Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021.




Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.




Vol. V / No. 18 - November 2020

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi pemulihan ekonomi nasional, salah satu fokus program pemulihan ekonomi akan diberikan kepada ketahanan pangan dengan memberikan DAK Non Fisik baru berupa Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP). Dana ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan dan penganekaragaman pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dinilai cukup berhasil dan diharapkan mampu mengembalikan ketahanan pangan. Tulisan ini akan mengevaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta memberikan rekomendasi yang dihadapi P2L mulai dari tanaman dan ternak, SDM dan kelembagaan sehingga DPKPP dapat mendukung P2L agar berjalan optimal.




Vol. V / No. 17 - Oktober 2020

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK).




Vol. V / No. 17 - Oktober 2020

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →