Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi II

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Reformasi Sistem Gaji dan Tunjangan PNS Pemerintah berupaya melakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS yang nantinya akan mempengaruhi komponen maupun besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS. Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam reformasi sistem gaji dan tunjangan PNS, yang akan mempengaruhi porsi belanja pegawai baik dalam APBN maupun APBD. Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat. Secara rata- rata di tahun 2017-2019, proporsi belanja pegawai 24,56 persen terhadap total belanja pemerintah pusat. Rata-rata belanja pegawai di 34 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mencapai 24,27 persen terhadap total belanja daerah. Terdapat disparitas yang tinggi antara Provinsi dengan PAD tinggi dengan Provinsi dengan PAD rendah, dimana porsi belanja pegawai pada Provinsi dengan PAD rendah mencapai 25,16 persen terhadap total belanja daerah, atau 151,02 persen terhadap total PADnya. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Pagu Indikatif KPU RI Tahun 2023 dan Persiapan Menuju Pemilu 2024 Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc. Buletin APBN DETAIL
2022 Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023 Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/ BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Buletin APBN DETAIL
2022 Review Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan Belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945. Dibutuhkan tinjauan atas belanja tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak peningkatan rasa aman masyarakat. Berdasarkan hasil telaah, terindikasi bahwa belanja fungsi ketertiban dan keamanan selama kurun waktu 2005-2022 belum optimal. Oleh karena itu, DPR RI perlu menggali program pemerintah apa saja yang bisa dioptimalkan di belanja fungsi ketertiban dan keamanan, terutama POLRI sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. DPR RI juga perlu mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan menjelang pemilu 2024 yang tercermin dalam belanja fungsi ketertiban dan keamanan. Buletin APBN DETAIL
2022 Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Kemandirian fiskal pada pemerintah provinsi (pemprov) dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnansi, bahkan menurun. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal pada pemprov. Oleh karenanya, perlu diuji pengaruh dana perimbangan dan jenis belanja daerah yang merupakan bagian dalam komponen APBD terhadap kemandirian fiskal provinsi. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, belanja modal serta belanja barang dan jasa cenderung berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Adapun belanja pegawai cenderung berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Buletin APBN DETAIL
2022 Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar- stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan salah satu butir turunan dari kesepakatan perjanjian damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding antara pemerintah RI dan GAM. DOKA ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. DOKA terus mengalami peningkatan sejak 2008. DOKA tumbuh rata-rata 7 persen per tahun belum berdampak signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi DOKA secara utuh dan menyeluruh sejak 2008. Buletin APBN DETAIL
2021 Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal. Buletin APBN DETAIL
2021 Catatan Atas Ketimpangan di Era Otonomi Daerah Lahirnya otonomi daerah merupakan bagian dari tuntutan reformasi setelah berakhirnya masa kekuasaan orde baru. Setelah dua dekade implementasi otonomi daerah, indikator pembangunan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun belum menyelesaikan persoalan pemerataan baik antarindividu maupun antarwilayah. Pada tahun 1996, gini rasio sempat menyentuh angka 0,36. Kemudian meningkat menjadi 0,385 pada 2020. Beberapa catatan menjadi penyebab masih tingginya tingkat ketimpangan di era otonomi daerah. Faktor tersebut antara lain: kebijakan desentralisasi fiskal yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi belum inklusif, akses yang tidak merata terhadap infrastruktur dan lahan, perbedaan upah minimum regional, serta perbedaan aliran investasi antardaerah. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Kinerja Belanja Daerah dalam Penanganan Covid-19 Semester I Tahun 2021 Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara nasional. Untuk itu, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan APBD agar penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal. Namun hingga Juli 2021, kinerja realisasi APBD masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mengakibatkan rendahnya realisasi APBD pada semester I 2021 ini. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu mencari cara untuk dapat mempercepat realisasi APBD di semester II tahun 2021, guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 secara optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Arah Muatan dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Kebijakan Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2002 bagi Provinsi Papua, dan 2008 bagi Provinsi Papua Barat, akan berakhir tahun 2021. Pemerintah berupaya memperpanjang pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun mendatang. Penambahan jumlah proporsi anggaran otsus, serta perbaikan tata kelola menjadi dua poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola otsus sudah tepat, sementara upaya untuk menaikkan alokasi anggaran otsus perlu untuk dikaji kembali. Buletin APBN DETAIL
2022 Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi Kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) menjadi salah satu variabel makro ekonomi penting yang memengaruhi kondisi perekonomian. Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara year to date (ytd) telah meningkat tinggi, bahkan tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Inflasi nasional hingga Juli 2022 sebesar 3,8%, dan berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Sementara rata-rata inflasi Indonesia sejak 2015 selalu terjaga dibawah 3,65% Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2020 Menilik Kemandirian Fiskal Daerah Kemandirian fiskal daerah menjadi sorotan mengingat pasca otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan belum membuahkan hasil. Tingkat kemandirian fiskal daerah dinilai masih rendah. Seharusnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan daerah untuk mandiri. Ditambah lagi, kondisi pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah pusat mengurangi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang cukup besar. Tahun 2021, rencananya pemerintah pusat akan mereformasi TKDD. Rencana ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk berbenah. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya. Begitupula, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi PAD. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah Dalam transfer ke daerah dikenal dengan konsep trilogi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Ketiganya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal horizontal. Pada saat DBH meningkat, pada umumnya DAU dan DAK menurun, demikian pula sebaliknya dan prinsip ini digunakan dalam perhitungan DAU dan DAK per daerah. Adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini membuat pendapatan daerah khususnya DBH berkurang sehingga dapat menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi terhadap pelayanan publik. Buletin APBN DETAIL
2020 Menakar Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan pembangunan di berbagai lini untuk kehidupan masyarakat Papua. Mendekati berakhirnya kebijakan Dana Otsus di tahun 2021, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dana Otsus Papua, untuk keberlanjutannya perlu adanya gambaran bagaimana perkembangan Dana Otsus Papua dan permasalahan apa saja yang terjadi yang bisa menjadi pertimbangan dan rekomendasi untuk keberlanjutan Dana Otsus Papua. Buletin APBN DETAIL
2021 Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran Kebijakan otonomi daerah era reformasi secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2001. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dalam perkembangannya, undang-undang yang menjadi dasar penerapan otonomi daerah tersebut mengalami pembaharuan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah saat ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23 tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Buku DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi II Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya. Bagian dalam buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi II, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Analisis APBN DETAIL
2020 Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Namun seiring dengan diterapkannya Kebijakan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak 2004, kemandirian daerah belum dapat terwujud sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya derajat desentralisasi fiskal pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil analisis yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, diperoleh bahwa rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2018 sebesar 11,81 persen. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/ kemandirian suatu daerah, maka dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia memiliki pola hubungan yang instruktif. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat mengindikasikan ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan urusan otonominya. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi II DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetneg Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI mengambil alih pengelolaan TMII. Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara salah satunya didasarkan pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik sehingga nantinya ada pemasukan negara yang didapat dari pengelolaan TMII. Diketahui bahwa masih terdapat 30 unit aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp45.541.697.660 yang sudah disajikan dalam Laporan Keuangan TMII per 31 Desember 2020, namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Transisi, yang terdiri dari 25 unit gedung. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Laporan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS II 2021 pada KPU dan Bawaslu mengungkap adanya permasalahan pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 untuk tahun anggaran 2019-2021. Terhadap permasalahan pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut ditemukan adanya permasalahan belum tersedianya SDM yang cukup dan kompeten untuk mengelola keuangan hibah secara efektif, kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah Pilkada serentak tahun 2020 dinilai belum efektif; dan KPU dan Bawaslu belum memiliki aplikasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang efektif. Akuntabilitas DETAIL
2022 Menyoal Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Indonesia Investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2019-2024 diperlukan adanya tambahan investasi di Indonesia salah satunya melalui kemudahan perizinan. Kemendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terkait kemudahan perizinan dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha kemudahan perizinan oleh Kemendagri: - Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan Undang- Undang tentang Cipta Kerja, - Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Realisasi belanja pilkada tahun 2020 mencapai 72,41% dari anggaran. Beberapa catatan terkait pelaksanaan Pilkada 2020: - Pendistribusian logistik pemilihan serentak pada KPU Kabupaten Karawang, Sukabumi dan Bandung tidak dilakukan sesuai ketentuan. - Perencanaan dan pengadaan kebutuhan kotak dan bilik suara Pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Sukabumi tidak akurat. - Laporan pertanggungjawaban pada KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kota Balikpapan belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Gelora Bung Karno oleh Kementerian Sekretariat Negara GBK merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada saat ini, PPKGBK mengelola berbagai macam aset, antara lain aset berupa fasilitas olahraga maupun aset-aset lain yang dikerjasamakan. BLU PPKGBK dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset negara serta memberi pelayanan jasa dalam bidang olahraga maupun non olahraga kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan GBK berdasarkan LHP BPK: - Pemanfaatan lantai 1, 8, 9, 10, 11 dan 12 gedung direksi oleh KONI belum didukung perjanjian pemanfaatan serta tagihan pemakaian listrik dan air membebani PPKGBK. - Perjanjian kerja sama operasional aset untuk pengelolaan parkir di Kawasan GBK tidak sesuai ketentuan dan terdapat selisih penerimaan pengelolaan parkir. Akuntabilitas DETAIL
2021 Tinjauan Pengelolaan Anggaran, Aset Tetap, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Sekretariat Negara Hai sobat PKA, tahukah kalian kalau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjadi salah satu K/L yang secara langsung berperan penting dalam membantu Presiden dan Wakil kinerja Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dilihat dari pengelolaan anggaran Kemensetneg, secara rata-rata dalam beberapa tahun terakhir, realisasi Kemensetneg selalu berada diatas 92 persen. Selain itu, dilihat dari total aset yang dikelola, Kemensetneg menjadi salah satu K/L yang memiliki aset terbesar dari seluruh K/L yang ada. Dengan tingginya total aset yang dikelola oleh Kemensetneg, menjadi potensi tersendiri untuk dapat menghasilkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ingin tau selanjutnya?? Yuuuk geser slidenya!! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #Komisi_II #KementerianSekretariatNegara #Komisi2 #Komisi2DPRRI Infografis DETAIL
2020 Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Namun seiring dengan diterapkannya Kebijakan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak 2004, kemandirian daerah belum dapat terwujud sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya derajat desentralisasi fiskal pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil analisis yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, diperoleh bahwa rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2018 sebesar 11,81 persen. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/ kemandirian suatu daerah, maka dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia memiliki pola hubungan yang instruktif. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat mengindikasikan ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan urusan otonominya. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, pemerintah berencana mendorong pemerintah daerah dapat melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan yang di luar APBN/APBD melalui pemanfaatan pembiayaan kreatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan juga bisa dilakukan melalui mekanisme kerja sama antar daerah, serta dukungan TKDD untuk pelaksanaan pembiayaan kreatif melalui skema pembiayaan terintegrasi. Dengan skema tersebut, pembiayaan kreatif diharapkan dapat menjadi solusi akan keterbatasan APBD. Kebijakan ini merupakan salah satu poin dalam arah kebijakan TKDD di tahun 2021 dalam rangka mendukung “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Tulisan ini akan membahas kemandirian daerah kemandirian daerah serta pembiayaan kreatif secara menyeluruh berserta tantangan yang dihadapi daerah. Selanjutnya tulisan ini juga akan meberikan catatan berupa rekomendasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah melalui pembiayaan kreatif Infografis DETAIL
2022 Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi Di Wilayah Barat Indonesia dan Kebijakan pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020 Penelitian ini akan memberikan gambaran kemampuan keuangan provinsi di wilayah barat Indonesia. Selanjutnya atas hasil tersebut dapat diberikan masukan terkait langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jangka waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Objek penelitian adalah 16 Provinsi di Wilayah Barat Indonesia. Data yang digunakan yakni APBD Tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode kuadran. Jurnal Budget DETAIL
2022 Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Perimbangan Hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 terkait indeks kemandirian fiskal terhadap 503 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa 92,5 persen daerah masih berstatus “belum mandiri”, sebanyak 5,98 persen pemerintah daerah berstatus “menuju kemandirian”, dan hanya 1,50 persen daerah berstatus “mandiri”. Berdasarkan data APBD tahun 1995 dan di tahun 2020, secara proporsional tidak terjadi perubahan signifikan sebelum dan setelah adanya dana perimbangan. Prosentase jumlah daerah dengan kategori kemandirian yang rendah sekali hanya berkurang dari 89,6 persen di tahun 1995 menjadi 87,3 persen di tahun 2020, sementara prosentase jumlah daerah dengan kategori rendah justru bertambah dari 9,2 persen di tahun 1995 menjadi 10,1 persen di tahun 2020 Jurnal Budget DETAIL
2021 Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Studi ini mengevaluasi kinerja dalam penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Evaluasi tersebut dilakukan kepada pemerintah provinsi di Indonesia dengan melakukan pendataan atas hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas penanganan Covid-19 di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran dana insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa pemerintah provinsi yang terlambat menyalurkan dana kepada tenaga kesehatan serta penyaluran dana insentif yang tidak tepat jumlah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah provinsi menunggu kejelasan atas acuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Acuan pencairan dana berupa petunjuk teknis yang dirangkum dalam keputusan Menteri Kesehatan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif berdekatan dan belum sinergis dengan peraturan dari kementerian lain, sehingga terdapat tumpang tindih peraturan dan terjadi misinterpretasi oleh pemerintah daerah. Pihak Kementerian Kesehatan juga tidak menegaskan perihal pelaporan penyaluran dana untuk insentif dan santunan kematian ini, sehingga proses monitoring dan evaluasi (monev) tidak berjalan. Jurnal Budget DETAIL
2021 Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Elastisitas PAD terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fiskal di daerah. Dengan mengetahui elastisitas PAD, dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Untuk itu penelitian ini akan melakukan evaluasi terkait struktur PAD, yakni dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB di Indonesia, khususnya dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama dua dekade ini. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data yang digunakan berasal dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan dengan menggunakan OLS. Metode deskripsi digunakan untuk melihat elastisitas di masing-masing provinsi di Indonesia. Sedangkan metode OLS digunakan untuk melihat elastisitas secara nasional. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, terdapat pertumbuhan PAD sebesar 1,33 persen. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah. Apabila dilihat per provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan di daerah. Namun dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 5 provinsi yang PAD-nya tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah dari kelima provinsi tersebut perlu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun meningkatkan pendapatan asli daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas objek pajak dan retribusi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Implikasi Pasal 114 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Daerah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) telah mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD), yang masuk dalam klaster kemudahan berusaha. Untuk melaksanakannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP tentang PDRD). Pengaturan dalam kedua beleid tersebut berimplikasi pada perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada keuangan negara dan keuangan daerah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini hendak menganalisis perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD, serta implikasinya terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Hasil studi menyimpulkan bahwa lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, dihapusnya kewenangan daerah untuk memungut retribusi gangguan, dihapusnya kewenangan pembatalan peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan kemudian diganti dengan kewenangan untuk memaksa pemerintah daerah untuk melakukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah, adanya kewenangan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal, dan adanya kewenangan pemerintah untuk dapat memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah. Selain itu, hasil studi juga menyimpulkan bahwa perubahan kewenangan tersebut akan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah kabupaten/kota, semakin memburuknya derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota, penurunan belanja daerah yang berimplikasi pada terganggunya pelayanan publik di daerah, serta memburuknya ketergantungan daerah. Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM Dana otonomi khusus (otsus) Papua sudah diberikan kepada Provinsi Papua periode 2002-2021 dan Papua Barat periode 2009-2021. Pemberian dana tersebut bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua dan Papua Barat dari daerah lainnya. Dana otsus Papua dan Papua Barat sudah cukup besar, yaitu untuk tahun 2020 sebesar Rp5,90 trilliun. Sedangkan, dana otsus Papua Barat tahun 2020 adalah sebesar Rp2,50 triliun. Sementara itu, IPM Papua tahun 2002 dan 2020 adalah sebesar 60,10 dan 60,44. Sedangkan Papua Barat tahun 2009 dan 2020 adalah sebesar 68,58 dan 65,09. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak dana otsus Papua dan Papua Barat terhadap IPM. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dana otsus Papua dan Papua Barat terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pertama, dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap IPM di Papua dan Papua Barat. Kedua, peningkatan IPM Papua periode 2002-2010 mengalami tren penurunan dengan persentase sebesar 1,11 persen menjadi 1,05 persen pada periode 2010-2020. Sedangkan Papua Barat sebesar 1,38 persen menjadi 0,89 persen. Ketiga, terjadi peningkatan disparitas IPM antarkabupaten/kota, disparitas IPM Papua periode 2002-2010 dengan persentase sebesar 24,14 persen menjadi 62,07 pada periode 2010-2020. Sementara untuk Papua Barat adalah sebesar 44,44 persen menjadi 53,85 persen. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan manfaat otsus yaitu pertama, pemerintah/DPR RI dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat harus mengatur pengukuran keberhasilan otsus. Kedua, pengukuran keberhasilan otsus menggunakan kategori interval. Ketiga, pemerintah/DPR RI dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat pun harus mengatur lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan otsus. Jurnal Budget DETAIL
2021 Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019 Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah yang diikuti dengan pengalihan dana transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi dominan dalam menentukan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tergambar melalui beberapa rasio yang mengukur keuangan daerah, antara lain derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah (KKD), derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD), serta alokasi belanja modal daerah. Penelitian ini membahas pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap PDRB dengan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi pada pemerintah provinsi dalam periode tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan PDRB periode tahun 2015-2019. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel Fixed Effect Model dan analisis regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi yang menghubungkan antara variabel bebas (rasio keuangan) dengan variabel terikat (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan model yang dipakai adalah Fixed Effect Model, dimana variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD secara signifikan memengaruhi PDRB dan variabel belanja modal dan kontribusi BUMD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB. Hasil analisis MRA menunjukkan variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara variabel KKD dengan PDRB. Buletin APBN DETAIL
2021 Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019 Pembangunan daerah tertinggal menjadi agenda prioritas pemerintah yang termuat dalam beberapa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah telah mengentaskan 60 kabupaten tertinggal dan dalam RPJMN tahun 2020-2024 target 35 daerah tertinggal terentaskan dapat tercapai di tahun 2024. Dalam periode RPJMN 2020- 2024, pemerintah menetapkan 62 kabupaten daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024. Keberhasilan pengentasan daerah tertinggal tercermin melalui indikator menurunnya persentase penduduk miskin dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Indikator lain juga tercermin melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB daerah tertinggal. Penelitian ini membahas tentang laju pertumbuhan dan kontribusi sektor- sektor pembentuk PDRB di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2017-2019. Data yang digunakan adalah PDRB periode tahun 2017- 2019. Pengolahan data menggunakan tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan, dan Analisis Overlay untuk menentukan sektor yang mendapat prioritas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Real Estate; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; dan sektor Konstruksi menjadi sektor unggulan. Sementara sektor Konstruksi; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertambangan dan Penggalian; dan Jasa Perusahaan menjadi sektor potensial di beberapa kabupaten. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan sejak berlakunya UndangUndang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kesiapan daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya perbedaan kinerja keuangan antar daerah dari sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, yang digambarkan dalam pemetaan kemampuan keuangan daerah. Pemetaan kemampuan keuangan daerah digunakan sebagai alat ukur kesiapan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemetaan juga dijadikan dasar strategi pengembangan sektor potensial di daerah dalam mendorong kemandirian. Pemetaan ini disusun dalam rangka mengevaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Parameter yang digunakan dalam studi ini adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran yakni growth, share, dan elastisitas; pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode indeks dan metode kuadran, maupun dengan uji beda. Tahap analisis kemampuan keuangan daerah yakni menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dengan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (growth), indeks elastisitas, dan indeks share. Kemudian mengklasifikasikan IKK tersebut dengan mengombinasikannya ke dalam metode kuadran. Hasil analisis diperoleh bahwa indeks growth dan indeks share setelah adanya otonomi daerah mengalami penurunan. Artinya, pertumbuhan PAD maupun kontribusi PAD dalam APBD lebih rendah dari sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Sementara kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan yang tercermin dari nilai indeks elastisitas, menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai indeks elastisitas setelah penerapan otonomi daerah meningkat menjadi 0,492, meskipun peningkatan tersebut masih relatif kecil yakni sebesar 0,06. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan yang ditunjukkan dari jumlah provinsi yang memiliki IKK tinggi turun dari sebelum otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa penerapan otonomi daerah tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Dari peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan peta kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah. Sedangkan hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah agar mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian daerah. Jurnal Budget DETAIL
2020 Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia Studi ini mengkaji perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dari periode 2000-2019. Pengujian dilakukan dengan pengelompokan menggunakan tipologi Klassen dan pengukuran nilai ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson. Selain itu, hasil penghitungan ketimpangan tersebut diuji korelasinya dengan belanja pemerintah menurut jenisnya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta transfer ke daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa tipologi Klassen mengategorikan 2 provinsi berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat/kuadran 1 yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, 8 provinsi masuk ke dalam kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3). Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 terdapat 5 provinsi dan provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan kuadran dengan pertumbuhan tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata. Sementara itu, nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi. Pengujian korelasi variasi indeks Williamson dengan variasi belanja negara menunjukkan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Hal ini membuktikan bahwa belanja negara masih belum terdistribusi secara merata dan belum mampu mengangkat daerah dengan pertumbuhan rendah. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah supaya ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan pada model 1 bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, kemudian DAK, DBH, dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Pada model 2 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Jurnal Budget DETAIL