Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   
  • Pembangunan Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI

  • Diskusi Pakar dengan tema Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, 18 Agustus 2021

  • Diskusi Pakar dengan tema tema Potensi dan Tantangan Pengembangan PNBP Frekuensi Kemenkominfo Dalam Era Transformasi Digital Nasional, 10 Agustus 2021

  • Konsinyering dengan tema Strategi Pembangunan Nasional dalam rangka Reformasi Struktural pada Rabu - Jumat, 23 - 25 Juni 2021 di Wisma Griya Sabha, Kopo, Bogor, Jawa Barat

  • Konsinyering Pusat Kajian Anggaran dengan tema Penguatan UMKM Dalam Menopang Perekonomian Nasional, 5 April 2021

Buletin APBN

  • img
    Edisi 16, September 2021, Volume VI

    ❖ Rumah Produksi Bersama: Tantangan Penyediaan Akses Bahan Baku (Studi Kasus Industri Rota
    ❖ Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021
    ❖ Catatan Atas Ketimpangan di Era Otonomi Daerah

  • img
    Edisi 15, Agustus 2021, Volume VI

    ❖ Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Sektor Pariwisata
    ❖ Evaluasi Kinerja Belanja Daerah dalam Penanganan Covid-19 Semester I Tahun 2021
    ❖ Meninjau Kinerja LMAN dalam Pendanaan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional

  • img
    Edisi 14, Agustus 2021, Volume VI

    ❖ Optimalisasi Imbal Dagang Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor
    ❖ Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas
    ❖ Inisiasi Regenerasi Petani

  • img
    Edisi 13, Juli 2021, Volume VI

    ❖ Optimalisasi Lumbung Ikan Nasional Di Provinsi Maluku
    ❖ Menimbang Penerapan PPN Bahan pokok
    ❖ Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting

  • img
    Edisi 12, Juli 2021, Volume VI

    ❖ Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan
    ❖ Tantangan Taper Tantrum di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional
    ❖ Solusi Overcrowded Lapas/Rutan Di Indonesia

  • img
    Edisi 11, Juni 2021, Volume VI

    ❖ Government to Person (G2P) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Indones
    ❖ Teknologi Blockchain dan Potensinya
    ❖ Pentingnya Reformasi Data Bagi Reformasi Perlindungan Sosial

Selengkapnya

Jurnal Budget

  • img
    Nomor 1, Juni , Volume 6

    ❖ Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
    ❖ Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO2 di Indonesia pada Periode 1980-2019
    ❖ Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
    ❖ Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah
    ❖ Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi
    ❖ Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonom
    ❖ Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan
    ❖ Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019

  • img
    Nomor 1, Juli 2020, Volume 5

    ❖ Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19
    ❖ Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia
    ❖ Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020: Studi pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia
    ❖ Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN
    ❖ Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah
    ❖ Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
    ❖ Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun
    ❖ Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018

  • img
    Nomor 2, Desember 2020, Volume 5

    ❖ Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019
    ❖ Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah
    ❖ Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN
    ❖ Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP
    ❖ Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia
    ❖ Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia
    ❖ Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia
    ❖ Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan

Selengkapnya

Analisis APBN

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • img
    TINJAUAN SINGKAT DANA DESA TAHUN 2015-2020

    Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)1. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamanahkan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional2. Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar- besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu). Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, tinjauan singkat ini juga akan mencoba memberikan gambaran terkait apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar dana desa memberikan efek yang optimal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan pada masa mendatang secara khusus, dan masyarakt Indonesia secara umum.

Selengkapnya

Referensi APBN

Selengkapnya

Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020
Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Sangat Bermanfaat
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?
Total Vote: 117
Sangat Bermanfaat
50%
Bermanfaat
22%
Cukup Bermanfaat
13%
Kurang Bermanfaat
11%
DEASY DWI RAMIAYU, S.E. Deasy Dwi Ramiayu, S.E. adalah Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Lahir di Jakarta pada 2 Desember 1994, Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang. Beliau dapat dihubungi pada nomor HP 085719700060 email: deasydwiramiayu@gmail.com atau deasy.ramiayu@dpr.go.id

Buku