Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 4 - Maret 2019

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Sekilas:
Pembentukan holding BUMN infrastruktur dapat menciptakan peluang dan tantangan. Peluang dari pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur yaitu meningkatnya posisi kompetitif perusahaan, membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi, mendorong sinergi antar BUMN, menghasilkan optimalisasi, meningkatkan kemudahan akses kredit, dan harga suku bunga kredit yang lebih baik. Sedangkan, tantangannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) holding per sektor masih perlu harmonisasi berbagai stakeholder yang berkepentingan, implementasi masterplan holding yang hanya sebatas Peraturan Menteri, perlu perubahan pada aspek sumber daya manusia dan budaya perusahaan, penilaian kesehatan BUMN yang telah melakukan holding masih mengalami penurunan, perlu menentukan bentuk holding yang paling tepat sesuai karakteristik anak perusahaan, dan holding belum menciptakan cross-financing yang murah.




Vol. IV / No. 4 - Maret 2019

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Salah satu agenda pembangunan dalam Nawacita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Swasembada pangan, khususnya jagung, masih menghadapi tantangan berupa makin meningkatnya impor jagung. Kebijakan impor jagung dilakukan untuk menurunkan harga jagung yang masih tinggi. Sayangnya, akurasi data produksi dan kebutuhan jagung nasional masih menjadi persoalan tersendiri. Di sisi lain, kebijakan resi gudang untuk menstabilkan harga jagung juga belum dilaksanakan secara optimal.




Vol. IV / No. 4 - Maret 2019

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
Realisasi PNBP SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNBP SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNBP SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).




Vol. IV / No. 3 - Februari 2019

Penulis: NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc

Sekilas:
Pemerintah berencana melakukan peleburan terhadap BP Batam dimana Walikota Batam akan bertindak sebagai ex-officio. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan dualisme yang dianggap menjadi penyebab kondisi turunnya perekonomian Batam. Rencana ini menimbulkan polemik karena selain melanggar peraturan juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan lain yang sebetulnya menyebabkan perekonomian Batam sebagai wilayah FTZ justru mengalami penurunan.




Vol. IV / No. 3 - Februari 2019

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan uji coba penggunaan kartu tani untuk menjawab permasalahan pupuk bersubsidi. Nantinya pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang memiliki kartu tani. Selama masa percobaan, kartu tani masih memiliki beberapa persoalan yaitu kuota pupuk bersubsidi tidak sesuai RDKK, kuota pupuk bersubsidi per hektar berbeda setiap daerah, serta ketersediaan mesin EDC dan jaringan internet. Adapun solusi dari persoalan tersebut diantaranya rasionalisasi kuota pupuk, reward dan sanksi bagi penyuluh, serta keterlibatan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak perbankan dalam menyediakan mesin EDC.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →