Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 4 - Maret 2018

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
DEMI memenuhi ketersediaan cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton di awal tahun 2018. Momen ini tidak tepat mengingat di awal tahun ini adalah saatnya panen raya dan berdasarkan data Kementerian Pertanian dan kondisi historis Indonesia di tahun 2017, minimnya impor dan pasokan beras produksi sendiri ternyata mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan bagi Indonesia.




Vol. III / No. 4 - Maret 2018

Penulis: ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE

Sekilas:
INDONESIA sebagai negara penerbit sukuk yang terpercaya sudah saatnya menggunakan instrumen ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sukuk sebagai instrumen keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (bond) dapat digunakan untuk mendukung program-program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya.




Vol. III / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Sekilas:
KREDIT bank untuk UMKM tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun persentase ini masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Penyaluran kredit bank kepada UMKM juga belum disalurkan pada sektor-sektor produktif.




Vol. III / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
MELIHAT pemberian subsidi solar yang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh perusahaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada akhir Juli 2017 mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Beliau berpendapat, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut, ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan. Dengan bergulirnya wacana penghapusan subsidi solar, pemerintah bisa mempertimbangkan percepatan program konversi BBM (solar) ke LPG bagi nelayan.




Vol. III / No. 2 - Februari 2018

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
KEPEMILIKAN asing di SBN sebesar 40 persen merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk perlu berhati-hati terhadap risiko utang gagal bayar. Di satu sisi, kepemilikan asing tersebut berdampak pada peningkatan kepercayaan asing terhadap Indonesia dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, kepemilikan asing tersebut juga berisiko menimbulkan perebutan likuiditas dengan perbankan dan pembalikan modal asing secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →