Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 15 - Agustus 2019

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester I 2019 dengan capaian 5,1 persen masih menunjukkan perlambatan. Perlambatan tersebut secara garis besar disebabkan oleh kontraksi kinerja ekspor-impor dan investasi Indonesia. Hal tersebut kemudian akan berdampak terhadap capaian penerimaan perpajakan Indonesia, yang terbukti pada semester I 2019 mengalami shortfall. Sub-sub bagian dari penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan utamanya adalah PPh Badan serta PPN sektor tambang dan manufaktur. Shortfall penerimaan perpajakan ini tentunya akan berdampak luas dalam keseluruhan postur APBN. Oleh karena itu, dalam mengejar target-target pertumbuhan serta penerimaan perpajakan secara simultan, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: revitalisasi struktur ekonomi dan mengganti produk ekspor komoditas menjadi manufaktur, realisasi penyederhanaan teknis birokratis terkait investasi dan pembayaran pajak, serta penentuan insentif fiskal yang lebih tepat guna agar dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan.




Vol. IV / No. 15 - Agustus 2019

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan dengan mendayagunakan sumberdaya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai lumbung pendapatan ekonomi nasional. Destinasi wisata domestik yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara seperti Pulau Bali dan Taman Nasional Komodo misalnya ditetapkan sebagai salah satu keunggulan obyek wisata nasional. Baru´┐żbaru ini wacana penutupan sementara Pulau Komodo memicu polemik terkait dampaknya terhadap kegiatan pariwisata dan juga PNBP. Wacana penutupan ini sebagai upaya untuk menggenjot populasi Komodo, namun otoritas Taman Nasional yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut saat ini tidak terdapat darurat populasi maupun ancaman serius terhadap lingkungan.




Vol. IV / No. 15 - Agustus 2019

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Sekilas:
Pelonggaran moneter dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) maupun suku bunga acuan baik simpanan dan kredit yang dilakukan BI, merupakan bentuk kebijakan moneter melalui jalur biaya modal agar dapat memengaruhi investasi dan konsumsi. Sayangnya, dalam penerapan kebijakan tersebut pemerintah masih dihadapi sejumlah tantangan. Tantangan pemerintah dari sisi investasi antara lain membangun iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih baik. Sedangkan dari sisi konsumsi yaitu masih konservatifnya kebijakan fiskal yang diambil untuk menstimulus konsumsi. Untuk itu, dibutuhkan perbaikan kepastian hukum dan berusaha, sistem online single submission (OSS) yang lebih komprehensif menyediakan informasi sehingga memudahkan investasi di Indonesia. Riset pasar internasional juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan kebijakan fiskal terhadap perbaikan kinerja perdagangan. Sedangkan untuk meningkatkan konsumsi baik swasta maupun rumah tangga dapat dilakukan melalui antara lain menentukan industri substitusi impor dan industri yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal serta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri dan senantiasa memperbaiki kualitas dan pelayanannya.




Vol. IV / No. 14 - Agustus 2019

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Bea meterai merupakan salah satu pajak tertua di Indonesia. Peraturan tentang bea meterai terus berkembang sampai pada pemerintahan Orde Baru, dimana banyak kebijakan-kebijakan baru karena adanya reformasi di bidang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Sejak diberlakukan pada tahun 1986, bea meterai turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Melihat potensi dari penerimaan bea meterai, pemerintah mengusulkan revisi UU tentang Meterai ini karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Dalam usulannya, pemerintah akan memberlakukan bea meterai satu tarif. Namun, usulan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan.




Vol. IV / No. 14 - Agustus 2019

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pelaksanaan Dana Desa tidak lepas dari kelemahan, baik itu terjadi di desa maupun di pemerintah pusat. Empat tahun pelaksanaan Dana Desa menjadi periode pembelajaran bagi Indonesia demi pembangunan desa yang lebih baik. Makin panjang periode pelaksanaan seharusnya makin sedikit permasalahan yang muncul. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa beberapa temuan terkait pelaksanaan Dana Desa masih perlu diperbaiki pelaksanaannya setelah empat tahun berjalan. Temuan tersebut justru terjadi tidak dalam pelaksanaan di desa namun justru terjadi di pemerintah pusat. Hal ini menjadi pertanda ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →