Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Target Penerimaan Migas Harus Realistis / Maret 2016

Siklus: APBN-P

Sekilas:
Pendapatan negara terbesar setelah pajak adalah sektor migas. Sektor migas dalam kurun waktu 2010-2014 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 21,61% terhadap pendapatan negara. Namun, kondisi perekonomian global tahun 2015 khususnya anjloknya harga minyak mentah dunia memberikan dampak negatif terhadap sektor migas. Dampak yang paling signifikan adalah ICP yang terus mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan penerimaan dari sektor migas baik PNBP migas maupun PPh migas mengalami penurunan. Penurunan ICP ini melemahkan daya tarik investor di sektor migas karena tingginya resiko investasi di sektor migas. Sedangkan harga yang begitu murah. Kemudian kondisi sumur eksploitasi dan eksplorasi setiap tahun terus mengalami penurunan. Bahkan cadangan minyak dan gas semakin menipis. Pemerintah perlu upaya membuat regulasi untuk mengatasi kondisi tersebut, khususnya regulasi dalam sistem kontrak sangat mempengaruhi daya tarik investor. Dengan kondisi penurunan ICP saat ini, sistem kontrak yang relevan bagi investor yaitu Block basis. Sebaliknya, jika ICP sudah tinggi kembali berkisar 100 usd per barel dan relatif stabil, maka sistem yang relevan yaitu POD basis. Kemudian untuk mengurangi biaya dalam operasional, pemerintah perlu mendorong Fasilitas Sharing antar KKKS. Dengan meminimalisir biaya operasional akan membawa dampak positif terhadap penerimaan migas yaitu Cost recovery bisa diminimalisir. Selain itu, target penerimaan migas dalam APBN 2016 perlu direvisi dengan kondisi terkini, karena pada kuartal pertama 2016 deviasi target ICP sudah berkisar 15-20 usd per barel. Penulis mengestimasi target yang realistis untuk penerimaan migas 2016 yaitu sebesar Rp99,83 triliun dengan PNBP sebesar Rp62,16 triliun dan PPh sebesar Rp37,67 triliun. Artinya ada penurunan target sebesar Rp20,23 triliun dari target APBN 2016.




Menuju Holding BUMN yang Ideal / Juli 2016

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pembentukan holding BUMN di beberapa sektor (sektor energi, infrastruktur jalan tol, pertambangan, perumahan, dan jasa keuangan) yang dicanangkan Pemerintah saat ini, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing; efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan; serta memperkuat kemampuan pendanaan (leverage). Sayangnya rencana pembentukan holding BUMN ini oleh Pemerintah masih belum dibuat rencana jangka panjang atau cetak biru pembentukan holding yang jelas, terutama dari sisi perundang- undangan. Selain itu kesiapan oleh manajemen, penentuan metode restrukturisasi yang tepat, strategi dari pengalaman holding BUMN yang pernah terbentuk, maupun studi komparasi di negara lain amat dibutuhkan agar perwujudan pembentukan holding BUMN dapat terbentuk sesuai dengan harapan, yang nantinya dapat mendukung perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga kepentingan rakyat pada umumnya.




Anggaran Belanja Modal Infrastruktur: Jika Serapan Lambat, Infrastruktur Terhambat / Juli 2016

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Rata-rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun. Di tahun 2016, realisasi belanja modal hingga semester I tahun 2016 baru terserap sebesar 22 persen atau setara dengan Rp44,38 triliun dari alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp201,6 triliun. Belanja modal sendiri dalam perekonomian adalah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan pelaksanaan anggaran belanja modal/infrastruktur seperti dalam proses perencanaan, pembebasan lahan, proses penerbitan Loan Agreement, keterbatasan kemampuan SDM dan proses perizinan akan berdampak pada melambatnya proses pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlu upaya pemerintah untuk memastikan perencanaan dan pembangunan harus sejalan antara Pemerintah Pusat dengan daerah, pembentukan badan khusus lintas sektoral bidang infarstruktur perlu dipertimbangkan untuk menjamin kelancaran koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, mengoptimalisasi SDM, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kultural kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan infrastruktur. Dengan upaya tersebut diharapkan penyerapan anggaran akan menjadi lebih cepat sehingga belanja pemerintah dapat lebih berkualitas dan mempercepat akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi




Kinerja Penyerapan APBN / Juli 2016

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapa dilihat sebagai suatu neraca yang memuat bagaimana penerimaan negara dikumpulkan dan bagaiman pengeluaran itu dialokasikan serta di distribusikan. Semenjak masa reformasi, Indonesia menerapkan kebijakan defisit anggaran. Dengan penerapan kebijakan defisit anggaran ini, diharapkan perekonomian nasional mengalami pertumbuhan secara signifikan. Namun selama sepuluh tahun terakhir, setiap akhir tahun anggaran selalu terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA ini terjadi karena realisasi belanja tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu sumber pembiayaan anggaran sebagian besar berasal dari hutang. Sehingga adanya SILPA di akhir tahun anggaran mengharuskan pemerintah untuk membayar bunga hutang di tahun anggaran berikutnya, namun dampak yang diharapkan dari adanya kebijakan defisit anggaran tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan anggaran. Realisasi penerimaan negara memiliki kecenderungan stabil dan landai di awal tahun dan meningkat secara signifikan menjelang akhir tahun. Hal ini terjadi karena adanya usaha keras dari lembaga terkait untuk mencapai target penerimaan negara. Pola realisasi seperti ini dapat mengindikasikan kurangnya manajemen yang baik dalam mencapai target penerimaan negara, mengingat realisasi pada bulan tertentu lebih besar dari bulan yang lainnya saat ada instruksi dan/atau pengawasan khusus dari pejabat terkait. Target realisasi penerimaan negara di akhir tahun anggaran 2016 akan sangat bergantung pada keberhasilan tax amnesty. Hal ini dikarenakan kinerja penerimaan pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperparah dengan penerimaan negara yang berasal dari PNBP yang juga berpotensi tidak tercapai di akhir tahun anggaran 2016. Hal ini dikarenakan masih rendahnya harga komoditas Gas dan Minyak Bumi, yang berakibat pada rendahnya penerimaan PNBP SDA Migas. Sedangkan realisasi belanja di akhir tahun 2016 diperkirakan bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya percepatan belanja khususnya belanja barang dan belanja modal. Tingginya realisasi belanja di awal tahun 2016 diharapkan dapat mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun anggaran. Ketidakefisienan anggaran yang terjadi hampir disetiap tahun dapat diminimalisir dengan melakukan perencanaan yang lebih baik. Dalam proses perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dan kemampuan dalam melakukan realisasi program. Dengan menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, diharapkan deviasai anggaran dapat diminimalisir, sehingga anggaran yang disusun lebih efisien. APBN-P merupakan saran untuk menyesuaikan anggaran pada tahun anggaran berjalan dengan kemampuan merealisasikan anggaran. Namun masih besarnya deviasi yang terjadi di beberapa tahun terakhir mengindikasikan kurang efektifnya proses yang dilakukan dalam APBN-P.




Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015 / Juli 2016

Siklus: Pertanggungjawaban

Sekilas:
BPK RI telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP 2015. Hasil Pemeriksaan BPK RI memuat 14 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 8 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 56 KL, sebanyak 26 KL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sebanyak 4 KL Tidak Memberikan Pendapat. Permasalahan yang mempengaruhi opini LKPP diantaranya: penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum didukung dengan kebijakan akuntansi tepat, dan Piutang Pajak Macet, Piutang Bukan Pajak dan Koreksi langsung mengurangi Ekuitas tidak didukung dokumen sumber yang memadai dan tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar, Persediaan belum dapat dijelaskan dengan memadai, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →