Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. VI / No. 1 - Januari 2021

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Pada awal tahun 2021, para perajin tahu dan tempe melakukan mogok produksi akibat melambungnya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. Permasalahan kedelai impor yang sering berulang ini terjadi karena hingga saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai. Data kementerian pertanian mencatat bahwa kedelai menempati urutan kedua terbesar dalam impor komoditi subsektor tanaman pangan. Untuk itu, Indonesia memerlukan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri agar masalah kedelai impor tidak kembali terulang di masa mendatang dan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor kedelai.




Vol. VI / No. 1 - Januari 2021

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), Pemerintah menerbitkan beberapa terobosan kebijakan, termasuk fasilitas perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237 Tahun 2020. Namun di balik ke terobosan ini, Pemerintah seharusnya berkaca pada pelaksanaan fasilitas perpajakan di lapangan yang masih terkendala. Berdasarkan studi kasus KEK Mandalika dan Galang batang, terdapat beberapa temuan permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, potensi munculnya beban baru dari insentif pajak, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi di KEK, tetapi juga pada efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan di KEK yang tengah berjalan




Vol. VI / No. 1 - Januari 2021

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E.

Sekilas:
Subsidi Pupuk untuk sektor pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk dan sesuai dengan kemampuan sesuai yang ditetapkan pemerintah dalam Harga Eceran Tinggi (HER). Akan tetapi, masih ditemui permasalahan dalam implementasi kartu tani dan distribusi pupuk bersubsidi. Diperlukan pembenahan data petani, infrastruktur pendukung subsidi pupuk, serta koordinasi instansi terkait agar penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran.




Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021.




Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →