Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi V

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR: Perlu Ada Penetapan Prioritas Wilayah Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada kinerja ketenagakerjaan yang memburuk dan berujung pada penurunan tingkat pendapatan dan peningkatan kemiskinan. Berlanjutnya pandemi Covid-19 dan efeknya hingga tahun 2021, membuat program PKT menjadi penting untuk dilanjutkan guna menopang daya beli masyarakat dan kinerja ekonomi. Untuk menjalankan fungsi program PKT, maka dalam pemilihan daerah prioritas sekurang- kurangnya harus memperhatikan struktur ketenagakerjaan khususnya terkait pekerja sektor informal, kapasitas fiskal serta kondisi infrastruktur di tiap provinsi. Berdasarkan pendekatan rating scale terhadap variabel masalah ketenagakerjaan dan variabel kapasitas fiskal, maka diperoleh 11 (sebelas) provinsi yang idealnya memperoleh alokasi lebih besar dibanding provinsi lain. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023 Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi. Buletin APBN DETAIL
2021 Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Pemetaan Daerah Yang Dapat Menjadi Sasaran Penerima DAK Di Kementerian PUPR Melalui APBN 2023 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya telah secara spesifik ditentukan untuk bidang tertentu. DAK seringkali disamakan dengan specific grant dalam praktek empiris di beberapa negara. Adanya DAK didasarkan pada adanya ketimpangan fiskal antardaerah dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal. Sehingga, posisi DAK menjadi penting terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan fiskal/fiscal imbalance, baik yang bersifat vertical imbalance maupun horozontal imbalance (Ananda, 2019). Pasal 1 Angka 72 UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Analisis APBN DETAIL
2021 Tantangan dalam Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sektor transportasi saat ini mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Sektor transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia bercita-cita menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memerhatikan bagaimana kesiapan industri nasional dalam menyiapkan berbagai infrastruktur guna mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Buletin APBN DETAIL
2021 Permasalahan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dalam Sislognas Peringkat logistik Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain mengalami penurunan selama periode 2016-2018. Sementara itu, biaya logistik Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kinerja logistik yang belum optimal salah satunya berasal dari pelayanan di pelabuhan. Pelayanan di pelabuhan menjadi salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi termasuk pelayanan pemanduan dan penundaan yang berkontribusi sekitar 40 persen sampai 50 persen terhadap biaya pelayanan jasa kapal selama di pelabuhan. Beberapa masalah dalam pelayanan pemanduan dan penundaan yaitu adanya celah monopoli dalam regulasi pelayanan pemanduan dan penundaan yang berdampak pada biaya layanan yang tinggi dan kualitas layanan serta ketentuan batasan ukuran kapal yang wajib menggunakan pelayanan pemanduan dan penundaan. Buletin APBN DETAIL
2021 Desa Wisata Untuk Pariwisata yang Berkelanjutan Pariwisata berperan penting bagi Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyumbang devisa negara. Namun, pandemi Covid-19 mengakibatkan terpukulnya sektor pariwisata. Guna pemulihan sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan beberapa kegiatan prioritas yang salah satunya adalah pengembangan desa wisata khususnya di 5 (lima) destinasi super prioritas. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti pembiayaan, kualitas SDM yang lemah, serta penurunan minat wisata pada masa pandemi Covid-19. Dengan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut, diharapkan program Desa Wisata mampu memicu kembali geliat pariwisata Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Buletin APBN DETAIL
2021 Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan Refocusing Anggaran untuk Prioritas Nasional Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Buletin APBN DETAIL
2020 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Urgensi dan Tantangannya Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik nasional, pemerintah berencana mengembangkan 7 pelabuhan menjadi Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (JPUT), yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelabuhan- pelabuhan ini kedepannya diharapkan dapat menjadi pelabuhan hub internasional, dan dapat mengurangi dominasi Singapura sebagai pelabuhan hub internasional. Namun dalam pengembangan JPUT masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi agar pelabuhan-pelabuhan ini siap untuk menjadi hub internasional di masa mendatang. Buletin APBN DETAIL
2022 Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 - 2021 BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. Dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan. Beberapa saran kegiatan home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, membuat makanan kering, dan adanya layanan pesan-antar, serta meminjamkan buku hasil kerja sama dengan komunitas pencinta buku. Di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan PKTD seperti; kualitas pendamping desa, kesadaran masyarakat desa tentang pandemi, kualitas hasil kerja warga desa, dan segera menerbitkan juknis tentang PKTD. Buletin APBN DETAIL
2020 Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan. Buletin APBN DETAIL
2020 Dari APBN untuk Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru pertama kali desa memiliki UU yang mengatur secara lengkap mengenai Desa. UU tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Desa. Referensi APBN DETAIL
2021 Permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) - Videografis DETAIL
2021 Tinjauan Program Kotaku dalam Penanganan Pemukiman Kumuh - Videografis DETAIL
2021 Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Efektivitas Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi Dalam RKP 2022, salah satu arah kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan, yang salah satunya melalui penyediaan layanan tol laut bersubsidi yang telah dirilis sejak 2015. Hampir 6 (enam) tahun sejak dirilis, telah terdapat beberapa pencapaian pelaksanaan tol laut. Diantaranya adalah jumlah trayek, pelabuhan singgah, dan jumlah muatan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, tol laut juga telah memberikan dampak positif terhadap penururan harga, dengan angka yang bervariasi dari 4 hingga 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan perbedaan harga sebelum dan sesudah adanya program tol laut, diantaranya adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Asmat. Hal ini mengindikasikan tol laut belum optimal. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tol laut. Antara lain adalah masalah imbalance trade, perencanaan trayek tol laut yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur perencanaan trayek tol laut, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya tetap dan teratur sesuai jadwal, dan adanya faktor lain yang memengaruhi penurunan disparitas harga. Analisis APBN DETAIL
2022 DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan 2023 Harus Diupayakan Sejalan Dengan Upaya Optimalisasi Implementasi Tol Laut Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perairan (DAK Fisik Transportasi Perairan) dalam RAPBN 2023 dialokasikan sebesar Rp0,44 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran 2022 yang sebesar Rp0,46 triliun. DAK Fisik Transportasi Perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama. Dari sisi output, DAK tersebut ditargetkan untuk rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebanyak 79 paket dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan sebanyak 20 unit. Analisis APBN DETAIL
2022 BLT Desa Hanya Sebagai Painkiller Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dana desa dalam RAPBN 2023 dialokasikan Rp70 triliun atau naik 3,09 persen dari outlook 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan 2023 yaitu dana desa difokuskan sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (NK RAPBN 2023, 4-24). Kebijakan BLT Desa bukanlah kebijakan baru, kebijakan ini sudah pernah dilakukan pada 2020 hingga 2022. Namun tujuannya yang sedikit berbeda. Pada 2020, penerapan BLT Desa ditujukan untuk merespons dampak pandemi covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan 2021 dan 2022, secara implisit sebenarnya masih bagian dari agenda proses pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa secara eksplisit disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang salah satunya adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa. Analisis APBN DETAIL
2022 Dana Operasional Pemerintah Desa Tepat, Namun Harus Ada Batasan Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 2023. Angka alokasi tersebut naik 3,09 persen dibanding estimasi 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan dana desa di 2023 yaitu penggunaan sebagian dana desa untuk dana operasional pemerintah desa (NK RAPBN 2023, 2-112). Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pemenuhan janji Presiden Jokowi atas tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia sejak tiga tahun silam dan terakhir pada bulan Maret 2022. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi V Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi V DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi V DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi V DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2020 Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa, yang pada akhirnya diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan melihat beberapa indikator. Data tingkat kemiskinan memperlihatkan bahwa ada tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi secara nasional. Namun tren penurunan tingkat kemiskinan sebelum adanya dana desa lebih curam dibandingkan tren penurunan setelah dana desa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan sebelum adanya dana desa relatif lebih baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan kebijakan dana desa itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi V DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Tinjauan Atas PNBP Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Sertifikat uji tipe (SUT) merupakan bukti kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan standar yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan yang telah memiliki SUT wajib dilakukan registrasi sesuai dengan spesifikasi teknis tipe kendaraan. PNBP pelayanan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) merupakan bagian dari PNBP Jasa Transportasi Komunikasi dan Teknologi di Kemenhub dengan nilai yang signifikan. Beberapa permasalahan terkait PNBP pelayanan SRUT tahun 2020 yaitu seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan belum dapat diuji terkait kepemilikan SRUT, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.33 Tahun 2018 yang belum sepenuhnya diakukan, serta adanya potensi kurang dan lebih pendapatan dari PNBP SRUT. Akuntabilitas DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pembangunan Dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari infrastruktur konektivitas merupakan bagian dari kebijakan fiskal tahun 2023 guna mendukung pencapaian sistem transportasi yang berkelanjutan. Realisasi pembangunan jalan tol sepanjang 2015-2021 yaitu sepanjang 1.667 km dan untuk tahun 2020-2024 ditargetkan sepanjang 2.500 km. Berbagai permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar, antara lain: pengaturan kebijakan dan regulasi belum selaras dan terintegrasi; pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar belum efektif, akuntabel, dan inklusif dalam mendukung pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan; implementasi pengaturan dan pengawasan terhadap muatan dan dimensi kendaraan belum berjalan optimal; pembangunan dan pengoperasian jalan tol lingkar luar belum optimal dalam memperhatikan aspek keselamatan; dan belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan jalan tol lingkar luar. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Efektivitas Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Konsesi merupakan suatu pemberian hak oleh pemerintah kepada badan usaha bandar udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Pendapatan konsesi bidang transportasi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun proporsinya selama tahun 2018 sampai 2020. Hingga tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan, antara lain: belum adanya perjanjian konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan periode tahun 2018 sampai tahun 2020; ketidaktertiban DBU Ditjen Perhubungan Udara dalam melakukan penagihan pendapatan konsesi dan denda keterlambatan pembayaran; dan formulasi perhitungan hak konsesi yang belum memperhitungkan seluruh komponen pelayanan jasa kebandarudaraan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Permasalahan Pamsimas Dalam Meningkatkan Akses Air Minum Salah satu upaya untuk meningkatkan akses air minum layak yaitu melalui Pamsimas. Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian akses 100 persen. Target Pamsimas tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 400.000 SR dan 276.600 SR. Beberapa permasalahan terkait Pamsimas, antara lain yaitu NSPK belum sepenuhnya lengkap dan dapat implementasikan; perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai; pelaksanaan program Pamsimas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku; pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring belum dilakukan secara memadai; evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pamsimas belum dilakukan secara memadai. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Program Pembangunan Food Estate Pada Kementerian PUPR Food Estate merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Peran Kementerian PUPR dalam mendukung program Food Estate antara lain melalui modernisasi irigasi dan penyediaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga. Permasalahan terkait pembangunan Food Estate pada Kementerian PUPR tahun 2020-2021(IHPS II 2021), antara lain: ❖ Kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP); ❖ Paket pekerjaan jasa konsultasi program Food Estate tidak sesuai ketentuan kontrak; dan ❖ Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Food Estate belum optimal. Akuntabilitas DETAIL
2021 Pemulihan Daerah Aliran Sungai Halo, sobat PKA! DAS merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara. Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya merupakan pengelolaan agar terwujudnya kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Namun seiring waktu, peningkatan DAS yang kritis mengalami peningkatan dan fungsi DAS guna kebutuhan air bagi manusia mengalami penurunan. Yuk, sama-sama kita cari tahu lebih lanjut... #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #KomisiV #Komisi5 #Komisi5DPRRI #Komisi_V #DAS #daerahaliransungai Infografis DETAIL
2021 Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi Dalam RKP 2022, salah satu arah kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan, yang salah satunya melalui penyediaan layanan tol laut bersubsidi yang telah dirilis sejak 2015. Hampir 6 (enam) tahun sejak dirilis, telah terdapat beberapa pencapaian pelaksanaan tol laut. Diantaranya adalah jumlah trayek, pelabuhan singgah, dan jumlah muatan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, tol laut juga telah memberikan dampak positif terhadap penururan harga, dengan angka yang bervariasi dari 4 hingga 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan perbedaan harga sebelum dan sesudah adanya program tol laut, diantaranya adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Asmat. Hal ini mengindikasikan tol laut belum optimal. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tol laut. Antara lain adalah masalah imbalance trade, perencanaan trayek tol laut yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur perencanaan trayek tol laut, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya tetap dan teratur sesuai jadwal, dan adanya faktor lain yang memengaruhi penurunan disparitas harga. Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan pelaksanaan layanan tol laut bersubsidi. Pertama, menyusun peraturan teknis terkait perencanaan trayek angkutan barang tol laut dan perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk digunakan dalam mendukung program angkutan barang tol laut. Kedua, melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan tol laut bersubsidi. Ketiga, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha (baik di wilayah pelabuhan singgah, wilayah pelabuhan asal, maupun wilayah sekitar pelabuhan asal) dalam rangka meningkatan muatan balik dan efektivitas pelaksanaan tol laut. Keempat, perlunya kebijakan afirmatif melalui APBN kepada daerah-daerah pelabuhan singgah. Kelima, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Infografis DETAIL
2020 Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa yang diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan pada tingkat desa. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap output kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini output kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun dari masing-masing desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping menjadi juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM. Jurnal Budget DETAIL
2022 Pemenuhan Sanitasi Yang Layak Berbasis Masyarakat (Sanimas) Hingga tahun 2020, proporsi akses sanitasi rumah tangga di Indonesia yaitu sebesar 79,5 persen rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak, 7,6 persen rumah tangga dengan akses sanitasi yang aman dan 6,2 persen rumah tangga dengan perilaku BABS. Guna mencapai target akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat maka pemerintah melaksanakan program Sanimas. Namun, dalam pelaksanaan terdapat permasalahan dalam program ini mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan program. Buletin APBN DETAIL