Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Infografis

Problematika DAK Pendidikan dan Dampaknya / September 2018

Siklus:

Sekilas:
DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan memegang peranan penting bagi daerah khususnya dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan antar daerah. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan DAU masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain Ketidaksiapan Pemda terhadap kebijakan DAU yang bersifat dinamis, tingkat ketergantungan daerah terhadap DAU yang masih cukup tinggi, masih mendominasinya belanja pegwai pada struktur APBD daerah, dan belum sepenuhnya daerah dalam memenuhi mandatory spending, serta masih rendahnya tingkat kepatuha daerah dalam menyampaikan laporan baik laporan informasik keuangan maupun laporan belanja infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi dan peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai upaya dalam mengatasi dan meminimalisir permasalah tersebut, seperti: Pertama, pemerintah daerah harus bersikap tegas dan realistis dengan mengutamakan program-program prioritas, melakukan efisiensi pada pos anggaran yang tidak produktif, dan juga perlu menyesuaikan kontrak dengan pihak ketiga yakni dengan membuat klausul kontrak yang lebih feksibel sehingga memberi ruang apabila DAU yang diterima tidak sesuai dengan alokasi awal. Kedua, mengoptimalkan penerimaan di luar DAU khususnya dalam sektor-sektor PAD. Ketiga, reformulasi dalam alokasi DAU dan diseminasi secara berkesinambungan dari pemerintah pusat, sehingga dapat mengubah persepsi dari penggunaan DAU untuk belanja pegawai menjadi berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Porsi belanja pegawai juga perlu dirasionalisasi melalui penyederhaan kepegawaian atau perampingan birokrasi. Keempat, memberikan sanksi yang tegas melalui pemotongan DAU apabila daerah tidak memenuhi kewajiban penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur. Kepatuhan daerah dalam pemenuhan belanja wajibnya juga perlu diawasi secara berkelanjutan Kelima, sosialisasi yang berkelanjutan terkait kewajiban penyampaian laporan IKD dan laporan belanja infrastruktur.




Daya Ungkit Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi / Mei 2018

Siklus:

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang strategis terhadap perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur, diantaranya peranan regulasi, tingkat kesadaran kepala daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya, keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan alokasi anggaran infrastruktur. Dalam analisis ini menyajikan dua contoh kasus daerah dengan karakteristik dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Dalam analisis lebih lanjut akan menggambarkan bagaimana peran setiap kepala daerah dalam meningkatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.




MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN / Mei 2018

Siklus:

Sekilas:
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang perlu didorong perkembangannya adalah sektor perikanan.




Optimalisasi Peran BUMN Dalam Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur / Mei 2018

Siklus:

Sekilas:
Pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur adalah bagian inti dari agenda ekonomi untuk memangkas biaya logistik tinggi, yang merupakan biang dalam menciptakan kemacetan dalam perekonomian. Mengacu pada kebutuhan dana untuk pembangunan infrsatruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang mencapai Rp Rp4796,2 triliun agaknya tidak relevan jika semata-mata harus dipenuhi semua dari alokasi APBN. Dengan kapasitas fiskal yang semakin sempit tentunya membutuhkan kontribusi dari BUMN maupun swasta. Peran BUMN dalam pembangunan tersebut tidak hanya sebagai operator melainkan juga terlibat penuh dalam hal pendanaan dan pelaksanaannya. Dimana kontribusi dari BUMN diharapkan sebesar Rp1.066 triliun atau sebesar 22 persen dari total pendanaan infrastruktur. Saat ini sebagian besar proyek pembangunan murni digarap oleh para BUMN karya. Tentunya dalam pelaksanaannya BUMN menghadapi beberapa tantangan terutama dalam hal pendanaannya. Salah satu sumber pembiayaan BUMN ialah PMN, namun dikarenakan belum optimalnya perencanaan BUMN sehingga tujuan pemberian PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan memberikan dampak multiplier terhadap pertumbuhan belum maksimal. Selain itu, tingginya tuntutan pembangunan infrastruktur berdampak pada beban keuangan perusahaan BUMN karya semakin meningkat. Terlihat dari utang yang terus meningkat signifikan dan terjadi arus kas operasional yang tidak lancar yang berpotensi BUMN gagal bayar utang. Melihat kendala-kenala pendanaan pembangunan infrasrtuktur di atas, maka bagi BUMN Karya dapat memilih beberapa skema pembiayaan yang telah berkembang dengan cukup luas. Melalui Kementeran Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian, beberapa skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang ditawarkan pemerintah diantaranya skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), skema sekuritas aset dan lain sebagainya. Beberapa BUMN karya menggunakan skema yang beragam untuk masing-masing proyek infrastruktur yang akan digarap. Pilihan-pilihan skema tersebut dengan mempertimbangkan kemudahan dan kemurahan data akses pendanaan hingga skema yang paling menjanjikan pengembalian investasi (return on investment) yang tinggi. Seperti, PT Waskita Karya sudah menggunakan skema PINA. Selain Skema SBP melalui PINA, PT Pembangunan Perumahan juga melirik pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur perumahan. Berbagai alternative pembiayaan ini diharapkan agar Pemerintah dapat terus mendorong pihak BUMN untuk memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta Pemerintah harus segera meresmikan pembentukan BUMN Karya untuk memperkuat kinerja dan finansial perusahaan.




Strategi Pengelolaan Utang Indonesia / Mei 2018

Siklus:

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah memerlukan dukungan dana yang besar. Peningkatan anggaran infrastruktur dalam APBN merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Namun peningkatan anggaran infrastruktur yang tidak disertai dengan peningkatan penerimaan negara mengakibatkan melebarnya defisit anggaran dalam APBN. Sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Mengeluarkan SBN merupakan salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan. Namun dalam setiap penerbitan SBN pemerintah harus menanggung biaya, baik itu biaya administrasi ataupun beban bunga. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelola utang pemerintah. Utang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Namun utang juga dapat menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga analisis ini akan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan utang saat ini? Dalam rangka melakukan pengelolaan utang, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel merupakan syarat utama agar utang dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional. Pengendalian inflasi juga harus dilakukan sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN dapat diminimalisir. Selain itu inflasi yang rendah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbaikan yang terus menerus perlu pemerintah lakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan invesment grade. Peningkatan investment grade dapat menekan cost of fund yang harus ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi diperlukan dalam rangka membangun iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu melakukan manajemen resiko yang baik dalam rangka menghindari default.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →