Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 24 - Desember 2018

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Sekilas:
Pajak merupakan penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir ini tidak memenuhi target yang ditentukan (shortfall), hal ini menyebabkan berkurangnya anggaran belanja negara dan pembiayaan negara, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai output prioritas pembangunan nasional. Tahun 2019 merupakan tahun politik, yang mengakibatkan tingginya konsumsi rumah tangga yang diharapkan mengakibatkan tingginya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Tahun 2019, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.780,99 triliun (naik 10,07 persen dari target tahun 2018). Berdasarkan perhitungan dari rata-rata pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan 2017, diprediksi target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.747,73 triliun. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus melakukan beberapa upaya antara lain meningkatkan PPh Non Migas yang kontribusinya di bawah 90 persen, ekstensifikasi pajak, transparansi penetuan target pajak, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.




Vol. III / No. 24 - Desember 2018

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Target pertumbuhan 5,3 persen di tahun 2019 dirasa masih terlalu optimis. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kondis eksternal dan internal yang masih berpotensi besar akan memberikan tekanan bagi perekonomian nasional, seperti normalisasi kebijakan moneter negara maju dan perang dagang yang masih akan terus berlanjut, harga minyak mentah dunia yang masih tinggi, arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan tahun politik di 2019.




Vol. III / No. 23 - Desember 2018

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos

Sekilas:
Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara termasuk Indonesia karena dapat memberikan kontribusi nyata pada perekonomian. Namun, usaha pemerintah mendorong ekonomi kreatif sebagai poros baru ekonomi negara masih menghadapi tantangan seperti sebaran yang belum merata, kontribusi dan distribusi, HKI, kelembagaan dan regulasi ekonomi kreatif




Vol. III / No. 23 - Desember 2018

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium (PT. Inalum) resmi memiliki 52,23 persen saham PT. Freeport Indonesia (FI). Namun, operasional serta pengelolaan masih dikuasi oleh Freeport Mc-Moran dan PT. FI memperoleh kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Perpanjangan kontrak PT. FI memberikan keuntungan negara dengan adanya kepastian penerimaan jangka panjang dan Indonesia yang diwakili oleh Inalum diharapkan mampu mengoptimalkan perannya.




Vol. III / No. 22 - November 2018

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →