Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. V / No. 15 - Agustus 2020

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Sekilas:
pariwisata sebagai sektor strategis dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, mengalami dampak yang cukup parah akibat Covid-19. pemerintah dalam apBN 2020 dan RAPBN 2021 tengah berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata akibat Covid-19. Namun, dilihat dari arah kebijakan dalam RAPBN 2021 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata.




Vol. V / No. 15 - Agustus 2020

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM

Sekilas:
Dampak negatif dari pandemi Covid-19 dialami hampir seluruh negara di dunia, termasuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan karakteristik setiap daerah berbeda-beda menyebabkan heterogenitas dampak yang ada pada perekonomian setiap daerah. Dalam rangka proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19, daerah masih memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menyikapinya. Tantangan tersebut diantaranya kemandirian fiskal daerah yang masih rendah maupun pembangunan daerah yang belum merata. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong daerah untuk mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah diantaranya melalui creative financing, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha milik Daerah (BUmD), perencanaan pembangunan yang lebih merata, menekankan program pemulihan Ekonomi Nasional (pEN) dapat tersalurkan dan terealisasi dengan baik serta pentingnya koordinasi seluruh stakeholder.




Vol. V / No. 15 - Agustus 2020

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber Daya manusia (sDm) Indonesia, kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) meluncurkan program Organisasi penggerak (pOp) yang berfokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah agar pOp dapat berjalan lebih optimal, yaitu memastikan bahwa organisasi terpilih tidak bersinggungan dengan sektor-sektor yang sensitif terhadap dunia pendidikan (misalnya industri rokok), meninjau kembali kelayakan program di tengah pembatasan sosial, serta menunda pelaksanaan program hingga pandemi selesai.




Vol. V / No. 14 - Agustus 2020

Penulis: M. RIZAL FIRMANSYAH

Sekilas:
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat sumber daya manusia di bidang Kesehatan mendapatkan insentif khusus untuk mengompensasi beban kerja berlebih yang telah dijalani. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 278 yang kemudian direvisi dengan KMK 392. Artikel ini membandingkan antara dua KMK tersebut dan menjelaskan potensi masalah yang mungkin terjadi dari berlakunya KMK 392. Potensi masalah yang ditimbulkan adalah kelebihan pembayaran, adanya tenaga non medis yang belum ter-cover dan konflik kepentingan fasilitas kesehatan (faskes) dalam proses verifikasi.




Vol. V / No. 14 - Agustus 2020

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Dalam rangka menjaga perekonomian dan kemampuan badan usaha di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif pajak dunia usaha sebesar Rp123,01 triliun. Namun hampir lima bulan berjalan, realisasi penyaluran insentif ini baru mencapai Rp15,67 triliun atau setara 12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pemerintah mengakui penyebab utama dari lambatnya penyaluran ini ialah minimnya sosialisasi dan proses pendampingan kepada pelaku usaha yang sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat pelaku usaha atas skema yang kurang menarik dan prosedur yang rumit. Untuk itu, pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara intensif kepada pelaku usaha, termasuk dengan memberikan informasi praktis guna meningkatkan minat pelaku usaha.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →