Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi IV

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Pandemi Covid-19 dan Sektor Pertanian: Peningkatan NTP Tidak Sebanding Dengan PDB Setkor Pertanian Peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP) tidak sebanding dengan PDB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2 persen. Semua biaya produksi pertanian mengalami kenaikan, sementara harga komoditas dari subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura mengalami penurunan. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1. Memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, terutama untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura 2. Memberikan bantuan bibit bagi petani tanaman pangan dan hortikultura. 3. Untuk mengatasi over supply pemerintah dapat membentuk BUMDes penggilingan padi melalui pemanfaatan dana desa dan agroindustri. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Persoalan Swasembada Jagung, Bukan Hanya Pada Penurunan Impor Pada 14 Agustus 2022, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa ia optimis swasembada jagung dalam dua hingga tiga tahun lagi. Optimisme tersebut berdasarkan jumlah impor jagung yang semakin turun setiap tahun(mediaindonesia.com, 2022). Namun persoalan swasembada bukan hanya pada penurunan impor jagung, melainkan banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi catatan kritis bagi pemerintah yaitu pertama, indeks produksi jagung. Indeks produksi jagung pada periode 2018-2020 cenderung mengalamipenurunan, di mana indeks pada tahun 2018 sebesar 165,07, tahun 2019 sebesar 170,51, dan tahun 2020 sebesar 157,69. Pada tahun 2019 indeks produksi jagung mampu naik sebesar 3,29 persen dibandingkan tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 indeks produksi anjlok sebesar 7,51 persen dibandingkan tahun 2019. Kedua, target dan realisasi produksi jagung. Apabila capaian realisasi produksi jagung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka produksi jagung belum mampu mencapai target produksi pada tahun 2020 dan 2021 Sekilas APBN DETAIL
2022 Peluang dan Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2022 Ancaman Krisis Pangan Global terhadap Komoditas Pangan Nasional Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, terjadinya krisis pangan di beberapa negara saat ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Dampak krisis pangan dunia ini dinilai akan berimbas pada sektor pangan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan produksi dan produktivitas komoditas pangan nasional, yaitu utamanya komoditas beras dan jagung, agar kebutuhaan stok pangan nasional tetap terpenuhi untuk masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2022 Meninjau Perkembangan Kebijakan Pungutan Ekspor Produk Sawit Pemberlakuan PMK No. 23/PMK.05/2022 sejak 18 Maret 2022 mengimplikasikan adanya kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) bagi produk sawit. Kenaikan tarif PE produk sawit bertujuan sebagai disinsentif ekspor dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perubahan kebijakan pungutan ekspor sawit telah coba diberlakukan dan dampaknya terhadap ekspor sawit pun bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan, mensimulasi, dan meramalkan faktor-faktor lain yang memengaruhi ekspor sawit, serta memperhitungkan dan mensimulasi pengaturan komponenkomponen pungutan ekspor (PE) yang lebih detail. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Sebab Impor Garam Garam merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang penggunaannya sangat luas dan pertumbuhan penggunaannya pun juga cukup tinggi. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih terus melakukan impor garam. Merespon kebutuhan garam yang terus meningkat, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, namun hal itu belum mampu mengurangi impor garam Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas apa yang menyebabkan Indonesia terus melakukan impor garam, upaya dalam meningkatkan produksi garam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supplydemand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi. Buletin APBN DETAIL
2021 Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor Di tengah masa kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada hampir semua sektor perekonomian, realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019. Namun jika melihat lebih jauh, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum masih terus mengalami defisit. Dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki defisit neraca dagang melalui berbagai program dan kebijakan dalam mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan Sektor kehutanan/Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yaitu sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut. Upaya menurunkan emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui restorasi dan pemulihan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengurangan laju deforestasi dan pengendalian kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional Kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan terus berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia. Namun kebutuhan akan gula di Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menuju tercapainya swasembada tersebut, antara lain adanya produktivitas gula Indonesia yang masih sangat rendah, belum optimalnya produktivitas tebu, daya saing industri gula semakin menurun dan adanya biaya produksi gula yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan beberapa strategi dari pemerintah agar kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi. Buletin APBN DETAIL
2021 Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan. Buletin APBN DETAIL
2022 Dampak, Kebijakan, dan Strategi Penanganan PMK Kementerian Pertanian menetapkan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. PMK merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia karena termasuk kelompok Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Di Indonesia, wabah ini sudah beberapa kali terjadi. Awal mula PMK terjadi tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur.1 Melalui berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan, tahun 1986 Indonesia berhasil menyandang status bebas PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Selain itu juga Indonesia mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) Nomor XI Tahun 1990.2 Saat ini, status Indonesia di OIE sudah tidak lagi sebagai negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada perdagangan bilateral dengan Indonesia Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Dampak, Kebijakan, dan Strategi Penanganan PMK Kementerian Pertanian menetapkan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. PMK merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia karena termasuk kelompok Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Di Indonesia, wabah ini sudah beberapa kali terjadi. Awal mula PMK terjadi tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur.1 Melalui berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan, tahun 1986 Indonesia berhasil menyandang status bebas PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Selain itu juga Indonesia mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) Nomor XI Tahun 1990.2 Saat ini, status Indonesia di OIE sudah tidak lagi sebagai negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada perdagangan bilateral dengan Indonesia. Analisis APBN DETAIL
2021 Inisiasi Regenerasi Petani Fenomena menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian mempunyai konsekuensi bagi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Rendahnya minat generasi muda pada usaha pertanian selaras dengan fakta bahwa porsi petani muda di Indonesia sangat rendah. Jumlah petani yang semakin menurun karena kurang tertarik terhadap bidang pertanian yang dianggap kurang menguntungkan. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan dan mendukung pelaku pertanian di masa mendatang. Adapun tantangan sektor pertanian dalam meningkatkan regenerasi petani muda yaitu belum optimalnya kebijakan insentif untuk petani muda, akses kepemilikan lahan oleh petani muda semakin sempit, dan citra pertanian yang buruk. Buletin APBN DETAIL
2021 Optimalisasi Lumbung Ikan Nasional Di Provinsi Maluku Kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku akhirnya mulai direalisasikan oleh pemerintah setelah wacana kebijakan tersebut ditetapkan sejak tahun 2010. Pembangunan LIN diharapkan tidak hanya akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan Provinsi Maluku di tahun 2022, namun juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional dalam jangka panjang melalui sektor maritim. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada keseriusan pemerintah untuk dapat membenahi permasalahan yang ada, dan kesiapan dalam menjawab potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan LIN. Buletin APBN DETAIL
2022 Dana Alokasi Khusus Baru Perlu Dipertimbangkan Guna Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional Pembangunan di sektor pangan tampaknya akan menghadapi tantangan yang semakin berat di tahun 2023. Tidak hanya dihadapkan oleh rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh faktor alam, pembangunan sektor pangan pun dihadapkan pada dinamika stabilitas dan ketidakpastian global. Kondisi ini akhirnya menggangu produksi dan rantai pasok pangan yang berujung pada ancaman ketersediaan pangan dunia. Di sisi lain, kondisi pangan dalam negeri pun dikhawatirkan dengan munculnya wabah penyakit mulu dan kuku pada hewan ternak, yang jika tidak ditangani secara cepat akan memperparah ketersediaan pangan domestik dan mengganggu ketahanan pangan nasional. Analisis APBN DETAIL
2021 Optimalisasi Potensi Peternakan Sapi Potong di Indonesia Konsumsi daging sapi yang meningkat dari tahun ke tahun membuat Indonesia harus mengimpor daging sapi setiap tahun. Hal ini dikarenakan peternakan sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Dalam hal peternakan sapi, Indonesia masih dihadapkan pada penggunaan lahan yang belum optimal, teknologi yang kurang memadai dan belum merata serta rendahnya permodalan pengembangan ternak terutama dalam usaha pembibitan. Pengembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana dan prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Program Pengembangan Kampung Nelayan Maju Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan berkontribusi menyumbang sebesar 2,65 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, kekayaan laut Indonesia belum diiringi dengan kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama pada sektor ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 membuat program pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas nelayan. Dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk hidup bersih, kampung nelayan yang rentan dengan bencana alam, belum adanya perencanaan wilayah kampung nelayan yang jelas serta keterbatasan anggaran. Buletin APBN DETAIL
2021 Pembentukan Holding BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari Holding Perkebunan Penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Mengurai Ketergantungan Kedelai Impor di Indonesia Pada awal tahun 2021 ini, para perajin tahu dan tempe melakukan mogok produksi akibat melambungnya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. Permasalahan kedelai impor yang sering berulang ini terjadi kerena hingga saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa kedelai menempati urutan kedua terbesar dalam impor komoditi subsektor tanaman pangan. Untuk itu Indonesia memerlukan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri agar masalah kedelai impor tidak kembali terulang di masa mendatang dan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor kedelai. Buletin APBN DETAIL
2021 Permasalahan Subsidi Pupuk di Indonesia Subsidi pupuk untuk sektor pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk, dan sesuai dengan kemampuan sesuai yang ditetapkan pemerintah dalam Harga Eceran Tertinggi (HET). Akan tetapi masih ditemui permasalahan dalam implementasi Kartu Tani dan distribusi pupuk bersubsidi. Diperlukan pembenahan data petani, infrastruktur pendukung subsidi pupuk, serta koordinasi instansi terkait agar penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Melalui Penggunaan Dana Pelayanan Ketahanan Pangan & Pertanian (DPKPP) Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi pemulihan ekonomi nasional, salah satu fokus program pemulihan ekonomi akan diberikan kepada ketahanan pangan dengan memberikan DAK Non Fisik baru berupa Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP). Dana ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan dan penganekaragaman pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dinilai cukup berhasil dan diharapkan mampu mengembalikan ketahanan pangan. Tulisan ini akan mengevaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta memberikan rekomendasi yang dihadapi P2L mulai dari tanaman dan ternak, SDM dan kelembagaan sehingga DPKPP dapat mendukung P2L agar berjalan optimal. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Program Food Estate dalam Menjaga Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan hal penting dan mendasar bagi suatu negara. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan adalah dengan program Food Estate (Lumbung Pangan). Namun, pelaksanaan program food estate telah menimbulkan trauma dalam masyarakat akibat banyaknya dampak negatif yang terjadi di masa lalu. Dalam pelaksanaan program food estate yang telah disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, pemerintah harus mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi. Buletin APBN DETAIL
2020 Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal Di tengah pandemi, kinerja sektor pertanian tetap tumbuh positif dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Meskipun memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional, investasi sektor pertanian masih memperlihatkan share yang rendah terhadap total investasi, bahkan saat ini mengalami tren penurunan pada investasi asing. Mengevaluasi serta melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dapat menghambat investasi di sektor pertanian merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait. Pemerintah juga perlu mengakselerasi investasi pada daerah yang memiliki keunggulan di sektor ini. Buletin APBN DETAIL
2022 Kebijakan, Output Prioritas Dan Alokasi Anggaran Dalam RAPBN TA 2023 Guna Mendukung Ketahanan Pangan Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan. Buletin APBN DETAIL
2020 Ancaman Kerawanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui kebijakan pembatasan mobilitas hingga lockdown di beberapa negara telah menghambat rantai pasok berbagai komoditas, termasuk pangan. Kondisi ini akan berisiko pada Indonesia yang ketergantungan akan impor bahan pangannya cukup tinggi. Selain itu, lonjakan harga pangan dan turunnya Nilai Tukar Ppetani (NTP) di masa pandemi akan mengancam terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam negeri, menjaga rantai pasok pangan tetap berjalan, menjaga stabilitas harga, dan memberikan stimulus ke petani dalam mengurangi ancaman kerawanan pangan. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Penguatan Program BLT (Dana Desa) di Masa Pandemi Covid-19 Dengan konsekuensi ekonomi yang semakin terpuruk akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk dukungan pendapatan, salah satunya program BLT yang digulirkan melalui Dana Desa. Pengalaman penerapan BLT sebelumnya membuktikan bahwa dalam jangka pendek BLT dinilai mampu menjaga masyarakat dari guncangan ekonomi. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan kendala yang akan terjadi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan. Buletin APBN DETAIL
2020 Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Program Sembako Harus Lebih Efektif Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia salah satunya melalui bantuan sosial pangan yang kini disebut Program Sembako. Program Sembako bertujuan mendukung penguatan bantuan pangan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga prasejahtera. Berkaca dari program bantuan pangan sebelumnya, masih ditemui beberapa kendala seperti permasalahan akurasi data, infrastruktur, kualitas bantuan pangan dan penyaluran, serta masalah pengawasan. Untuk itu, pemerintah perlu segera menemukan solusi permasalahan tersebut agar Program Sembako ke depan dapat lebih efektif. Buletin APBN DETAIL
2022 Nilai Tukar Petani Turun di Tengah Konsumsi dan Biaya Produksi Meningkat Selama periode Januari-Juli 2022 Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung mengalami penurunan dari 108,65 menjadi 104,25 atau turun sebesar 4,05%. Pada periode tersebut, NTP bulan Juli merupakan angka terendah. Rendahnya NTP ini tidak lain disebabkan karena indeks harga yang diterima petani cenderung mengalami penurunan, sedangkan indeks harga yang dibayarkan petani cenderung meningkat. Sekilas APBN DETAIL
2021 Bunga Rampai Sektor Pertanian dan APBN Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Buku DETAIL
2020 Tinjauan Kritis atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan Sekurang-kurangnya dalam satu dekade terakhir, kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 30,6 persen setiap tahunnya terhadap Produk Domestik Bruto. Terhadap daya serap tenaga kerja, ketiga sektor ini mampu menyerap sekitar 46,93 persen tenaga kerja setiap tahunnya dalam periode yang sama. Besarnya kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto dan daya serap tenaga kerja nasional, menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan memiliki kedudukan strategis dalam perekonominan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Namun, dalam satu dekade terakhir ketiga sektor mengalami kinerja penurunan, baik proporsi terhadap produk domestik bruto maupun daya serap tenaga kerja nasional. Buku DETAIL
2021 Tantangan Program 20.000 Kampung Iklim - Videografis DETAIL
2021 Dukungan APBN Terhadap Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian domestik. Peran tersebut tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontrisbusi tersebut sebesar 13,08 persen dan merupakan terbesar kedua setelah industri pengolahan. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya, dengan kontribusi sebesar 30,12 persen Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2020, komponen terbesar dalam subsidi non-energi adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata rata sebesar 45,4 persen selama kurun waktu tahun 2015–2018. Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp31.316,2 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.101,6 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Subsidi pupuk dalam outlook APBN tahun 2019 tersebut termasuk untuk penyelesaian kekurangan bayar tahun-tahun sebelumnya. Subsidi pupuk dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar yang di dalamnya termasuk komponen pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Tinjauan Kritis Produksi Padi Nasional Realisasi produksi beras pada tahun 2020 tidak mencapai target, yakni hanya 34,99 juta ton. Lebih mirisnya lagi, produksi tersebut juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 37,90 juta ton. Penurunan tersebut tidak lain karena produksi padi mengalami penurunan dari 59,20 juta ton tahun 2018 menjadi 54,65 juta ton tahun 2020. Turunnya produksi ini disebabkan oleh turunnya luas panen dan produktivitas komoditas padi. Produktivitas ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan. NTPP tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, dari 102,96 tahun 2018 menjadi 101,03 tahun 2020. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok- pokok kebijakan fiskal tahun 2022, NTP ditargetkan dikisaran 102-104, di mana target tersebut juga merupakan target dari NTPP. Untuk mencapai target tersebut, maka perlunya meningkatkan produktivitas padi nasional. Analisis APBN DETAIL
2022 Menyikapi Kenaikan Harga Telur, Tata Kelola Niaga Hingga Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Perlu Jadi Perhatian Harga telur ayam ras berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pada tanggal 31 Agustus 2022 telah menyentuh Rp31.600 atau melonjak sebesar 7,48 persen dari bulan sebelumnya. Harga telur ini disebutkan oleh banyak kalangan merupakan harga tertinggi dalam sejarah. Hal ini tentu berdampak bagi semua pihak yang menggunakan telur sebagai bahan baku produksinya. Hasil identifikasi Badan Pangan Nasional terkait lonjakan harga telur disebabkan adanya kenaikan biaya produksi. Dimana biaya pakan seperti jagung merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi telur ayam. Disisi lain, Menteri Perdagangan menyatakan kenaikan harga telur dipicu oleh tindakan afkir dini untuk mengurangi produksi indukan yang dilakukan peternak serta adanya program bantuan sosial (bansos) milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang turut memengaruhi stok telur di pedagang. Yang menarik, Kemensos membantah dengan mengeluarkan pernyataan bahwa bansos dalam bentuk non tunai yang diberikan pada bulan Agustus dapat dibelanjakan untuk apa saja dan dimana saja serta tidak harus dalam bentuk telur. Sekilas APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi IV Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi IV DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi IV DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi IV DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi IV DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IV DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IV DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas PNBP Sektor Perikanan Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah atu sektor unggulan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, kenaikan PNBP sektor perikanan yang signifikan baru dialami di tahun 2021, yaitu sebesar 17,90% (yoy) dibandingkan tahun 2020. LHP BPK terhadap DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 hingga 2021 (Triwulan III) pada KKP serta Instansi Terkait Lainnya mengungkap terdapatnya beberapa permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara. Potensi kerugian penerimaan negara antara lain mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP PHP tahun 2020 s.d 2021 (triwulan III) dan terdapat perkiraan potensi PNBP izin pemanfaatan PPK belum dipungut. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam hal penanganan perubahan iklim di tingkat nasional dan global. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia tahun 2019 sebesar 125.817 ribu ha, dimana 24 persennya merupakan kawasan Hutan Lindung. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2021 menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material. Akuntabilitas DETAIL
2022 Permasalahan Penyerapan Hasil Produksi Padi Pemenuhan akan konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja bahwa peran Kementerian Pertanian dalam Menjamin Penyerapan Hasil Produksi Padi Belum Optimal. DPR RI khususnya Komisi IV dapat mendorong kepada pada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan untuk: berkoordinasi dengan instansi yang berfungsi mengelola Pangan Nasional untuk menyusun mekanisme koordinasi antar TTIC dalam memfasilitasi distribusi pangan antar daerah; berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi volume ideal cadangan beras pemerintah daerah; dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani. Akuntabilitas DETAIL
2022 Menilik Kinerja Penyerapan Hasil Produksi Jagung Nasional Perkembangan produksi jagung cukup baik, bahkan produksi jagung tiap tahun mengalami surplus. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan penyerapan jagung dari produksi petani dalam negeri. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian bahwa peran Kementerian Pertanian dalam menjamin penyerapan hasil produksi jagung belum optimal. Kementerian Pertanian perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen berdasarkan hasil AUT dan/atau SOUT yang dapat dipertanggungjawabkan, dan merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung. Akuntabilitas DETAIL
2022 Tinjauan Terhadap Komitmen Pemerintah Dalam Mencegah Penyakit Hewan Menular Pemerintah berkomitmen mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit zoonosis pada hewan. Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2019 yang menjelaskan tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Namun, jika melihat anggaran dan realisasi Kementan TA 2020 dan 2021 dapat diketahui bahwa kurangnya keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terhadap pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementan, meskipun kebijakan dan regulasi yang mengatur hal tersebut telah ditetapkan. Akuntabilitas DETAIL
2021 Tantangan Pengembangan Rumput Laut Hai Sobat PKA! Rumput laut merupakan komoditas unggulan nasional yang berada dalam rantai pasok global. Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia. Merujuk data yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) 2019, Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia untuk rumput laut jenis Eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80 persen pasokan untuk dunia. Neraca perdagangan rumput laut selama 3 tahun terakhir mengalami surplus dengan rata-rata USD277,09 juta namun surplusnya neraca perdagangan didominasi ekspor raw material rata-rata 93 persen, sedangkan ekspor olahan hanya 6,4 persen. Potensi rumput laut yang dapat dikembangkan untuk menjadi produk olahan sangat besar, namun dalam pengembangan rumput laut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Yuk geser slide nya untuk informasi lebih lanjut. #TantanganRumputLaut #Puskajianggaran #KKP #KomisiIV #SetjenDPRRI Infografis DETAIL
2021 Tinjauan Kritis Produksi Padi Nasional Realisasi produksi beras pada tahun 2020 tidak mencapai target, yakni hanya 34,99 juta ton. Lebih mirisnya lagi, produksi tersebut juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 37,90 juta ton. Penurunan tersebut tidak lain karena produksi padi mengalami penurunan dari 59,20 juta ton tahun 2018 menjadi 54,65 juta ton tahun 2020. Turunnya produksi ini disebabkan oleh turunnya luas panen dan produktivitas komoditas padi. Produktivitas ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan. NTPP tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, dari 102,96 tahun 2018 menjadi 101,03 tahun 2020. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, NTP ditargetkan dikisaran 102-104, di mana target tersebut juga merupakan target dari NTPP. Untuk mencapai target tersebut, maka perlunya meningkatkan produktivitas padi nasional. Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi padi. Permasalahan dalam faktor luas panen, di mana mengalami penurunan disebabkan oleh masih lemahnya implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan alih komoditi. Sedangkan produktivitas disebabkan SDM yang didominasi pendidikan dasar, produksi benih varietas unggul jauh lebih rendah dari kebutuhan dan produktivitas hasil penelitian produksi benih varietas unggul tahun 2020 sedikit lebih rendah dari 2019, masih kurang akuratnya pendataan RDKK, serta bantuan alsintan masih terfokus pada pra panen. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memperhatikan faktor luas panen, yaitu pertama, penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW oleh pemerintah daerah (pemda) harus menjadi salah satu syarat dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Kedua, bagi petani yang ikut PLP2B diberikan bantuan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen. Selain itu, pemerintah dalam peningkatan produktivitas pertanian perlu mengupayakan pertama, perlu peningkatan kualitas pendidikan non formal khusus pendidikan peningkatan produktivitas dengan peranan penyuluh dan Perguruan Tinggi. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi dan biaya untuk penelitian benih varietas unggul. Ketiga, terkait dengan faktor pupuk, pemerintah perlu memperbaiki sistem RDKK dengan berbasis identitas penduduk dan perlunya peningkatan tenaga survei atas lahan yang diajukan harus kurang dari 2 ha. Keempat, pemberian bantuan alsintan pasca panen bagi kelompok yang sudah mendapatkan alsintan pra panen, sehingga alsitannya lengkap dari pra panen sampai pasca panen. Kelima, menyederhanakan proses administrasi dalam peminjaman alsintan dari Brigade alsintan, serta komponen biaya angkut perlu dialokasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Infografis DETAIL
2020 Harga Minyak dan Komoditas Unggulan Indonesia: Perkembangan dan Determinannya Anjloknya harga minyak mentah dunia juga berdampak pada harga minyak mentah Indonesia dan komoditas unggulan Indonesia yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit. Kemudian pada awal tahun 2020 harga mengalami penurunan kembali yang diakibatkan dari dampak virus corona. Penurunan terjadi karena demand terhadap komoditas tersebut juga turun. Turunya harga minyak akan berdampak pada proyek-proyek migas ke depannya. Bahkan saat ini sudah banyak perusahaan migas seperti Shell, Eni, Premier Oil, Total, Conoco Philips, sudah mengumumkan secara terbuka soal pemangkasan belanja modal mereka di skala global. Tentunya pemangkasan belanja ini akan berdampak juga ke proyek yang berada di Indonesia. Seperti proyek Merakes dikelola oleh Eni East Sepinggan Ltd yang mestinya onstream tahun ini terancam mundur. Sedangkan pada sektor batu bara selain harga minyak yang rendah, dampak oversuplly produksi batu bara dunia juga menjadi salah faktor anjloknya harga batu bara. Kondisi tersebut sama halnya dengan harga minyak kelapa sawit yang rendah diakibatkan juga oleh oversuplly. Selain oversuplly, harga minyak sawit juga dipengauhi oleh kebijakan India meningkatkan pajak impor sawit, perang dagang antara China dan Amerika, dan kebijakan Uni Eropa melarang penggunaan sawit. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, diantaranya pertama, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan ekplorasi minyak khususnya 12 proyek lagi onstream. Kedua, pemerintah perlu mengambil langkah dengan memaksimalkan pasar dalam negeri untuk menyerap minyak kelapa sawit (CPO) dengan mempercepat pengembangan program B30, B50 maupun B100 (biodiesel). Namun pemerintah juga harus meningkatkan kualitasnya untuk dapat memperluas penggunaan biodiesel dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan kapasitas hilirisasi CPO menjadi biodiesel untuk ekspor sehingga akan membuat nilai tambah untuk ekspor CPO. Ketiga, pemerintah harus segera menetapkan praturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU No 3 Tahun 2020 untuk mempercepat kegiatan hilirisasi Infografis DETAIL
2022 Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, GDP Amerika Serikat, GDP Indonesia terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat (XKUSA) (Trademap) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri dari pendapatan nasional yang diproxykan dengan GDP baik Indonesia (GDPI) (World Bank) maupun GDP Amerika Serikat (GDPUSA) (macrotrends) serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Metode analisis data yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) karena keempat variabel stasioner pada first different dan keempat variabel ini tidak terjadi kointegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan variabel nilai tukar tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena nilai t probabilitasnya lebih besar dari nilai statistik 5%. Variabel nilai tukar bertanda positif pada hasil ECM jangka pendek bermakna bahwa adanya pelaku usaha berani mengambil risiko atas ketidakpastian nilai tukar. Jurnal Budget DETAIL
2022 Analisis Nilai Tambah Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari kontribusi subsektor perkebunan terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rata-rata 3,51 persen, tenaga kerja sebesar 19,08 persen, dan neraca perdagangan subsektor perkebunan juga selalu positif. Namun, disisi lain ekspor produk hasil perkebunan masih didominasi oleh produk mentah atau intermediate. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah komoditas perkebunan masih rendah. Karena itu, pentingnya bagi pemerintah untuk mencari penyebab rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan dan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriftif. Kemudian beberapa penlitian terdahulu lebih fokus pada satu komoditas, karena itu keunggulan dalam penelitian ini adalah komoditas tidak hanya terfokus pada satu komoditas tetapi pada komoditas yang masuk unggulan. Jurnal Budget DETAIL
2021 Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada awal tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai bentuk perdagangan bebas di wilayah negara-negara ASEAN resmi diberlakukan, yang berimplikasi dihilangkannya hambatan terhadap arus barang antarnegara ASEAN. Sejauh ini, market share produk karet Indonesia di pasar ASEAN masih relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya daya saing produk karet Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana daya saing produk karet Indonesia sebelum dan sesudah penerapan MEA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor produk karet Indonesia di pasar ASEAN sebelum dan sesudah penerapan MEA. Dalam menganalisis daya saing karet di pasar ASEAN, metode analisis data yang digunakan yakni Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD). Hasil penelitian ini menemukan antara lain: (a) produk ban bertekanan dalam kondisi baru di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam konsisten memiliki daya saing, baik sebelum maupun sesudah MEA; (b) karet alam berdaya saing secara konsisten di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; (c) berdasarkan perhitungan EPD, terjadi perbaikan posisi karet alam di Malaysia dan Singapura (retreat menjadi falling star), serta Vietnam (falling star menjadi rising star) setelah MEA; (d) berdasarkan perhitungan RCA, produk karet divulkanisasi selain karet keras berdaya saing hanya di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; dan (e) berdasarkan perhitungan RCA, secara konsisten produk ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi memiliki daya saing di Singapura, Thailand, dan Vietnam, baik sebelum maupun sesudah MEA. Jurnal Budget DETAIL
2021 Keterkaitan antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan dari Indonesia Kecukupan nutrisi telah disadari memainkan peranan yang sangat penting bagi tingkat kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum. Namun, tingkat konsumsi pangan masyarakat di Indonesia, terutama kelompok masyarakat miskin, dinilai masih belum cukup baik dan masih harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2005 sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM diharapkan mampu menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin yang terdampak. Melihat salah satu ekspektasi dari program BLT tersebut, penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat efek status penerimaan BLT terhadap tingkat konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia. Variabel konsumsi pangan sendiri akan diukur dengan berbagai indikator tingkat konsumsi pangan yang berfokus pada konsumsi karbohidrat (berupa beras) serta protein (berupa daging ayam dan daging sapi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang 4 (2007) yang memiliki data status penerimaan program BLT, kuantitas konsumsi berbagai jenis pangan, dan juga berbagai karakteristik sosioekonomi rumah tangga yang relevan terhadap penelitian ini. Hasil estimasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsumsi beras yang signifikan antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non- penerima. Di sisi lain, perbedaan tersebut tidak terlihat pada tingkat konsumsi protein, baik untuk daging ayam maupun daging sapi. Hasil estimasi ini kemudian mengimplikasikan adanya dampak positif dari program BLT bagi peningkatan konsumsi pangan rumah tangga penerima manfaat BLT, khususnya untuk jenis pangan pokok beras. Jurnal Budget DETAIL
2021 Masalah dan Kendala Dukungan APBN dalam Sektor Pertanian: Telaah Literatur Dukungan APBN terhadap sektor pertanian meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, serta Kementerian Pertanian sebagai leading sector pertanian. Namun, masih terdapat persoalan terhadap pelaksanaan dukungan APBN terhadap sektor pertanian, meliputi belanja pemerintah pusat terutama terhadap subsidi pupuk serta transfer ke daerah (DAK). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dukungan APBN untuk sektor pertanian meliputi belanja pemerintah pusat terutama terhadap subsidi pupuk serta transfer ke daerah (DAK). Sedangkan, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laman Kementerian Pertanian, Nota Keuangan APBN, serta lembaga yang terkait sektor pertanian. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yang mendeskripsikan data-data dari informasi yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa permasalahan yaitu sistem distribusi pupuk, regulasi dan teknis DAK Irigasi, sosialiasi dan administrasi DAK Pertanian, luas tanam dan produktivitas yang menurun, impor beras, ketergantungan impor produk segar hortikultura, penurunan luas tanam komoditas unggulan perkebunan, distribusi alsintan masih fokus pada prapanen dan tidak tepat sasaran, kapasitas produksi benih varietas unggul yang mengalami penurunan, rendahnya tingkat pendidikan petani dan keterbatasan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian di lapangan, serta realisasi kegiatan Badan Ketahanan Pangan yang belum optimal terutama di daerah. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan penyediaan data kebutuhan pupuk yang tepat, regulasi harus tepat waktu, menjaga luas tanam, impor selektif, meningkatkan produksi hortikultura, dan menjaga stabilitas harga komoditas. Infografis DETAIL
2021 Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang PLP2B) beserta aturan turunannya telah diterbitkan, tetapi ancaman alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian masih marak terjadi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Laju alih fungsi lahan sawah nasional diperkirakan sebesar 96.512 hektar per tahun. Dengan laju tersebut, lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta hektar diprediksi akan menciut menjadi hanya 5,1 juta hektar pada tahun 2045. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU tentang PLP2B. Sedangkan, metode penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu UU tentang PLP2B belum memuat aturan insentif bagi pemerintah daerah yang memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya dan disinsentif bagi pemerintah daerah yang tidak memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya. Insentif bagi petani dalam PP No. 12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PP No. 30 Tahun 2012 belum mengatur kelembagaan dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama, pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW dengan insentif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian. Sedangkan pemerintah daerah yang tidak menetapkan, tidak diberikan DAK bidang pertanian. Kedua, pemberian insentif bagi petani yang ikut PLP2B dengan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pascapanen. Ketiga, membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan biaya ekstensifikasi menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang PLP2B) beserta aturan turunannya telah diterbitkan, tetapi ancaman alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian masih marak terjadi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Laju alih fungsi lahan sawah nasional diperkirakan sebesar 96.512 hektar per tahun. Dengan laju tersebut, lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta hektar diprediksi akan menciut menjadi hanya 5,1 juta hektar pada tahun 2045. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU tentang PLP2B. Sedangkan, metode penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu UU tentang PLP2B belum memuat aturan insentif bagi pemerintah daerah yang memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya dan disinsentif bagi pemerintah daerah yang tidak memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya. Insentif bagi petani dalam PP No. 12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PP No. 30 Tahun 2012 belum mengatur kelembagaan dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama, pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW dengan insentif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian. Sedangkan pemerintah daerah yang tidak menetapkan, tidak diberikan DAK bidang pertanian. Kedua, pemberian insentif bagi petani yang ikut PLP2B dengan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pascapanen. Ketiga, membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan biaya ekstensifikasi menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kinerja sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan saat ini mengalami penurunan, karena pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga. Faktor produksi merupakan faktor yang masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan faktor harga sangat berkaitan dengan faktor eksternal, sehingga tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada pembahasan faktor produksi pada subsektor tanaman pangan. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan beberapa kesimpulan yaitu determinan produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas. Permasalahan pada lahan yaitu adanya alih fungsi lahan karena kebutuhan tempat tinggal, dan keperluan untuk fasilitas umum. Sedangkan konversi lahan sawah yang disebabkan adanya alih komoditi dari tanaman pangan ke tanaman nonpangan karena margin harga komoditas nonpangan dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Salah satu faktor utama alih komoditi adalah persoalan harga khususnya pada saat panen raya, komoditas padi merupakan pangan pokok utama nasional, tetapi produktivitasnya terus mengalami penurunan, dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) pada pasca panen masih relatif minim. Adapun upaya yang perlu dilakukan yaitu pemerintah harus menyerap hasil produksi petani dan pemberian bantuan alsintan harus secara lengkap yaitu pra panen dan pasca panen. Jurnal Budget DETAIL
2022 Jangan Hanya Perkuat Stok Beras, Kesejahteraan Petani Juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi terbatas kebijakan pangan Jumat (2/9) silam memutuskan akan memperkuat stok beras nasional. Penguatan dilakukan melalui kebijakan pembelian gabah/beras petani oleh Bulog dengan fleksibilitas harga dan perluasaan tanam. Rilis hasil Survei Cadangan Beras Nasional menyebutkan Indonesia mengalami surplus beras sepanjang 2019 hingga Juni 2022, dan akan terus berlanjut hingga Desember 2022 seiring dengan dengan adanya panen tiap bulan. Surplus ini harusnya akan mempermudah pemerintah memperkuat stok beras. Sekilas APBN DETAIL
2022 Nelayan Menjerit, Penyaluran Subsidi Masih Saja Belum Eefektif Percepatan dan ketepatan dalam distribusi solar bersubsidi untuk nelayan menjadi permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mencapai 107,21% juga tidak menggambarkan kesejahteraan nelayan, dikarenakan Indeks harga yang dibayar nelayan terus mengalami kenaikan. Sekilas APBN DETAIL
2022 Bank Sampah: Pengolahan Sampah Yang Belum Dioptimalkan Bank sampah dapat menjadi solusi dalam perbaikan pengelolaan sampah nasional. Bank sampah dapat mengurangi efek gas rumah kaca dengan mengurangi gas metan. Namun, terdapat beberapa kendala mulai dari tata kelola bank sampah yang belum terstandardisasi baik keuangan maupun manajerialnya, pendataan jumlah bank sampah yang masih simpang siur, masih belum adanya regulasi turunan untuk bank sampah online dan sedekah sampah, masih perlunya dukungan penelitian untuk membantu pemecahan masalah pengelolaan sampah. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Peremajaan Sawit Rakyat Permintaan CPO diprediksi akan terus meningkat. Namun dalam tiga tahun terakhir produktivitas perkebunan sawit Indonesia pun terus mengalami penurunan. Melalui PSR, diharapkan produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. Untuk itu BPDPKS perlu memberikan porsi dana pungutan CPO yang lebih besar guna mengakselerasi program PSR. Selain itu, BPDPKS dengan kemitraan juga perlu meningkatkan strategi pemberian pendanaan PSR. Dalam permasalahan lahan, diperlukan dukungan penyelesaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian sertifikasi lahan sawit yang telah mendapatkan dana PSR. Untuk menghindari NIK ganda, BPDPKS dapat melakukan verifikasi atas dokumen usulan penggunaan dana dari pihak Pekebun, sehingga atas hasil verifikasi dari BPDPKS diteruskan kepada pihak bank mitra untuk dilakukan pencairan. Buletin APBN DETAIL