per barel dan relatif stabil, maka sistem yang relevan yaitu POD basis. Kemudian untuk mengurangi biaya dalam operasional, pemerintah perlu mendorong Fasilitas Sharing antar KKKS. Dengan meminimalisir biaya operasional akan membawa dampak positif terhadap penerimaan migas yaitu Cost recovery bisa diminimalisir. Selain itu, target penerimaan migas dalam APBN 2016 perlu direvisi dengan kondisi terkini, karena pada kuartal pertama 2016 deviasi target ICP sudah berkisar 15-20 usd per barel. Penulis mengestimasi target yang realistis untuk penerimaan migas 2016 yaitu sebesar Rp99,83 triliun dengan PNBP sebesar Rp62,16 triliun dan PPh sebesar Rp37,67 triliun. Artinya ada penurunan target sebesar Rp20,23 triliun dari target APBN 2016.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →