Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 14 - Agustus 2018

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI, SE

Sekilas:
Sejak dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (cash for work) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan kreatif. Berbagai masalah mengemuka di awal pelaksanaannya. Untuk menunjang keberhasilan program, Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan kepada pemerintah desa khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).




Vol. III / No. 14 - Agustus 2018

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.




Vol. II / No. 18 - September 2017

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:




Vol. II / No. 18 - September 2017

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
PENETAPAN HET beras memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dalam menjangkau harga beras maupun menjaga stabilnya harga beras . Diluar dari itu, penetapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertekannya harga gabah di tingkat petani, keengganan berinovasi dalam menghasilkan varietas yang lebih baik, tersisihnya perusahaan penggilingan skala kecil, serta kerugian bagi pedagang.




Vol. II / No. 17 - September 2017

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pemberlakuan desentralisasi sejak 1999 sangat ditentukan oleh kemandirian daerah. Faktanya, kemandirian daerah masih sangat rendah hingga saat ini, khususnya kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, mengoptimalkan penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah adalah salah satu pilihan rasional. Pengoptimalan tersebut dapat dicapai melalui revisi UU PDRD dan penguatan kapasitas daerah baik dalam mengelola PDRD maupun mendorong peningkatan akselerasi perekonomian daerah.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →