Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 12 - Juli 2018

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu upaya utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendorong dan mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan di desa-desa berbasis sektor perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal paling mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan. Penguatan kelembagaan nelayan tersebut berangkat dari berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan, yang sebenarnya bermuara pada lemahnya kelembagaan nelayan, khususnya buruh nelayan.




Vol. III / No. 1 - Januari 2018

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
PENYIMPANGAN terhadap dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kerap terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dari temuan BPK terhadap penyimpangan kedua anggaran tersebut yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan kedua anggaran ini kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari anggaran dana bansos dan hibah yang meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut.




Vol. III / No. 1 - Januari 2018

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
PEMULIHAN serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali. Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor global dan faktor internal.




Vol. III / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Sekilas:
KREDIT bank untuk UMKM tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun persentase ini masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Penyaluran kredit bank kepada UMKM juga belum disalurkan pada sektor-sektor produktif.




Vol. III / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
MELIHAT pemberian subsidi solar yang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh perusahaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada akhir Juli 2017 mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Beliau berpendapat, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut, ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan. Dengan bergulirnya wacana penghapusan subsidi solar, pemerintah bisa mempertimbangkan percepatan program konversi BBM (solar) ke LPG bagi nelayan.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →