Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Badan Anggaran

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Kinerja Neraca Dagang Indonesia Tahun 2020 Kinerja neraca dagang Indonesia pada 2020 mengalami surplusnya sebesar USD21,74 miliar. Kinerja surplus ini bukanlah ditopang oleh peningkatan tajam kinerja ekspor. Namun lebih diakibatkan oleh penurunan impor yang sangat tajam dibanding penurunan ekspor. * Dalam rangka menopang kinerja perdagangan 2021 dan masa mendatang ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: *) mempercepat kerjasama dan perluasan negara mitra dagang Indonesia ke negara-negara non tradisional atau diversifikasi pasar, *) mempercepat revitalisasi industri pengolahan dalam rangka mendongkrak daya saing produk ekspor nasional di pasar global dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku atau penolong, dan *) menyusun strategi perdagangan untuk memanfaatkan peluang dari perang dagang Tiongkok dengan beberapa negara. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya, pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM. Buletin APBN DETAIL
2022 Ancaman Inflasi Global di Tengah Pemulihan Ekonomi Indonesia Imbalance supply-demand barang dan jasa selama pemulihan ekonomi memicu lonjakan inflasi global. Tekanan pada inflasi global juga disebabkan oleh perang antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas, energi, dan pangan. Selama proses pemulihan ekonomi ini, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sudah mencapai inflasi di atas 7 persen. Oleh karena itu, The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, inflasi Indonesia sampai Maret 2022 masih terkendali. Namun, pemerintah sebaiknya tetap mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak rambatan akibat dari peningkatan inflasi global. Misalnya, pemerintah dapat mengkombinasikan kebijakan moneter dan fiskal yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, serta menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi tidak terhambat. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Dana Alokasi Khusus Baru Perlu Dipertimbangkan Guna Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional Pembangunan di sektor pangan tampaknya akan menghadapi tantangan yang semakin berat di tahun 2023. Tidak hanya dihadapkan oleh rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh faktor alam, pembangunan sektor pangan pun dihadapkan pada dinamika stabilitas dan ketidakpastian global. Kondisi ini akhirnya menggangu produksi dan rantai pasok pangan yang berujung pada ancaman ketersediaan pangan dunia. Di sisi lain, kondisi pangan dalam negeri pun dikhawatirkan dengan munculnya wabah penyakit mulu dan kuku pada hewan ternak, yang jika tidak ditangani secara cepat akan memperparah ketersediaan pangan domestik dan mengganggu ketahanan pangan nasional. Analisis APBN DETAIL
2021 Tantangan Pemulihan Ekonomi 2022 Melalui Peningkatan Daya Beli Masyarakat Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan berfokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Di tengah ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi tahun 2022 masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang merupakan tumpuan bagi perekonomian Indonesia juga masih terkontraksi hingga triwulan I-2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dapat tercapai. Buletin APBN DETAIL
2021 Menelisik Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam rangka menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu dalam program yang dicetuskan dalam PP tersebut adalah pemberian dukungan tambahan dana kepada BUMN melalui dana investasi pemerintah. Dana Investasi tersebut diberikan kepada PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT. Krakatau Steel Tbk. Meskipun diberi dana investasi di masa pandemi, kedua perusahaan tersebut sudah mengalami masalah jauh sebelum terjadinya pandemi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kemampuan keuangan kedua BUMN tersebut dan mendorong kedua BUMN tersebut dalam perbaikan kinerja perusahaan, serta melakukan koordinasi antar kementerian terkait untuk menetapkan mekanisme penyaluran dan pengembalian dana investasi dengan prinsip kehati- hatian. Buletin APBN DETAIL
2022 Dampak Resesi Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Indonesia Minusnya perekonomian Amerika Serikat selama dua kuartal berturut- turut di tahun 2022 mengindikasikan terjadinya resesi di negara tersebut. Dampaknya dirasakan sampai ke Indonesia yang mana merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu diprediksi mengalami penurunan kinerja ekspor, capital outflow modal asing dari Indonesia, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran pasar dalam negeri serta melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi dampak resesi Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dengan menyesuaikan tingkat suku bunga dalam negeri dan penajaman insentif fiskal untuk menarik kembali penanaman modal asing ke Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2022 Ada Keraguan Di Balik Optimisme Pemerintah Dalam RAPBN 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 5,3 persen. Target tersebut lebih tinggi dibanding batas bawah outlook pertumbuhan 2022 yang sebesar 5,1 persen, serta proyeksi pertumbuhan 2022 oleh World Bank sebesar 5,1 persen dan Asian Development Bank sebesar 5,2 persen. Target pertumbuhan 2023 yang lebih tinggi ini mengisyaratkan optimisme pemerintah bahwa perekonomian nasional 2023 akan lebih baik dibanding tahun ini. Padahal risiko perekonomian global di 2023 masih relatif sangat tinggi, seperti konflik geopolitik yang masih akan berlanjut (khususnya perang Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-China), harga komoditas yang masih tinggi, ancaman krisis pangan, potensi krisis utang global di berbagai negara (default) akibat meningkatnya cost of fund, respons kebijakan moneter AS, Eropa dan beberapa negara maju dalam merespons dinamika global, terganggunya kinerja perdagangan global, serta melemahnya nilai tukar rupiah akibat tekanan global. Optimisme pertumbuhan ini juga seharusnya setali tiga uang dengan optimisme penetapan target penerimaan negara yang bersumber perpajakan. Ekonomi yang bertumbuh idealnya akan diikuti dengan penerimaan pajak yang juga bertumbuh dengan nilai minimal sama dengan pertumbuhan ekonominya atau tax buoyancy bernilai satu. Analisis APBN DETAIL
2020 Menakar Potensi Risiko Pembiayaan Utang Pasca UU No. 2/2020 Pembiayaan utang Indonesia meningkat signifikan untuk membiayai kebutuhan defisit anggaran yang membengkak hingga mencapai Rp1.439,8 triliun. Besarnya pembiayaan tersebut mengandung risiko tingkat keamanan utang dengan naiknya rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan sebesar 32-36 persen. Selain itu, risiko beban pembayaran bunga utang menjadi sangat tinggi. Rasio beban bunga utang terhadap belanja dan pendapatan negara diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 13-20 persen. Rata-rata pertumbuhan SBN valas per tahun menambah risiko pembiayaan utang berupa risiko depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah diharapkan dapat mengelola utang dengan menjaga agar risiko tetap terkendali dan mendorong dominasi valas dapat berkurang secara bertahap. Buletin APBN DETAIL
2020 Dibalik Tambahan Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam menangani Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 1/2020. Dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa peningkatan anggaran belanja perlu dilakukan dan difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Langkah pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran belanja dan pembiayaan negara untuk penanganan Covid-19 patut diapresiasi, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari alokasi tambahan anggaran kesehatan, efektivitas pendistribusian bansos untuk sektor jaring pengaman sosial sampai dengan percepatan pembuatan peraturan pelaksanaan terkait anggaran program pembiayaan pemulihan ekonomi nasional untuk percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2020 Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi Shortfall Pajak 2020 Penyebaran Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi global membuat pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, potensi defisit APBN, serta shortfall pajak sebagai dampak dari pandemi virus ini memaksa pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal untuk yang kedua kalinya. Stimulus Fiskal Jilid II ini berupa relaksasi PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25, dan PPN. Relaksasi pajak ini memang cukup tepat dan diperlukan untuk menghadapi ekonomi yang sedang tidak stabil, namun tetap saja memiliki dampak langsung terhadap penerimaan pajak negara. Buletin APBN DETAIL
2020 Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik Salah satu peran Dana Transfer Khusus (DTK) yaitu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dapat dioptimalkan ialah DAK Fisik, mengingat penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan DAK Non Fisik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya ialah keterlambatan juknis yang berulang. Pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan DAK Fisik apabila juknis belum terbit. Faktanya, ditemukan penyerapan anggaran pada tahap I masih 0 (nol) persen. Berdasarkan analisis deskriptif terlihat bahwa keterlambatan juknis berdampak pada rendahnya penyerapan tahap I hingga tahap II. Buletin APBN DETAIL
2020 Siapkah Indonesia Dijuluki “Negara Maju”? Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Federal Register Vol. 82, No. 27 menyatakan bahwa Indonesia dicoret dari daftar negara berkembang dan saat ini dikategorikan sebagai negara maju bersama dengan 24 negara lainnya. Menurut pemerintah AS, Indonesia sudah memenuhi 2 dari 3 indikator negara maju versi AS yaitu pangsa pasar ekspor Indonesia sudah mencapai 0,9 persen dan Indonesia tercatat sebagai anggota dari G20. Pernyataan pemerintah AS ini tentunya menuai berbagai respon dari dalam negeri, karena hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke AS di masa mendatang. Buletin APBN DETAIL
2020 Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020 Penguatan nilai tukar rupiah yang dalam di awal tahun 2020 disebabkan oleh besarnya investasi yang masuk ke Indonesia melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) oleh Pemerintah. Meskipun fundamental perekonomian Indonesia tengah membaik, serta risiko perekonomian global tengah menurun sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi, namun penguatan rupiah yang didominasi investasi portofolio tersebut masih rentan karena sifat investasi portofolio yang mudah masuk dan keluar. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga mengakibatkan nilai tukar rupiah Indonesia menjadi cenderung mudah berfluktuasi terhadap dolar AS. Buletin APBN DETAIL
2022 Pukulan Bagi Ekonomi Nasional Apabila ramalan Nomura Holdings akan terjadi resesi di beberapa ekonomi utama 1 tahun ke depan benar-benar terjadi, maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian nasional dan APBN. Sebab Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Zona Eropa yang diprediksi akan resesi merupakan mitra dagang dan investasi utama Indonesia. Sekilas APBN DETAIL
2022 Meredam Lonjakan Inflasi Melejitnya inflasi yang didorong ketidakpastian global telah terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Pada Juli 2022, inflasi dalam negeri melonjak hingga 4,94% (year on year) dan tercatat sebagai inflasi tertinggi sejak tahun 2015. Bahkan, inflasi tahun ini diperkirakan akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2022 yaitu 2–4% (yoy). Hal ini perlu diwaspadai karena akan kembali menggerus daya beli masyarakat dan menyebabkan kian lebarnya angka kemiskinan Indonesia. Sekilas APBN DETAIL
2021 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dari Masa Ke Masa Sejak Pascareformasi Dalam konteks penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, asumsi dasar ekonomi makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan penyusunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun oleh pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perekembangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Hingga saat ini, terdapat tujuh asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak Indonesia, dan lifting gas Indonesia. Buku DETAIL
2021 Kajian Singkat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Kajian singkat pada bagian ini merupakan kajian dalam bentuk catatan kritis terhadap beberapa arah kebijakan pemerintah yang tercantum dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada 20 Mei 2021. Buku DETAIL
2021 Ringkasan Umum Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Ringkasan pada bagian ini bersumber dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada 20 Mei 2021. Disusun oleh Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Buku DETAIL
2020 Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Secara implisit, indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor- faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/total factor productivity (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif. The Global Competitiveness Index Report 2019 menggunakan indeks daya saing global 4.0 (GCI 4.0) sejak 2018 dengan penyesuaian yang lebih detail dan cocok dengan Revolusi Industri 4.0 saat ini. Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (enabling environment), modal manusia (human capital), aspek pasar (markets), dan ekosistem inovasi (innovation ecosystem). Referensi APBN DETAIL
2020 Lookout Asumsi Makroekonomi 2020 Dalam APBN 2020, Pemerintah bersama DPR RI menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400/USD, ICP 63 USD per barel, lifting minyak 755 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu rabel setara minyak per hari. Penetapan asumsi-asumsi tersebut ditetapkan berdasarkan proyeksi dan perkembangan capaian ekonomi domestik dan global di 2019 dan 2020, sebelum terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis atas Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun tidak merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan dalam menahan pandemi, terutama melalui peningkatan vaksinasi, diprediksi mampu mendorong munculnya pent-up demand, sehingga mampu mengurangi potential output gap. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Namun, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun, maka kinerja perekonomian tahun 2021 serta tahun 2022 ke depan akan sangat dipengaruhi oleh penanganan kasus Covid-19 di Indonesia serta progres program vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Di sektor moneter, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah empat kali menurunkan BI 7-days reserve repo rate (BI7DRR) menjadi 3,5 persen pada Agustus 2021. Dari sektor perdagangan, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik, karena hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang rendah. Analisis APBN DETAIL
2020 Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2021 Tren persebaran Covid-19 dibeberapa negara mulai mengindikasi ke arah penurunan, sehingga hal ini menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi akan dimulai tahun 2021 meskipun berakhirnya pandemi ini sulit dipastikan. Tentunya pemulihan ini didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemulihan ini diharapkan juga akan terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya perekonomian global. Struktur pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada permintaan domestik menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih rendah terkena ancaman resesi global. Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan untuk kembali pada level pra-Covid akan lebih cepat. Melihat tren pertumbuhan periode 2015-2019 yang berada pada keseimbangan baru yaitu 5,03 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat kembali pada kisaran 4,9-5,1 persen di tahun 2021. Tren inflasi sepnjang tahun 2018-2019 berada dikisaran angka yang rendah yaitu 2,9 persen. Di kuartal I 2020, inflasi tetap bertahan dikisaran yang rendah, maka diperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga 2021. Diperkirakan inflasi tahun 2021 dapat kembali terjaga dikisaran rendah dan stabil. Meskipun demikian, inflasi yang terus rendah perlu diwaspadai adanya penurunan pemintaan, sehingga kebijakan perlu merespon perkembangan tersebut. Kinerja perdagangan yang surplus pada kuartal 1 ditengah wabah pendemi Covid-19 membawa optimisme ketahanan eksternal yang baik di tahun 2021. Atas kondisi tersebut neraca berjalan terhadap PDB pada tahun 2021 dapat dijaga kisaran rendah. Nilai tukar rupiah fluktuatif di masa pandemi dan bergerak menguat hingga Mei 2020. Diperkiarakan di tahun 2021 kembali menguat, didukung faktor fundamental yang terjaga, terutama dikarenakan inflasi terjaga rendah dan membaiknya neraca perdagangan Kebijakan moneter yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021 sebagai langkah awal dalam meningkatkan kembali gairah perekonomian. Melalui kebijakan moneter ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga yang terjaga serta keseimbangan neraca pembayaran yang positif dapat tercapai di tahun 2021 Kebijakan fiskal 2021 yang disusun harus memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat bencana non alam seperti merebaknya virus corona. Tahun 2021 harus menjadi momentum dalam melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan meningkatkan fundamental ekonomi melalui reformasi kebijakan fiskal maupun moneternya Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Badan Anggaran DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Mitra Kerja Badan Anggaran DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Asumsi Dasar Ekonomi Makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN. Asumsi Dasar Ekonomi Makro terdiri atas 7 indikator utama yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) suku bunga SPN 3 bulan, (4) nilai tukar rupiah terhadap dolar US, (5) harga minyak mentah Indonesia, (6) lifting minyak Indonesia, (7) kifting gas. Data Indikator DETAIL
2020 Belanja Pemerintah Pusat Belanja pemerintah pusat adalah Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dalam APBN dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tuga pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data Indikator DETAIL
2020 Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Anggaran adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam APBN adalah pembiayaan defisit Anggaran, yang semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran negara dalam APBN. Data Indikator DETAIL
2020 Pendapatan Negara Pendapatan negara adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Data Indikator DETAIL
2020 Transfer Daerah dan Dana Desa Transfer Daerah adalah Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Data Indikator DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Meninjau Dampak Comodity Boom 2021 sebagai Risiko Ekonomi Makro Ada info nih tentang isu perkembangan commodity boom yang sedang terjadi saat ini! Beberapa komoditas unggulan Indonesia tengah mengalami kenaikan harga yang sangat pesat lho, misalnya untuk batubara, minyak mentah, CPO, dan lain-lain. Commodity boom ini tentu memiliki dampak tersendiri bagi berbagai indikator perekonomian Indonesia serta APBN yang tengah berjalan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai dampak dari commodity boom ini, yuk cek slide selanjutnya! #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #APBNUntukRakyat #RisikoEkonomiMakro #RAPBN2022 #CommodityBoom #HargaKomoditas #Banggar #BANGGARDPRRI Infografis DETAIL
2021 Pemindahan Ibu Kota Negara, Haruskah Secepatnya? Halo Sobat PKA! Pemindahan ibu kota negara atau IKN telah direncanakan pemerintah dan telah dijadwalkan akan direalisasikan pada semester I tahun 2024. Namun, perlu banyak pertimbangan sebelum pemindahan IKN benar- benar akan dilakukan. Kira-kira bagaimana ya pertimbangan untuk pemindahan IKN ini? apakah tahun 2024 dirasa terlalu cepat untuk pemindahan IKN? Yuk intip slide-slide! Infografis DETAIL
2021 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis Atas Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun tidak merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan dalam menahan pandemi, terutama melalui peningkatan vaksinasi, diprediksi mampu mendorong munculnya pent-up demand, sehingga mampu mengurangi potential output gap. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Namun, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun, maka kinerja perekonomian tahun 2021 serta tahun 2022 ke depan akan sangat dipengaruhi oleh penanganan kasus Covid-19 di Indonesia serta progres program vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Di sektor moneter, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah empat kali menurunkan BI 7-days reserve repo rate (BI7DRR) menjadi 3,5 persen pada Agustus 2021. Dari sektor perdagangan, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik, karena hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang rendah. Atas kondisi global dan perekonomian domestik saat ini, maka tulisan ini bertujuan untuk memprediksi prospek perekonomian Indonesia dan catatan kritis atas kebijakan fiskal tahun 2022. Dari hasil proyeksi yang telah dilakukan, maka diperoleh pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan 4,43 persen, inflasi 1,8 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.435/USD. Sementara itu, di tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,27 persen, inflasi 2,95 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.684/USD. Adapun faktor yang memengaruhinya ialah: 1) perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, beserta dengan efektivitas upaya penanganannya; 2) progres program vaksinasi; 3) perkembangan perekonomian global, termasuk arah kebijakan moneter Amerika Serikat; 4) efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mengembalikan daya beli masyarakat; serta 5) efektivitas berbagai program reformasi struktural di tahun 2022 dalam meningkatkan produktivitas perekonomian secara umum. Terkait kebijakan fiskal tahun 2022, secara umum, arah dan strategi pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah pada tahun tersebut telah mencerminkan upaya dalam mewujudkan transformasi ekonomi dalam koridor jangka menengah dan panjang, terutama untuk mampu keluar dari negara middle income trap. Namun dari sisi implementasi, arah, dan strategi kebijakan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi risiko pandemi dan ekonomi global di tahun 2022. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah atas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 ialah perlunya upaya peningkatan nilai tambah industri pengolahan, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, peningkatan nilai tambah UMKM, melanjutkan reformasi anggaran pendidikan dalam menopang diversifikasi ekonomi dan digitalisasi usaha pertanian dan perikanan, termasuk UMKM. Dengan demikian, tulisan ini memberikan rekomendasi berupa: 1) dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, diharapkan pemerintah tetap fokus pada pemulihan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan; 2) pemerintah terus berkoordinasi dengan BI dalam menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi; 3) dalam mendorong investasi dan perdagangan, maka perbaikan iklim bisnis dan investasi harus terus dilakukan melalui reformasi struktural dan fokus pada implementasi; serta 4) terkait kebijakan fiskal 2022, pemerintah perlu mempertahankan kebijakan fiskal yang kontrasiklikal untuk meminimalisir dampak pandemi, serta reformasi fiskal harus dilaksanakan untuk mendorong postur APBN yang lebih resilien dan efisien. Infografis DETAIL
2020 Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan dalam UU APBN Sejak 2011, proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) di parlemen mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut adalah kesepakatan DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan beberapa indikator yang dijadikan ukuran pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas sebagai salah satu norma dalam UU APBN, dimana hal ini tidak pernah diatur dalam UU APBN tahuntahun sebelumnya. Secara kumulatif, ada delapan indikator sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam UU APBN 2011- 2020. Namun, tidak semua indikator tersebut ditetapkan secara konsisten dalam APBN setiap tahunnya. Dari sisi realisasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi setiap tahunya. Meskipun demikian, mayoritas pencapaiannya mengalami tren yang terus membaik dari tahun ke tahun atau dengan kata lain tren kesejahteraan masyarakat terus membaik. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, agar perwujudan peningkatan kesejahteraan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan peningkatan yang sifatnya relatif semu. Pertama, angka kemiskinan yang menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp440.538 per kapita per bulan pada 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran yang mencerminkan kemiskinan yang sesungguhnya. Kedua, angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi dan penurunannya relatif lambat. Ketiga, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih relatif tinggi. Keempat, profil kemiskinan provinsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih memprihatinkan. Kelima, struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi oleh pekerja informal. Keenam, masih tingginya persentase pekerja tidak penuh. Terakhir, indeks pembangunan manusia provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih terpaut cukup jauh dengan angka nasional dan provinsi lain. Penetapan berbagai indikator sasaran pembangunan tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran pencapaian kemakmuran rakyat yang diamanahkan konstitusi. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah amanah konstitusi tidak hanya sebatas mewujudkan kemakmuran rakyat semata. Tetapi, yang diamanahkan oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat yang diikuti dengan terwujudnya keadilan sosial. Dalam UU APBN, penerapan prinsip keadilan atau pemerataan sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan APBN yang sesuai dengan amanah konstitusi telah dilakukan, yakni melalui penetapan koefisien gini. Namun, penetapan koefisien gini tersebut belumlah mencerminkan pemerataan secara wilayah sebagaimana prinsip keadilan yang diamahkan oleh konstitusi. Koefisien gini hanyalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan antar individu. Artinya, koefisien gini belum dapat dijadikan ukuran pemerataan antarwilayah. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan indikator yang mampu menggambarkan perbaikan ketimpangan antarwilayah atau daerah dalam UU APBN di masa mendatang. Urgensi adanya indikator yang mampu mengukur ketimpangan wilayah antardaerah juga didasarkan pada persoalan klasik yang masih menjadi isu utama pembangunan nasional. Persoalan klasik tersebut adalah ketimpangan antar wilayah yang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Infografis DETAIL
2020 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis RAPBN 2021 Ketidakpastian global akibat pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dalam waktu singkat telah melumpuhkan perekonomian berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian nasional sangat tertekan sehingga pertumbuhan terkontrakasi sebesar negatif 5,32 persen. Untuk mendongkrak pertumbuhan tersebut, maka pemerintah pada bulan Mei tahun 2020 menetapkan Program Pemulihan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan stimulus tersebut dan faktor eksternal yang membaik, maka pertumbuhan perekonomian domestik tahun 2021 diprediksi pada kisaran 3,46-5,03 persen dengan asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USD terjaga pada kisaran masing-masing 2,88 persen dan Rp15.130 per USD. Terkait berbagai fokus kebijakan yang tertuang dalam NK RAPBN 2021, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni mengutamakan perbaikan dan pemutakhiran DTKS dan basis data UMKM sebelum tahun anggaran 2021 berjalan, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan tetap konsisten berdimensi mengurangi ketimpangan antarwilayah, rencana integrasi subsidi energi dengan bansos tidak dilakukan terburuburu, menunda ekstensifikasi barang kena cukai, fokus penguatan pariwisata diarahkan pada peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, pentingnya penguatan kelembagaan petani dan nelayan dalam arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, meletakkan petani dan nelayan sebagai subjek kebijakan dengan penguatan prinsip participatory serta penguatan sinergi pusat dan daerah Infografis DETAIL
2020 Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2021 Optimisme peningkatan ekonomi global di tahun 2020 berubah setelah mewabahnya corona virus disease- 19 (Covid-19) sejak awal tahun ini. Dalam kurun waktu 5 bulan, secara global penderita Covid-19 sudah mencapai lebih dari 5.400.000 jiwa dengan total meninggal melebihi 340.000 jiwa. Episentrum persebaran Covid-19 yang awalnya di Tiongkok bergeser ke Amerika Serikat dan Eropa. Adapun 10 negara yang saat ini mengalami kasus terbesar yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Spanyol, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Turki, dan Iran. Amerika Serikat kini mengalami kondisi terparah akibat Covid-19 ini dimana kasus yang positif sudah mencapai lebih dari 1.600.000 jiwa atau 30 persen kasus Covid-19 secara global. Sementara itu, Tiongkok kini mulai memulih dan posisinya turun ke posisi 14. [Worldmeter, Data Per 24 Mei 2020] Hingga memasuki kuartal II Tahun 2020, kondisi global semakin diselimuti ketidakpastian. IMF menyatakan bahwa saat ini dunia mengalami krisis yang tidak biasa, belum pernah dalam sejarah IMF menyaksikan perekonomian global mengalami stagnansi seperti ini (WEF, 2020). Stagnansi tersebut tercermin pada Global Purchasing Managers Index (PMI) yang tercatat sangat rendah di bulan April 2020 ini dibawah 40 (Gambar 1). Hal ini menunjukkan pesimisnya pelaku bisnis terhadap prospek ekonomi, yang menandakan berbagai sektor ekonomi mengalami kontraksi. Infografis DETAIL
2022 Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Perkembangan FDI, net ekspor dan gini rasio Indonesia menunjukkan bahwa pada saat terjadi tren peningkatan net ekspor dan realisasi FDI, gini rasio menunjukkan tren penurunan pada periode yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa terdapat pengaruh antara FDI dan net ekspor, yang merupakan elemen dari liberalisasi, terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sehingga pada tulisan ini akan dilihat seberapa besar pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Shift Share pada Wilayah Terdampak Pandemi di Indonesia Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dengan terdampaknya perekonomian Indonesia, kondisi ini menjadi perhatian khusus, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam rangka upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak yang telah ditimbulkan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dibahas analisis sektor ekonomi dengan tujuan menganalisis pergeseran sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian yang digunakan dalam hal ini yakni penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah perekonomian di 5 provinsi di Indonesia yang paling terdampak pandemi Covid-19, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terkontraksi cukup dalam di tahun 2020 yakni Provinsi Bali, kemudian disusul oleh Provinsi Kep. Riau, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta. Data yang digunakan yakni PDRB tahun 2019-2020. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis sektor-sektor apa saja yang masih bisa dikembangkan, sehingga perekonomian bisa meningkat kembali. Dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi tersebut, penelitian ini menggunakan analisis shift share. Berdasarkan hasil analisis diperoleh, pandemi Covid-19 memberi dampak pada pergeseran sektoral di Indonesia, khususnya di kelima provinsi yang menjadi objek penelitian. Secara khusus terkait unsur-unsur analisis shift share, ditemukan bahwa secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi tersebut memiliki keunggulan kompetitif provinsi yang cukup bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi maupun sumber daya yang dimiliki, di samping adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB yang juga turut memengaruhi dalam beragam aspek, yang pada ujungnya berpengaruh pada kinerja sektoral di daerah. Selain itu, juga diperoleh bahwa tidak ada tingkat spesialisasi pada semua sektor di kelima provinsi tersebut. Jurnal Budget DETAIL
2021 Disparitas Pembangunan Ekonomi Indonesia Tingginya tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia mengindikasikan belum tercapainya tujuan pembangunan. Di sisi lain, penerapan otonomi daerah seharusnya mempermudah daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Penelitian ini akan menganalisis pola dan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan tipologi Klassen serta ketimpangan pembangunan yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tipologi Klassen, diperoleh bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam kategori daerah berkembang cepat. Wilayah ini berpotensi menjadi pusat perekonomian baru apabila laju pertumbuhan ekonomi dipertahankan. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Dengan adanya kominten tersebut, pemerintah daerah akan terus melakukan inovasi dan perbaikan kebijakan yang menarik investor. Adanya pandemi di tahun 2020 menyebabkan banyak provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi daerah tertinggal. Provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi ini merupakan provinsi yang perekonomiannya ditopang oleh sektor tersier. Sedangkan provinsi- provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi pada masa pandemi merupakan provinsi-provinsi yang ditopang oleh sektor primer. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumsi di masyarakat yang lebih menahan diri untuk melakukan kegiatan tersier. Masyarakat cenderung untuk tidak melakukan kegiatan tersier guna menghindari terpapar virus Covid-19 serta adanya penurunan daya beli masyarakat. Ketimpangan yang terjadi di wilayah provinsi di Indonesia masih relatif tinggi. Rata-rata indeks ketimpangan provinsi-provinsi di Indonesia berada di sekitar 0,5. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan berada dalam kategori berat. Tidak meratanya pembangunan dan investasi merupakan salah satu penyebab tingginya ketimpangan di Indonesia. Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO2 di Indonesia pada Periode 1980-2019 Saat ini, pengelolaan energi harus menjadi modal pembangunan nasional. Dalam mewujudkannya, maka diperlukan pengelolaan energi yang optimal dari sisi hulu maupun hilir, yaitu pengelolaan sumber daya energi yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri, pemanfaatannya yang efisien dan jaminan kemerataannya, serta pengendaliannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, yang salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi dengan berprinsip pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dari pembangunan tersebut, diharapkan akan memberikan dampak positif, baik bagi perekonomian maupun kualitas lingkungan. Indikator-indikator untuk melihat dampak tersebut di antaranya adalah tingkat konsumsi energi, produk domestik bruto (PDB), dan emisi gas rumah kaca, dalam hal ini yaitu karbon dioksida. Ketiga variabel tersebut seharusnya saling berpengaruh. Namun demikian, apakah benar hubungan pengaruh antara konsumsi energi, PDB, dan emisi karbon dioksida hanya bersifat satu arah, atau seluruh variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaruh hubungan antarvariabel konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi CO2 di Indonesia pada periode 1980-2019. Untuk melihat bentuk hubungan timbal balik antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti apakah hubungan searah atau dua arah, maka pada penelitian ini menggunakan pengujian kausalitas Granger. Dari uji hubungan kausalitas Granger, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi, tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan, serta penggunaan energi dan emisi CO2 memiliki hubungan kausalitas 1 arah, dimana terdapat hubungan searah dari konsumsi energi terhadap emisi CO2. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan energi di Indonesia dapat dikatakan belum optimal, hal ini tidak hanya terlihat dari penggunaannya yang kurang menstimulus perekonomian, tetapi juga menghasilkan emisi CO2 yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkannya di antaranya, pertama, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh kegiatan labour intensive daripada bergantung pada konsumsi energi (non-energy intensive). Kedua, konsumsi energi sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh kegiatan nonproduktif seperti sarana transportasi dan penggunaan alat elektronik di rumah tangga. Ketiga, lebih dari 70 persen konsumsi energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil, yaitu minyak bumi sebesar 35 persen dan batubara sebesar 37 persen, dimana, penggunaan energi yang terus meningkat mampu memengaruhi emisi lingkungan di Indonesia. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini ialah, pertama, pemerintah perlu menetapkan dan menjalankan kebijakan yang mendorong efisiensi energi agar intensitas energi semakin rendah. Kedua, diperlukan transformasi teknologi rendah karbon. Ketiga, pemerintah perlu mendorong mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di berbagai sektor, terutama transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Terakhir, DPR maupun pemerintah harus segera menerbitkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) dalam mendukung pengembangan investasi EBT. Jurnal Budget DETAIL
2021 Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019 Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menangani inflasi di Indonesia periode 1984-2019. Variabel yang menjadi proxy kebijakan fiskal adalah belanja pemerintah (rBP) dan penerimaan pajak (rPP). Sedangkan yang menjadi proxy kebijakan moneter adalah suku bunga Indonesia (rSBI) dan kurs (rKurs). Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan alat analisis Vector Error Correction Model (VECM) karena variabel terkointegrasi tetapi stasioner pada perbedaan pertama. Hasil dari penelitian ini adalah impulse respon function (IRF) menunjukkan shock dari kebijakan fiskal direspon lebih cepat oleh inflasi untuk mencapai tingkat kestabilan dibandingkan shock yang diberikan kebijakan moneter. Sedangkan berdasarkan hasil dari uji variance decomposition (VD), variabel rBP memiliki kontribusi terbesar 89,15 persen terhadap rInflasi. Sedangkan rPP berkontribusi 1,12 persen, rSBI berkontribusi sebesar 0,01 persen, dan rKurs berkontribusi sebesar 8,21 persen terhadap rInflasi. Sehingga berdasarkan hasil uji VECM terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi periode 1984-2019, dihasilkan bahwa kebijakan fiskal memiliki efektivitas lebih besar dibandingkan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi. Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang menjadi proxy kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Di samping itu, sebaiknya juga menggunakan metodologi kualitatif untuk menguraikan faktor- faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter agar lebih efektif dalam menangani inflasi yang terjadi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memegang peranan yang memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kausalitas antara bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Indonesia. Bonus demografi berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena penduduk berusia produktif memperoleh pendapatan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IPM merupakan suatu kondisi dimana setiap penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, dan jika indikator tersebut dikelola dengan baik maka akan memicu pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hasil pengujian kausalitas antara variabel bonus demografi, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara signifikan, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, IPM dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara dua arah, sedangkan IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita), begitu pula sebaliknya. Jurnal Budget DETAIL
2020 Menyelisik Shadow Economy Di Indonesia Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dengan shadow economy melalui transmisi kondisi tenaga kerja serta mengetahui pengaruh shadow economy terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk melihat shadow economy di Indonesia dari perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian yang selama ini ada terkait shadow economy Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis yaitu faktor-faktor yang meningkatkan scope dari shadow economy yang dikemukakan oleh Gaspareniene, Remeikiene, dan Heikkila (2017) menggabungkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan scope dari shadow economy. Hasil kajian perkembangan shadow economy melalui transmisi tenaga kerja dalam memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu perkembangan shadow economy dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2015 yang cenderung mengalami fluktuasi dan tidak selamanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan shadow economy bertanda negatif. Namun, terdapat kecenderungan dalam 16 tahun terakhir persentase shadow economy terhadap GDP mengalami penurunan. Selain itu, terdapat perbedaan pola hubungan antara proporsi sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mengatasi shadow economy. Sedangkan keterkaitan shadow economy terhadap penerimaan pajak di Indonesia, ditemukan bahwa penyederhanaan birokrasi dalam memulai bisnis di Indonesia berdampak lebih besar terhadap pengurangan pertumbuhan shadow economy. Untuk memperlambat pertumbuhan shadow economy yang disebabkan oleh birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah taktis dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan, dari mulai pendaftaran NPWP secara daring sampai peluncuran single login dengan inovasi memungkinkan wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan pajak dalam satu kali login, dan kerja sama pertukaran informasi untuk meminimalkan adanya informasi asimetris antara DJP dengan wajib pajak yang disertai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang berkenan sharing informasi. Jurnal Budget DETAIL
2022 Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia: Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru, Perkuat Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Nusa Tenggara) Dominasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) terhadap perekonomian nasional menjadi salah satu indikator yang mencerminkan ketimpangan antar wilayah. Pengembangan pusat-pusat perekonomian baru di luar KBI menjadi salah satu agenda prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 untuk mengatasi persoalan ketimpangan antar wilayah tersebut. Regional Nusa Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi terendah terhadap pembentukan PDB nasional. Namun, wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi untuk menjadi pusat perekonomian baru dengan potensi perekonomian dan lokasinya yang strategis. Melalui pengembangan agro industri, hilirisasi pertambangan dan penggalian, serta pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Nusa Tenggara. Namun disisi lain, persoalan pendanaan, penyediaan pelayanan dasar, serta integrasi antar sektor dan region perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan region di wilayah Nusa Tenggara. Buletin APBN DETAIL
2021 Catatan Kritis Penghapusan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada APBN 2021 Pemerintah memutuskan untuk tidak menganggarkan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam APBN 2021 dan mengalihkannya pada Kartu Prakerja 2021. Dengan realisasi anggaran lebih dari 98 persen, program BSU 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Kontraksi pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga hingga Triwulan IV- 2020 menunjukkan masih lemahnya daya beli masyarakat. Pergeseran prioritas program PEN 2021 pada kelompok 40 persen masyarakat terbawah menjadi tantangan untuk dapat dijawab melalui implementasi semua program perlindungan sosial dalam PEN 2021, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Pemerintah harus memperbaiki seluruh catatan evaluasi Kartu Prakerja 2020, terutama terkait verifikasi peserta, serta memastikan seluruh program perlindungan sosial disalurkan dengan lebih tepat sasaran. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL