Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 1 - Januari 2019

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE

Sekilas:
Berdasarkan survei Logistic Performance Index (LPI) yang dilakukan oleh World Bank tahun 2018 Indonesia menempati urutan ke 46 dari 160 negara dengan skor 3,15. Artinya, kinerja logistik Indonesia tahun 2018 sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mampu menempati peringkat 75 dengan skor 2,76. Pencapaian ini menandakan bahwa kerja keras pemerintah dalam memperbaiki sistem kinerja logistik cukup baik. Walaupun kinerja logistik Indonesia sudah cukup baik, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang harus diperbaiki, diantaranya sistem kepabeanan, kualitas infrastruktur, kompetensi dan kualitas pelayanan jasa serta serta biaya logistik.




Vol. IV / No. 1 - Januari 2019

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Berdasarkan survei Logistic Performance Index (LPI) yang dilakukan oleh World Bank tahun 2018 Indonesia menempati urutan 46 dari 160 negara dengan skor 3,15. Artinya, kinerja logsitik Indonesia tahun 2018 sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mampu menempati peringkat 75 dengan skor 2,76. Pencapaian ini menandakan bahwa kerja keras pemerintah dalam memperbaiki sistem kinerja logistik cukup baik. Walaupun kinerja logistik Indonesia sudah cukup baik, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang harus diperbaiki, diantaranya sistem kepabean, kualitas infrastruktur, kompetensi dan kualitas pelayanan jasa serta biaya logistik.




Vol. IV / No. 1 - Januari 2019

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Sekilas:
Kinerja APBN Tahun Anggaran 2018 menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah, karena berhasil menekan defisit APBN sebesar 1,76 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 2,19 persen terhadap PDB. Ini adalah defisit terendah sejak tahun 2012. Meskipun demikian, kinerja neraca perdagangan terus mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD8,57 miliar sebagai defisit terburuk sejak era reformasi. Kondisi ini akan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional bila tidak segera dibenahi.




Vol. III / No. 24 - Desember 2018

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Sekilas:
Pajak merupakan penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir ini tidak memenuhi target yang ditentukan (shortfall), hal ini menyebabkan berkurangnya anggaran belanja negara dan pembiayaan negara, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai output prioritas pembangunan nasional. Tahun 2019 merupakan tahun politik, yang mengakibatkan tingginya konsumsi rumah tangga yang diharapkan mengakibatkan tingginya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Tahun 2019, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.780,99 triliun (naik 10,07 persen dari target tahun 2018). Berdasarkan perhitungan dari rata-rata pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan 2017, diprediksi target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.747,73 triliun. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus melakukan beberapa upaya antara lain meningkatkan PPh Non Migas yang kontribusinya di bawah 90 persen, ekstensifikasi pajak, transparansi penetuan target pajak, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.




Vol. III / No. 24 - Desember 2018

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Target pertumbuhan 5,3 persen di tahun 2019 dirasa masih terlalu optimis. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kondis eksternal dan internal yang masih berpotensi besar akan memberikan tekanan bagi perekonomian nasional, seperti normalisasi kebijakan moneter negara maju dan perang dagang yang masih akan terus berlanjut, harga minyak mentah dunia yang masih tinggi, arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan tahun politik di 2019.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →