Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   
  • Rapat Kerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021, 11 November 2021

  • Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021, 10 November 2021

  • Diskusi Pakar dengan tema "Penguatan UMKM Melalui Dana Desa", Senin, 1 November 2021

  • Diskusi Pakar dengan tema "Asuransi Usaha Tani Padi : Perkembangan, Tantangan dan Permasalahannya", 25 Oktober 2021

  • Diskusi Pakar dengan tema "Permasalahan dan Peningkatan Akses Permodalan UMKM", 12 Oktober 2021

Buletin APBN

  • img
    Edisi 24, Desember 2021, Volume VI

    ❖ Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022
    ❖ Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional
    ❖ Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia

  • img
    Edisi 23, Desember 2021, Volume VI

    ❖ Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS
    ❖ Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
    ❖ Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua

  • img
    Edisi 22, November 2021, Volume VI

    ❖ Pengembangan Industri CPO untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor
    ❖ Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak
    ❖ Tantangan Investasi Hilir Minyak dan Gas (Migas)

  • img
    Edisi 21, November 2021, Volume VI

    ❖ Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor
    ❖ Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan
    ❖ Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

  • img
    Edisi 20, Oktober 2021, Volume VI

    ❖ Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional
    ❖ Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan
    ❖ Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh

  • img
    Edisi 19, Oktober 2021, Volume VI

    ❖ Meninjau Digitalisasi UMKM
    ❖ Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara
    ❖ Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu

  • img
    Edisi 18, September 2021, Volume VI

    ❖ Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi
    ❖ Kesepakatan Perdagangan IUAE-CEPA: Potensi dan Tantangan
    ❖ Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan

Selengkapnya

Jurnal Budget

  • img
    Nomor 2, November , Volume 6

    ❖ Keterkaitan antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan dari Indonesia
    ❖ Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini
    ❖ Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan
    ❖ Masalah dan Kendala Dukungan APBN dalam Sektor Pertanian: Telaah Literatur
    ❖ Analisis Shift Share pada Wilayah Terdampak Pandemi di Indonesia
    ❖ Disparitas Pembangunan Ekonomi Indonesia
    ❖ Evaluasi Kritis Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap Kebijakan Subsidi Listrik
    ❖ Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN

  • img
    Nomor 1, Juni 2021, Volume 6

    ❖ Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
    ❖ Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO2 di Indonesia pada Periode 1980-2019
    ❖ Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
    ❖ Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah
    ❖ Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi
    ❖ Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonom
    ❖ Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan
    ❖ Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019

  • img
    Nomor 1, Juli 2020, Volume 5

    ❖ Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19
    ❖ Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia
    ❖ Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020: Studi pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia
    ❖ Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN
    ❖ Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah
    ❖ Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
    ❖ Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun
    ❖ Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018

Selengkapnya

Analisis APBN

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • img
    TINJAUAN SINGKAT DANA DESA TAHUN 2015-2020

    Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)1. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamanahkan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional2. Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar- besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu). Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, tinjauan singkat ini juga akan mencoba memberikan gambaran terkait apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar dana desa memberikan efek yang optimal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan pada masa mendatang secara khusus, dan masyarakt Indonesia secara umum.

Selengkapnya

Referensi APBN

Selengkapnya

Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Sangat Bermanfaat
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Total Vote: 125
Sangat Bermanfaat
52%
Bermanfaat
21%
Cukup Bermanfaat
12%
Kurang Bermanfaat
11%
FIRLY NUR AGUSTIANI, SE Firly Nur Agustiani, S.E., M.M., adalah Analis APBN Non fungsional di Pusat Kajian Anggaran. Lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1988, beliau menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas. dan menyelesaikan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Perbanas Institut Jakarta. Beliau dapat dihubungi pada nomor telepon :021 5715 796, email: firlynuragustiani@gmail.com

Buku