Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi III

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Mengawal Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 Kasus aktif positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejumlah daerah masih terus berada di zona merah. Penunjukan langsung pada pengadaan alat bantu vaksin perlu dikaji lebih lanjut. Perlu adanya kerjasama antara BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) dan Kemenkes guna mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Perlu penguatan sistem pengawasan bagi pelaksanaan program vaksin, dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga kegiatan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 secara mandiri perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat potensi penyalahgunaan pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri lewat perusahaan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Solusi Overcrowded Lapas/Rutan Di Indonesia Permasalahan overcrowded lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/ rutan) di Indonesia sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. Lapas/rutan di Indonesia masuk ke dalam kategori overcrowded paling tinggi (extreme overcrowded), mencapai 206 persen dari kapasitas seharusnya. Salah satu faktor penyebab ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan lapas/rutan yang utama. Buletin APBN DETAIL
2022 Masihkah Diperlukan Reformasi dalam Tubuh Polri? Kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada awal Juli 2022 masih menyisakan misteri hingga saat ini. Mencuatnya kasus pembunuhan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra Polri. Hal ini terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama kasus ini bergulir. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2021 Peta Politik Keamanan dan Perekonomian Nasional serta Daerah Politik dan keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam suatu negara. Politik di definisikan sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1983: 6). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Politik merupakan ilmu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Referensi APBN DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi III Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya. Bagian dalam buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi III, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi III DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi III DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IiI DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Komisi Pemberantasan Korupsi: Gambaran Pemberantasan Korupsi di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi. Anggaran KPK meningkat rata-rata 10,2% per tahun di atas peningkatan belanja negara dalam periode yang sama yaitu sebesar 7,5%. IPK Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96. Sedangkan nilai IPAK mengalami tren meningkat hingga mendekati target RPJMN 2024 Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Modal pada Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi belanja Kemenkumham sejak tahun 2008 hingga 2021 mengalami peningkatan rata-rata 10,60% per tahun. Pada tahun 2021, realisasi belanja Kemenkumham didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar Rp 6,76 triliun dan Rp5,67 triliun dan diikuti dengan yang terendah yaitu belanja modal sebesar Rp1,82 triliun. Temuan terhadap belanja modal secara keseluruhan berulang sejak 2015 hingga 2021, sehingga Kemenkumham perlu memperbaiki pengelolaan anggaran belanja modal agar kinerja Kemenkumham semakin optimal. Akuntabilitas DETAIL
2022 Urgensi Perbaikan Pengaturan Pengumpulan Dana Donasi Publik Belakangan ini publik ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana sosial di salah satu lembaga filantropi. Terdapat temuan PPATK terhadap lembaga filontropi, yaitu indikasi adanya dana himpunan yang digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk aktivitas terlarang dan terdapat pengenaan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yaitu sebesar 10%. Biaya operasional dipatok sebesar 13,7 persen dari donasi. Kasus dugaan penyelewengan dana ini menjadi momentum perbaikan regulasi terkait pengumpulan dana publik oleh lembaga filantropi. Akuntabilitas DETAIL
2022 Kondisi dan Permasalahan Akibat Terorisme di Indonesia Dampak kerugian langsung akibat terorisme dapat berupa hancurnya properti publik maupun individu. Indonesia lebih terdampak terorisme dibandingkan rata-rata dunia, ASEAN, maupun ASEAN+2. Hasil survei BNPT menunjukkan bahwa potensi radikalisme menurun. Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan potensi radikalisme di era kemajuan teknologi saat ini. Kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD 26,4 miliar (turun 25% dibandingkan 2018). Indonesia tercatat sebagai 10 negara dengan penurunan kerugian ekonomi tertinggi yaitu sebesar 86%. Serangan di Indonesia menjadi lebih mematikan pada tahun 2021 dan sebagai tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik. Masih minimnya dukungan anggaran kepada BNPT khususnya pada program penanggulangan terorisme. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan PNBP Kejaksaan Realisasi belanja Kejaksaan 2008-2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,86% per tahun. Belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari 18,4% (2020) menjadi 34,7% (2021). Komponen terbesar PNBP Kejaksaan yaitu Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar 31,07%. Perkembangan PNBP Kejaksaan mengalami tren menurun sejak tahun 2014. Permasalahan pengelolaan PNBP berdasarkan IHPS II 2021, yaitu: 1) Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum tertib dan belum memadai; serta 2) Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan dan uang rampasan belum memadai. Kejaksaan perlu segera melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan PNBP agar penerimaan PNBPnya lebih optimal. Akuntabilitas DETAIL
2021 Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia Halo Sobat PKA! Pada akhir Agustus 2021, negara-negara di dunia digemparkan dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Kemenangan Taliban memberikan dampak yang cukup besar bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Munculnya euphoria atas kemenangan ini telah memicu bangkitnya radikalisme di sejumlah negara. Bagaimana keterkaitannya antara Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia. Yuk geser slide selanjutnya !! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #komisi3 #polri #BadanKeahlianSetjenDPRRI #Komisi3DPRRI #Komisi_III Infografis DETAIL
2021 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Halo Sobat PKA! Penanggulangan tindak pidana korupsi di masa pandemi perlu menjadi perhatian yang lebih serius, terutama bagi Indonesia. Ancaman korupsi pada saat pandemi di negara berkembang jauh lebih berat dibandingkan di negara maju. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa pandemi di Indonesia. Yuk geser slide selanjutnya !! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #Komisi3 #tindakpidanakorupsi #pandemicovid19 #Komisi_III #Komisi3DPRRI Infografis DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Dalam upaya meminimalisir dan mengatasi ancaman siber diperlukan penguatan keamanan siber, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber. Pengamanan ruang siber di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain minimnya dukungan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan siber, belum adanya regulasi dan kebijakan bagi keamanan siber, minimnya kompetensi SDM, terbatasnya pengembangan teknologi keamanan siber domestik, serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber. Guna meningkatkan keamanan siber di Indonesia, maka perlu adanya: Pertama, Dukungan melalui peningkatan anggaran dibutuhkan dalam upaya penguatan keamanan siber dan penanganan tindak pidana siber. Kedua, edukasi keamanan siber sejak dini guna membangun kesadaran keamanan dari pengguna internet atau ruang siber. Ketiga, percepatan pengaturan regulasi sehubungan dengan keamanan siber. Keempat, perlunya dukungan dari Universitas dalam melahirkan SDM yang unggul dan berkompetensi khususnya dalam bidang siber. Kelima, perlu adanya insentif bagi start up dalam bidang keamanan siber sebagai upaya mendorong lahirnya perangkat teknologi dalam negeri. Keenam, sinergitas antar Kepolisian dan Kominfo perlu ditingkatkan guna menangani tindak pidana siber yang terus mengalami peningkatan. Infografis DETAIL