Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 24 - Desember 2019

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Pemerintah kembali akan menghadapi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2019. Realisasi penerimaan perpajakan per akhir Oktober 2019 baru mencapai 64,56 persen dari target APBN. Menariknya, restitusi pajak menyumbang Rp132,5 triliun saat berkurangnya penerimaan perpajakan negara. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17 persen merupakan konsekuensi dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melawan Wajib Pajak (WP) pada pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung (MA). Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada WP. Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak.




Vol. IV / No. 24 - Desember 2019

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Perubahan prediksi ekonomi global 2020 akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target-target dalam APBN 2020, mulai dari target pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai hingga dilema pembiayaan dalam APBN. Untuk menghadapinya, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mengajukan perubahan APBN lebih awal. Kedua, tetap pada target awal dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mampu mengurangi dampak perubahan kondisi ekonomi global terhadap postur APBN.




Vol. IV / No. 24 - Desember 2019

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Sekilas:
Nikel memiliki potensi bagi pengembangan industri ke depan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik. Indonesia saat ini merupakan salah satu eksportir utama serta pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Melihat potensi tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta mendorong hilirisasi industri nikel untuk pengembangan industri dalam negeri. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi pemerintah sebelum larangan ekspor bijih nikel tersebut diberlakukan.




Vol. IV / No. 23 - Desember 2019

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Perekonomian terancam resesi akibat situasi yang tidak menentu lantaran perang dagang dan konflik politik. Hongkong menjadi negara pertama yang mengalami resesi di kuartal III tahun 2019. Pada saat yang sama, Singapura berada di jurang resesi dan diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2020. Kondisi global diperparah dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dalam fase semi resesi dan meningkatnya peluang terjadinya resesi di AS pada tahun 2020. Dalam rangka meminimalkan dampak resesi global yang mungkin terjadi di tahun 2020 terhadap kinerja ekspor Indonesia, maka pemerintah perlu mencari pasar alternatif. Kawasan yang bisa digarap Indonesia antara lain kawasan Asia Selatan, Afrika, Kolombia, hingga Rusia. Selain itu, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan guna membuka pasar alternatif tujuan ekspor tersebut.




Vol. IV / No. 23 - Desember 2019

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Sektor pelayaran menjadi sorotan publik belakangan ini, sejalan dengan munculnya isu revisi undang-undang pelayaran yang disebabkan oleh asas cabotage yang dianggap berdampak negatif bagi industri pelayaran nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah asas cabotage memang perlu dihapus dalam revisi UU Pelayaran. Berdasarkan hasil analisis, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah yaitu pertama, asas cabotage merupakan keputusan final dan belum perlu dilakukan revisi. Kedua, perlu ada dukungan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor jasa pelayaran. Ketiga, perlu kebijakan yang mendorong pembangunan sektor riil yang terkait dengan sektor jasa yang bersangkutan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →