Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Referensi APBN

Transfer ke Daerah dan Dana Desa / Mei 2018

Sekilas:
Sejak Tahun 2013, Dana Transfer Ke Daerah Senantiasa Mengalami Peningkatan. Pada APBN 2018 Transfer Ke Daerah dianggarkan sebesar Rp706.162,6 miliar. Sementara Dana Desa Meningkat hampir 3 kali lipat dari Tahun 2015 menjadi sebesar Rp60.000 miliar.




Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017 / Juli 2018

Sekilas:
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran 2017, entitas pemeriksaan BPK mencakup 87 Kementrian/Lembaga (K/L) dan 1 Bendahara Umum Negara (BUN). Entitas yang memperoleh opini WTP sebanyak 80 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 6 entitas, dan sedangkan 2 entitas lainnya memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).




Tinjauan Singkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 / Juli 2018

Sekilas:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP tahun 2017 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 80 LKKL atau 90,90 persen diantaranya memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 6 LKKL atau 6,81 persen dan opini tidak memberikan pendapat 2 LKKL atau 2,28 persen. Opini WDP atas 6 LKKL dan opini TMP atas 2 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2017 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2017.




Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 / Juli 2017

Sekilas:
Untuk pertama kalinya, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas n BPK RI memuat 12 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 4 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 74 K/L, sebanyak 8 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sebanyak 6 KL Tidak Memberikan Pendapat.




Tinjauan Singkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 / Juli 2017

Sekilas:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP Tahun 2016 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP tahun 2016 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 74 LKKL atau 84 persen diantaranya memeperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 8 LKKL atau 9 persen dan opini tidak memberikan pendapat 6 LKKL atau 7 persen. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2016 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2016.




← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →