Data Budget Issue Brief (BIB)

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Berdasarkan data BPS (2021), jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03% pada 2020. • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 4,80% (2019) dan diperkirakan menurun menjadi 4,1% (2020) akibat pandemi Covid-19. • Indonesia menerapkan kerja sama TCA untuk memberikan kelonggaran bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan dalam atau luar negeri. • Hingga saat ini, Indonesia telah menandatangani 4 TCA dengan negara mitra: RRT, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura sedangkan Malaysia, Jepang, Turki, dan negara anggota ASEAN masih tahap penjajakan. • Ada 3 tantangan penerapan TCA pariwisata, yaitu belum ada ketentuan mengenai bagaimana SOP agar turis tetap berada di wilayah yang dituju, potensi risiko kenaikan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran, dan negara mitra yang tengah menerapkan kebijakan lockdown.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos

Abstrak:
• Pemerintah berencana merubah sistem pensiun PNS dari semula menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. • Diperkirakan terdapat risiko lonjakan terhadap beban APBN setidaknya dalam 5-10 tahun di awal penerapan kebijakan fully funded. • Pada tahun 2019, komposisi belanja pensiun dalam komponen belanja pegawai mencapai 31,77% atau sebesar Rp119,48 triliun. • Terdapat 2 risiko yang mungkin timbul dari penerapan skema fully funded ini. Pertama, risiko terhadap peningkatan beban APBN. Kedua, risiko kerugian atas imbal hasil investasi yang dikelola lembaga pensiun. • Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah terkait kesiapan penerapan skema pensiun yang baru: (a) RPP yang akan menjadi dasar hukum; (b) kredibilitas dan kualitas SDM lembaga pengelola dana pensiun; (c) kesiapan APBN dan APBD dalam masa transisi dari skema lama ke skema baru, terutama melihat kondisi perekonomian saat ini, selama pandemi Covid-19.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Abstrak:
• Realisasi anggaran Kemenkumham dari tahun 2005 hingga 2020 meningkat sangat fantastis mencapai 13,56 persen per tahun, sedikit di bawah Kepolisian yaitu 14,83 persen per tahun. • Dalam dokumen KEM PPKF 2022, anggaran Kemenkumham meningkat sedikit 0,37 persen (yoy) menjadi sebesar Rp17,02 triliun. • Jika dilihat dari output prioritas 2020 dan 2021, terjadi penurunan tajam secara kuantitas pada 4 prioritas pertama. • Beberapa isu besar yang perlu menjadi perhatian hingga 2022: 1) penyelesaian overcrowded lapas, 2) pelanggaran keimigrasian, dan 3) reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
▪ Pemerintah berencana menerapkan aturan perpajakan emisi karbon pada tahun 2022 mendatang sebagai sumber penerimaan baru bagi negara di tengah tekanan penerimaan akibat pandemi serta memberi manfaat bagi pengendalian dampak eksternalitas negatif atas aktivitas ekonomi (double dividend). ▪ Indonesia menjadi negara penghasil emisi karbon keempat terbesar di dunia sejak 2019 (OECD, 2021), sehingga OECD menyarankan pengenaan pajak atas karbon. ▪ Apabila diasumsikan bahwa 5 persen dari jumlah biaya mitigasi perubahan iklim untuk negara berkembang adalah porsi Indonesia, maka besaran dana yang harus disiapkan oleh pemerintah berkisar USD9 juta (+/- Rp126 miliar) per tahun. ▪ Penerapan pajak karbon perlu memperhitungkan waktu, terutama dalam masa recovery saat ini di mana daya beli masyarakat masih cenderung lemah. ▪ Dengan demikian, pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang rencana pajak karbon ini, serta mensosialisasikannya secara efektif.

Penulis:

Abstrak:
▪ Bantuan sosial (bansos) untuk disabilitas berat sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan melalui program Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, meski sudah 6 tahun dijalankan, masih ada beberapa tantangan yang terjadi seperti syarat penerima bansos disabilitas menyulitkan, aplikasi yang ada belum sepenuhnya transparan, indikasi korupsi dan program PKH dan ASPDB yang rentan bermasalah dalam integrasi data. ▪ Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah: menimbang ulang syarat penerima bansos disabilitas; membuat aplikasi transparan data, anggaran dan penanggung jawab yang bisa diakses masyarakat; penguatan Sistem Informasi Akuntansi; lebih serius memberantas korupsi; serta mengintegrasikan program disabilitas dalam satu program yang sama, bukan terpisah antara PKH dan ASPDB

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Abstrak:
• Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan; • Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Secara rata-rata (2015-2019), Indonesia berada pada posisi 17 sebagai negara pengimpor terbesar alutsista; • Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, serta belum transparannya proses pengadaan; • Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Abstrak:
• Pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam revisi UU Otsus Papua dari semula 2% dari DAU Nasional menjadi 2,25% dari DAU Nasional; • Beberapa fokus anggaran Otsus Papua dan Papua Barat adalah untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan beberapa fokus diantaranya sektor pendidikan dan kesehatan; • Percepatan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan yang dilihat dari indikator Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih lambat dari ratarata nasional. Artinya percepatan pembangunan dengan adanya otsus Papua masih lebih lambat dibandingkan daerah lain yang tidak mendapat anggaran otsus; • Rata-rata SILPA dana otsus Papua dan Papua Barat relatif tinggi, dengan rata-rata SILPA dana otsus di Provinsi Papua mencapai Rp528,6 miliar per tahun, dan Papua Barat mencapai Rp257,2 miliar per tahun.

Penulis:
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Penggunaan drone untuk kepentingan komersial sudah banyak dilakukan; • Pada tahun 2020, Densus 88 menggagalkan rencana aksi teroris dengan menggunakan drone; • Penggunaan drone dapat memberikan manfaat namun drone dapat digunakan untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional; • Adanya kecenderungan dari ekstrimis untuk penggunaan dan perkembangan teknologi dalam melakukan aksi teror; • Saat ini belum adanya regulasi yang mengatur penggunaan drone dilihat dari aspek keamanan negara; • Belum adanya aturan yang mewajibkan pengguna drone untuk melakukan pencatatan kepemilikan; • Masih parsialnya regulasi yang mengatur penggunaan drone; • Untuk itu DPR perlu mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terhadap penggunaan drone secara menyeluruh.

Penulis:
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Dalam mendukung upaya reformasi dan konsolidasi fiskal tahun 2023, pemerintah akan melakukan transformasi pajak melalui peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas 10%. • Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, pasalnya, PPN yang merupakan pajak berbasis konsumsi justru akan memberi potensi efek negatif terhadap pendapatan negara. • Kenaikan tarif PPN akan menaikkan harga komoditas, sehingga menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat konsumsi. • Kenaikan tarif PPN juga akan memaksa investor menahan investasi di Indonesia karena perlu menghitung kembali biaya produksi hingga tingkat keuntungannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai akibat meningkatnya biaya produksi dan menurunnya tingkat permintaan barang dan jasa

Penulis:

Abstrak:
• Dalam KEM dan PPKF tahun 2022, pemerintah telah menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 – 5,8 persen. Kebijakan ini ditetapkan dalam mencapai visi pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari MIT sebelum tahun 2045. • Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga diprediksikan akan tumbuh positif oleh beberapa lembaga internasional, antara lain oleh Asian Development Bank (kisaran 5 persen), Morgan Stanley (5,4 persen) dan The Organization for Economic Co-Operation and Development (5,4 persen). Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan yang dapat berisiko secara signifikan terhadap proyeksi tersebut. • Pemerintah sebaiknya mempercepat pemerataan program vaksinasi Covid-19 dan melaksanakan reformasi fiskal.

Penulis:
MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.
Abstrak:
▪ Tahun 2020, biaya haji yang ditentukan pemerintah adalah sebesar Rp35.200.000 dari nilai riil Rp70.000.056, sisa dari nilai riil tersebut merupakan subsidi biaya haji. ▪ Biaya haji tahun ini diperkirakan naik mencapai Rp44.300.000. Komponen yang menyumbang kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah program kesehatan yang sebesar Rp6.600.000. ▪ Selisih antara biaya haji riil dan yang dibayarkan per jamaah mengindikasikan bahwa total subsidi biaya haji yang diambil dari BPKH mencapai Rp7 triliun per tahun. Potensi kenaikan subsidi ini setiap tahunnya diprediksi selalu ada. Selain itu, potensi hadirnya tambahan kuota juga memungkinkan

Penulis:
Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
• Pada Februari 2021, jumlah pengangguran turun menjadi 8,75 juta orang dari 9,77 juta orang di Agustus 2020. Jumlah ini masih lebih tinggi dari periode-periode sebelum pandemi terjadi. • Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan pengangguran adalah Kartu Prakerja. Hasil dari program ini salah satunya adalah 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur mendapat pekerjaan pasca pelatihan. • Tingkat kepesertaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya para pencari kerja, buruh yang terkena PHK dan dirumahkan dalam Program Kartu Prakerja masih rendah, seharusnya merekalah yang mendapatkan prioritas kepesertaan Program. • Peminat pelatihan bidang teknologi informasi (TI) pada Program Kartu Prakerja masih rendah. Padahal kebutuhan SDM TI akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Penulis:
SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
▪ Pada tahun 2020, perbaikan kebijakan dilakukan melalui perubahan penyaluran Dana BOS, transfer dana dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah ▪ Pada tahun 2021, anggaran BOS dialokasikan sebesar Rp52,5 triliun yang akan disalurkan kepada 216.662 sekolah di seluruh Indonesia. ▪ Pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2021 diatur sesuai dengan Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu: pertama, nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kedua, penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, pelaporan penggunaan BOS dilakukan secara daring.