Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi VI

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Mencermati Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Aset BUMN Pembentukan LPI diharapkan mampu meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Aset negara dan aset BUMN dapat dimiliki oleh LPI. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan nilai aset LPI dapat membentuk perusahaan patungan dan mengalihkan aset BUMN. Sebagai badan hukum, LPI tidak mengikuti ketentuan keuangan negara, kekayaan negara dan BUMN melainkan UU Cipta Kerja. Disamping itu pejabatnya tidak dapat dituntut Tindak Pidana Korupsi. Pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI hendaknya melalui mekanisme pengawasan serta persetujuan masyarakat yang diwakili DPR. Selain itu diperlukan harmonisasi aturan alih aset BUMN kepada LPI agar tidak berisiko mengganggu kinerja keuangan BUMN dan merugikan negara. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Pemberian PMN ID Food Sebagai Hodling Pangan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN Tunai tahun 2023 sebesar Rp73,2 triliun. Dalam keputusan tersebut, ID Fooddirencanakan memperoleh PMN tunai sebesar Rp2 Triliun dan non tunai sebesar Rp2,6 triliun. Alokasi tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia Analisis APBN DETAIL
2022 Persoalan Swasembada Jagung, Bukan Hanya Pada Penurunan Impor Pada 14 Agustus 2022, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa ia optimis swasembada jagung dalam dua hingga tiga tahun lagi. Optimisme tersebut berdasarkan jumlah impor jagung yang semakin turun setiap tahun(mediaindonesia.com, 2022). Namun persoalan swasembada bukan hanya pada penurunan impor jagung, melainkan banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi catatan kritis bagi pemerintah yaitu pertama, indeks produksi jagung. Indeks produksi jagung pada periode 2018-2020 cenderung mengalamipenurunan, di mana indeks pada tahun 2018 sebesar 165,07, tahun 2019 sebesar 170,51, dan tahun 2020 sebesar 157,69. Pada tahun 2019 indeks produksi jagung mampu naik sebesar 3,29 persen dibandingkan tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 indeks produksi anjlok sebesar 7,51 persen dibandingkan tahun 2019. Kedua, target dan realisasi produksi jagung. Apabila capaian realisasi produksi jagung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka produksi jagung belum mampu mencapai target produksi pada tahun 2020 dan 2021 Sekilas APBN DETAIL
2022 Upaya dan Tantangan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Rasio Kewirausahaan di Indonesia Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Penerapan Koperasi Multi Pihak Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (Permenkop No. 8 Tahun 2021) sebagai bentuk strategi dalam pengembangan kelembagaan koperasi. Koperasi Multi Pihak adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Tujuannya untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Koperasi Multi Pihak di Indonesia dianggap terminologi baru dalam dunia perkoperasian, untuk itu pemerintah perlu segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Koperasi Multi Pihak untuk menjadi pedoman bagi para stakeholder serta peran pendamping dalam mengimplementasikan Koperasi Multi Pihak. Buletin APBN DETAIL
2022 Kebijakan Pemerintah Terhadap Kredit UMKM Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Sejak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terjadi, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan akibat turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan debitur kredit UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan kualitas kredit pada lembaga keuangan pun menjadi memburuk. Berdasarkan kondisi perekonomian tersebut, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa restrukturisasi kredit dan subsidi bunga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebelum dan saat pandemi Covid-19, serta menganalisis dampak dari program PEN terhadap kualitas kredit di lembaga keuangan. Buletin APBN DETAIL
2022 Meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022 Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Investasi Hilir Minyak dan Gas (Migas) Kegiatan hilir migas meliputi proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pemasaran) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Selama periode 2015-2019 kinerja investasi sektor hilir migas berfluktuatif namun cenderung menurun. Masih berfluktuatifnya kinerja investasi hilir migas di tengah konsumsi dan kebutuhan energi yang terus meningkat merupakan indikasi bahwa investasi di sektor ini masih belum optimal. Target yang ditetapkan oleh pemerintah dikatakan cukup ambisius mengingat realisasi investasi sepanjang 2015- 2019 yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 11,37 persen. Dihadapkan oleh tantangan investasi hilir migas, pemerintah terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di hilir migas dan memperbaiki investasi hilir migas. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Digitalisasi UMKM Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Kesepakatan Perdagangan IUAE-CEPA: Potensi dan Tantangan Pada 2 September 2021, Indonesia dan UAE akhirnya sepakat meluncurkan perundingan IUAE-CEPA sebagai salah satu upaya Indonesia mendiversifikasi pasar pada negara nontradisional. Salah satu cakupan kesepakatan dari IUAECEPA adalah terkait dengan perdagangan barang. Selama 5 tahun terakhir, kinerja perdagangan kedua negara ini menunjukkan kecenderungan fluktuasi, meskipun neracanya masih defisit bagi Indonesia. Menyimpan potensi yang cukup menjanjikan, CEPA ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas serta berbagai tantangan lain yang juga ditemui di CEPA sebelumnya. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2021 Rumah Produksi Bersama: Tantangan Penyediaan Akses Bahan Baku (Studi Kasus Industri Rotan) Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja juga sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Artikel ini menjelaskan mengenai rumah produksi bersama serta tantangan yang dihadapi dalam penyediaan akses bahan baku dengan studi kasus pada salah satu bidang usaha yang membutuhkan teknologi tinggi, yakni industri rotan yang pemenuhan bahan bakunya berasal dari wilayah lain. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana tantangan serta rekomendasi dalam penyediaan akses bahan baku rotan. Buletin APBN DETAIL
2021 Optimalisasi Imbal Dagang Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor Realisasi ekspor dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan rata – rata 2,1 persen per tahun. Pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekspor, salah satunya melalui skema imbal dagang. Selain untuk menghemat devisa, skema imbal dagang juga diharapkan mampu mempromosikan produk dan menyasar pasar ekspor baru, menghilangkan hambatan ekspor, dan tercipta transfer teknologi dan pengetahuan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pada lamanya waktu perundingan, kurangnya inklusivitas dalam melibatkan pengusaha, dan masalah komitmen kedua belah negara. Pemerintah diharapkan mampu memasarkan produk dengan nilai tambah, mendatangkan SDM asing untuk transfer teknologi, dan mencegah adanya pelanggaran perjanjian. Buletin APBN DETAIL
2021 Di Balik Kebijakan Relaksasi Ekspor dan Hilirisasi Mineral Logam Merespon situasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi ekspor bahan mentah mineral logam. Dengan adanya relaksasi ini, ekspor bahan mentah akan diperbolehkan meskipun progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) belum mencapai target. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kelanjutan upaya hilirisasi mineral logam di Indonesia. Apabila melihat perkembangannya, upaya hilirisasi tersebut saat ini pun masih relatif belum menunjukkan banyak kemajuan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2022 Permasalahan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, dan United Kingdom-Foreign, Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO2 ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi. Buletin APBN DETAIL
2021 Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buletin APBN DETAIL
2021 Memaksimalkan Iklim Investasi dari Perjanjian IK-CEPA Indonesia telah menandatangani Perjanjian Indonesia - Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Meski sejak awal kerja sama berjalan dengan baik, namun tantangan masih dihadapi Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan berdampak pada bertambahnya porsi investasi Korea Selatan di Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut terdapat beberapa tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Indonesia Menuju Sentra Industri Halal Dunia Prospek industri halal dunia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsumen industri halal global diperkirakan meningkat sebesar 5,2 persen setiap tahun. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam menangkap momentum peluang tersebut. Pemerintah telah menargetkan Indonesia dapat menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024. Namun, untuk mewujudkannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard. Buletin APBN DETAIL
2021 Pembentukan Holding BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari Holding Perkebunan Penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Pemerintah Indonesia memberlakukan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini diberlakukan karena Indonesia banyak mengimpor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah. Setelah diberlakukan pertama kali pada 2014, terdapat tren peningkatan ekspor yang menjanjikan dari produk pengolahan dan pemurnian nikel. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan upaya percepatan pembangunan smelter nikel dalam negeri. Namun di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat upaya ini, antara lain terkait pasokan listrik, pendanaan, perizinan, pengadaan lahan, kesepakatan harga, serta pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan. Buletin APBN DETAIL
2020 Perkembangan Kinerja Foreign Direct Investment (FDI) dan Hambatannya Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Buletin APBN DETAIL
2021 Menelisik Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020. Buletin APBN DETAIL
2020 BPUM: Program Baru Bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK). Buletin APBN DETAIL
2020 Upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Melalui Dana PK2UKM Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) melalui skema dana transfer ke daerah dapat dijadikan solusi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM di daerahnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam jangka panjang ialah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan penggunaan dana PK2UKM yang dihadapi diantaranya: anggaran penyerapan yang masih lamban, rendahnya ketaatan pelaporan pemerintah daerah, belum dilakukannya evaluasi terhadap outcome, dan tantangan kegiatan pelaksanaan pelatihan secara daring. Buletin APBN DETAIL
2020 Penyaluran KUR & Potensi Relaksasi KUR Saat Pandemi Covid-19 Salah satu sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya, karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan menyebabkan UMKM kesulitan untuk membayar KUR. Di masa pandemi ini, selain harus tetap menyalurkan KUR, lembaga penyalur KUR harus melakukan relaksasi KUR. Adapun dampak dari relaksasi ini antara lain: penangguhan pembayaran pokok dan bunga, penambahan plafon, dan kemudahan menjadi debitur dengan penangguhan persyaratan administrasi. Agar penyaluran dan relaksasi KUR tepat sasaran, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga penyalur dalam memberikan KUR. Buletin APBN DETAIL
2020 Review PMN pada LPEI dalam Rangka Mendukung Program Ekspor Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendorong program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor. Pemerintah telah menanamkan modalnya pada LPEI melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari modal awal disetor pada tahun 2009 hingga tahun 2020 sebesar Rp22,93 triliun dengan harapan LPEI mampu mendukung program ekspor nasional. Namun, PMN yang dialokasikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Terlihat dari belum cukup baiknya pertumbuhan penyaluran pembiayaan, kinerja perusahaan, dan belum fokusnya penyaluran pembiayaan pada sektor Usaha Kecil Menengah berorientasi Ekspor (UKME). Buletin APBN DETAIL
2021 Bunga Rampai UMKM dan APBN Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, cash transfer atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih iv Bunga Rampai UMKM & APBN rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional. Buku DETAIL
2021 Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020 Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi merupakan penyumbang kedua terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi rumah tangga. Di tahun 2018, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan yaitu menjadi 32,29 persen dari 32,16 persen pada tahun 2017 yang berlanjut hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, kontribusi investasi turun menjadi 31,73 persen. Referensi APBN DETAIL
2020 Alokasi Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN Berdasarkan Tujuan Pemberian melalui APBN (Periode 2015-2020) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara untuk 3 hal, yaitu : (1) Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas; (2) Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik Negara; atau (3) Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara. Dalam PP yang sama, dijelaskan juga bahwa alokasi dana PMN berasal dari 3 sumber dana, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan dari sumber lainnya (keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham). Referensi APBN DETAIL
2022 Manifestasi Ideal Pengelolaan Terpadu UMKM - Videografis DETAIL
2021 Menyoal Komitmen PMN kepada PT. KAI sebagai Leading Consortium Kereta - Videografis DETAIL
2021 Permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) - Videografis DETAIL
2021 Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia saha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia. Peran strategis tersebut tergambar dari data perkembangan UMKM milik Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 96,96 persen tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya itu saja, peran strategis tersebut juga terlihat dari kontribusi UMKM sebagai bantalan ekonomi nasional ketika menghadapi krisis. Hal tersebut terlihat ketika ekonomi nasional dihadapkan pada krisis. UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar, dan demikian juga pada saat krisis 2008/2009 (Bank Indonesia, 2015). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 UMKM: Perkembangan dan Dukungan Pemerintah Melalui APBN Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandangan para ahli dan studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema (baik subsidi, cash transfer maupun bentuk skema lainnya) merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan salah satu agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Pandangan ini bukan tanpa dasar. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja yang tinggi adalah yang mendasari pandangan tersebut. Sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa keberadaan sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perekonomian, termasuk kinerja pengentasan kemiskinan. Besarnya sumbangsih terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, yang berkorelasi linear terhadap pendapatan per kapita masyarakat, merupakan indikator atau bukti kontribusi yang signifikan dari UMKM. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Kajian Terhadap Kinerja Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia BI mencatat aliran modal asing melalui investasi langsung yang masuk ke Indonesia pada periode 2014-2019 sebesar USD106,945 juta. Dengan nilai transaksi berjalan yang selalu tercatat negatif maka Penanaman Modal Asing (PMA) berperan penting dalam menjaga nilai NPI agar tetap surplus. Pertumbuhan realisasi PMA cenderung fluktuatif pada periode 2014-2019 dengan adanya lonjakan yang terjadi di tahun 2017. Di tahun 2020 ini, berbagai negara dihantam pandemi Covid-19 yang sangat memukul perekonomian global dan mengancam resesi di beberapa negara, seperti RR Tiongkok, Singapura dan Jepang. Dimana ketiga negara tersebut merupakan investor terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu memperkuat hubungan investasi dengan beberapa negara lainnya. Adapun beberapa negara potensial yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat saat ini dan telah menjalin hubungan investasi dengan Indonesia yaitu Belanda, British Virginia Islands, Australia dan Korea Selatan. Dalam menarik minat investor tentunya ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti perijinan, kepastian hukum dan stabilitas politik dan keamanan. Dengan segera diberlakukannya UU Omnibuslaw Cipta Karya dan Perpajakan dapat memberikan angin segar untuk kemudahan berinvestasi di Indonesia. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Sebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Agar tercapai tujuan dari program KUR ini, pemerintah menetapkan target kepada lembaga keuangan dalam menyalurkan KUR, dan target plafon dari tahun ke tahun selalu meningkat, dimana target plafon pada pada tahun 2015 sebesar Rp30 triliun, tahun 2016 sebesar Rp100 triliun, tahun 2017 sebesar Rp110 triliun, tahun 2018 sebesar Rp123 triliun, tahun 2019 sebesar Rp140 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp190 triliun yang akan ditingkatkan secara bertahap sampai Rp325 triliun pada tahun 2024. Peningkatan plafon ini diarahkan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, meningkatkan daya saing UMKM, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya di sektor industri minimal sebanyak 60 persen dari plafon yang disediakan, sektor produksi tersebut terdiri dari sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa produksi. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Permasalahan Saving Plan Bancassurance Jiwasraya Saving Plan Bancassurance atau JS Saving Plan yang pertama kali diperkenalkan pada 2013 merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Produk bancassurance ini masa asuransinya adalah 5 tahun, tetapi masa investasinya 1 tahun yang artinya setiap tahun jatuh tempo dan harus dibayar kecuali nasabah meminta diperpanjang. Jadi meskipun sudah jatuh tempo 1 tahun, masa proteksi asuransi terhadap kecelakaan masih terus berlangsung sampai tahun ke 5. Namun jika terjadi risiko di masalah investasi, maka akan dibayarkan sesuai nilai asuransinya. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM Pemerintah menetapkan Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai salah satu Major Project baru pada tahun 2022 sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, K/L terkait, off taker BUMN, BUMD, dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector. Pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Dalam pelaksanaanya pengelolaan terpadu UMKM tentu saja akan dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan yang bisa ditampik. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VI Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi VI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi VI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2020 Penguatan Transfer ke Daerah bagi Kemudahan Berusaha di Daerah Realisasi investasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II 2019 (Rp200,5 triliun). Penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kekhawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia akibat pandemi. Untuk itu perbaikan kemudahan berusaha menjadi awalan yang baik untuk perbaikan usaha dan investasi tersebut. Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, dalam pelaksanaannya permasalahan atas kondisi kemudahan berusaha di Indonesia kerap menyelimuti dan menjadi penghambat peningkatan investasi di daerah terlebih di tengah adanya pandemi dan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah kedepan. Dimana beberapa permasalahan tersebut antara lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, belum memadainya SDM yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis, serta belum termanfaatkan dengan optimal standarisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) system. Analisis APBN DETAIL
2020 Evaluasi Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN Periode 2015 - 2019 Berdasarkan Perkembangan PMN kepada BUMN periode 2014-2019, terjadi peningkatan penyaluran PMN ke BUMN yang sangat siginifikan pada tahun 2015 sebesar 2.062,8 persen dibandingkan tahun 2014. Peningkatan PMN ke BUMN ini bertujuan guna mendukung program prioritas nasional dalam mewujudkan Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Tingginya penyaluran PMN kepada BUMN sayangnya masih belum diiringi dengan transparansi dalam proses penentuan BUMN mana yang berhak mendapatkan PMN. Masih belum terciptanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pemberian PMN kepada BUMN. Selain itu, evaluasi kinerja keuangan maupun evaluasi tujuan terkadang tidak menjadi dasar penyaluran PMN pada BUMN, sehingga menyebabkan hasil yang ditargetkan atas PMN yang disalurkan kurang optimal baik bagi pembangunan maupun APBN. Dalam analisis ini akan mengkaji PMN pada BUMN periode 2015-2019, baik BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan. Objek kajian dilihat dari sisi evaluasi tujuan pemberian PMN pada BUMN, evaluasi kinerja keuangan BUMN penerima PMN, serta rekomendasi terhadap evaluasi yang dikaji. Berdasarkan tujuan pemberian PMN pada BUMN periode 2015-2019 telah sesuai dengan tujuan pemberian PMN Pada BUMN di RPJMN 2015-2019. Tujuan pemberian PMN pada BUMN periode 2015-2019 didominasi oleh peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur, dan perumahan. Sedangkan tujuan untuk meningkatkan daya saing yang mampu memperbaiki kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu, masih belum terdapat tolok ukur yang jelas dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan oleh BUMN. Analisis APBN DETAIL
2020 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VI DPR RI Data Indikator DETAIL
2021 Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Aspek Produksi Hai sobat PKA! Berdasarkan perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta usaha atau setara 99,99 persen dari total usaha yang ada di Indonesia. Meskipun masih demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor sangat rendah dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Selama periode tahun 2015-2019 rata-rata kontribusi UMKM hanya 14,93 persen, sedangkan UB sebesar 85,07 persen. Padahal, secara kuantitas jumlah UMKM jauh lebih besar dari UB. Lebih lanjut, kontribusi ekspor UMKM terhadap terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. Rendahnya akses pasar pada 2019 tersebut lebih buruk dibanding 2015, di mana ekspor UMKM pada 2015 masih mampu mencatatkan kontribusi sebesar 15,73 persen terhadap total ekspor nonmigas. Lalu bagaimana dengan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Aspek Produksi? Kamu dapat melihat slide selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlianSetjenDPRRI #SetjenDPRRI #Komisi6 #Komisi6DPRRI #Komisi_VI #umkm Infografis DETAIL
2021 Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM Pemerintah menetapkan Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai salah satu Major Project baru pada tahun 2022 sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, K/L terkait, off taker BUMN, BUMD, dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector. Pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Dalam pelaksanaanya pengelolaan terpadu UMKM tentu saja akan dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan yang bisa ditampik. Lebih lanjut, tantangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pembiayaan. Kredit macet merupakan kemungkinan yang akan terjadi pada penyediaan akses pembiayaan. Lebih lanjut, calon debitur dari sektor IKM umumnya belum mendapatkan informasi adanya pembiayaan UMKM dari pemerintah. Kedua, bahan baku dan ruang atau alat produksi bersama. Pengendalian mutu bahan baku merupakan poin yang wajib diperhatikan pemerintah selain memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong. Disamping itu, dibutuhkan pengaturan dalam hal distribusi dan antrian supaya penggunaan mesin lebih optimal. Ketiga, kurasi dan standardisasi produk. Diperlukan penerapan standar berdasarkan pada kebutuhan industri nasional dan memastikan pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-standar yang diterapkan di negara-negara tujuan ekspor. Disisi lain, sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi UMKM khususnya bagi yang akan mengekspor produknya. Keempat, rendahnya kemampuan UMKM mengakses pasar global dan domestik. Lemahnya kualitas SDM serta implikasinya terhadap keterbatasan informasi, pemenuhan aspek legalitas, serta pemanfaatan teknologi informasi bagi UMKM merupakan refleksi masih lemahnya pendampingan yang diberikan oleh negara. Kelima, minimnya pendampingan UMKM. Dukungan anggaran melalui APBN tidak memadai untuk memberikan dukungan pendampingan yang optimal. Keenam, regulasi. Pengurusan perijinan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit, keterbatasan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM serta pendampingan UMKM terkait perijinan merupakan tantangan yang harus mampu dijawab dalam pengelolaan UMKM terpadu dalm hal regulasi. Terakhir, pendataan UMKM. Memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui OSS. Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas. Infografis DETAIL
2020 Evaluasi Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN Periode 2015-2019 Berdasarkan Perkembangan PMN kepada BUMN periode 2014-2019, terjadi peningkatan penyaluran PMN ke BUMN yang sangat siginifikan pada tahun 2015 sebesar 2.062,8 persen dibandingkan tahun 2014. Peningkatan PMN ke BUMN ini bertujuan guna mendukung program prioritas nasional dalam mewujudkan Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Tingginya penyaluran PMN kepada BUMN sayangnya masih belum diiringi dengan transparansi dalam proses penentuan BUMN mana yang berhak mendapatkan PMN. Masih belum terciptanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pemberian PMN kepada BUMN. Selain itu, evaluasi kinerja keuangan maupun evaluasi tujuan terkadang tidak menjadi dasar penyaluran PMN pada BUMN, sehingga menyebabkan hasil yang ditargetkan atas PMN yang disalurkan kurang optimal baik bagi pembangunan maupun APBN. Dalam analisis ini akan mengkaji PMN pada BUMN periode 2015-2019, baik BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan. Objek kajian dilihat dari sisi evaluasi tujuan pemberian PMN pada BUMN, evaluasi kinerja keuangan BUMN penerima PMN, serta rekomendasi terhadap evaluasi yang dikaji. Berdasarkan tujuan pemberian PMN pada BUMN periode 2015-2019 telah sesuai dengan tujuan pemberian PMN Pada BUMN di RPJMN 2015-2019. Tujuan pemberian PMN pada BUMN periode 2015- 2019 didominasi oleh peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur, dan perumahan. Sedangkan tujuan untuk meningkatkan daya saing yang mampu memperbaiki kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu, masih belum terdapat tolok ukur yang jelas dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan oleh BUMN. Berdasarkan realisasi PMN dari 2015-2019, pemerintah telah mengucurkan PMN kepada BUMN sebesar Rp142.126.000.000.000. Selama lima tahun tersebut, BUMN yang mendapatkan PMN sebanyak 48 perusahaan baik berbentuk perum maupun perseroan. Berdasarkan kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan PMN periode 2015-2019, rasio likuiditas berupa current ratio (CR) rata-rata selama 5 tahun membukukan kinerja keuangan yang sehat karena berada di atas current ratio standar industri. Sedangkan return on equity (ROE) dan return on asset (ROA) menghasilkan kinerja yang kurang sehat karena berada di bawah ROE dan ROA standar industri. Sedangkan net profit margin (NPM) BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi berada dibawah NPM standar industri dan BUMN Jasa Keuangan & Asuransi membukukan kinerja sehat karena berada di atas NPM standar industri. Beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah, diantaranya pentingnya mencantumkan tujuan penyaluran PMN pada BUMN, menyusun tolok ukur evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap evaluasi tujuan penyaluran PMN pada BUMN, melakukan pembedaan alat ukur kinerja keuangan antara BUMN yang berorientasi profit dan BUMN yang menyediakan pelayanan publik serta antara tiap sektor yang masuk ke dalam BUMN Non Jasa Keuangan sesuai dengan karakteristiknya, dan hasil evaluasi baik tujuan maupun kinerja keuangan BUMN penerima PMN harus menjadi dokumen yang harus dipertimbangkan dalam menentukan penerima PMN pada BUMN di kemudian hari. Oleh karena itu, variabel apa saja yang menjadi bagian dari evaluasi menjadi penting untuk senantiasa dilakukan perbaikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga manfaat dari alokasi PMN terhadap BUMN dapat lebih optimal baik untuk pembangunan maupun terhadap APBN. Infografis DETAIL
2022 Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, GDP Amerika Serikat, GDP Indonesia terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat (XKUSA) (Trademap) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri dari pendapatan nasional yang diproxykan dengan GDP baik Indonesia (GDPI) (World Bank) maupun GDP Amerika Serikat (GDPUSA) (macrotrends) serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Metode analisis data yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) karena keempat variabel stasioner pada first different dan keempat variabel ini tidak terjadi kointegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan variabel nilai tukar tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena nilai t probabilitasnya lebih besar dari nilai statistik 5%. Variabel nilai tukar bertanda positif pada hasil ECM jangka pendek bermakna bahwa adanya pelaku usaha berani mengambil risiko atas ketidakpastian nilai tukar. Jurnal Budget DETAIL
2022 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambahkan sembilan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan UMKM paska berlakunya UU Cipta Kerja dan tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar pelaku UMKM di Indonesia dapat naik kelas. Jurnal Budget DETAIL
2021 Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada awal tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai bentuk perdagangan bebas di wilayah negara-negara ASEAN resmi diberlakukan, yang berimplikasi dihilangkannya hambatan terhadap arus barang antarnegara ASEAN. Sejauh ini, market share produk karet Indonesia di pasar ASEAN masih relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya daya saing produk karet Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana daya saing produk karet Indonesia sebelum dan sesudah penerapan MEA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor produk karet Indonesia di pasar ASEAN sebelum dan sesudah penerapan MEA. Dalam menganalisis daya saing karet di pasar ASEAN, metode analisis data yang digunakan yakni Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD). Hasil penelitian ini menemukan antara lain: (a) produk ban bertekanan dalam kondisi baru di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam konsisten memiliki daya saing, baik sebelum maupun sesudah MEA; (b) karet alam berdaya saing secara konsisten di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; (c) berdasarkan perhitungan EPD, terjadi perbaikan posisi karet alam di Malaysia dan Singapura (retreat menjadi falling star), serta Vietnam (falling star menjadi rising star) setelah MEA; (d) berdasarkan perhitungan RCA, produk karet divulkanisasi selain karet keras berdaya saing hanya di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; dan (e) berdasarkan perhitungan RCA, secara konsisten produk ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi memiliki daya saing di Singapura, Thailand, dan Vietnam, baik sebelum maupun sesudah MEA. Jurnal Budget DETAIL
2021 Evaluasi Kritis Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawa konsekuensi kinerja keuangan PT PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif asosiatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif, yaitu laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2010-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan koefisien korelasi rank spearman untuk menguji hubungan rasio tunai, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.. Hasil yang diperoleh bahwa kinerja keuangan PT PLN (Persero) sangat tergantung dari subsidi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi listrik (Biaya Pokok Penyediaan/BPP) di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan terdapat hubungan rasio tunai dan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik. Hasil uji korelasi rank spearman juga menunjukkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik. Pemberian subsidi listrik pun juga masih terdapat permasalahan, yaitu ketidakhematan BPP dan ketidaktepatan sasaran subsidi listrik. Jurnal Budget DETAIL
2021 Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memegang peranan yang memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Di Pasar ASEAN Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri ini menyumbang sebesar 5,8 persen terhadap industri manufaktur (BPS, 2020). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri TPT merupakan sektor industri terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja apabila dibandingkan dengan sektor industri manufaktur lainnya (BPS, 2020). Dilihat kinerja perdagangannya, produk TPT juga menunjukkan kinerja yang baik dengan selalu tercatat surplus terutama dari tahun 2015 sampai 2019. Bahkan Indonesia tercatat sebagai 15 besar eksportir produk tekstil di dunia pada tahun 2018, karena Indonesia memasok 1,67 persen komoditas tekstil dunia (UNComtrade, 2020). Besarnya potensi pada industri TPT ini seharusnya menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam menguasai pasar produk TPT di kawasan ASEAN. Dalam studi ini bertujuan untuk menganalisis daya saing industri TPT Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya dan faktorfaktor yang memengaruhi daya saing industri TPT di Kawasan ASEAN. Metode yang digunakan dalam menganalisis daya saing TPT Indonesia di Kawasan ASEAN ialah dengan Revealed Comparative Advantage (RCA). Selain itu, dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing digunakan metode regresi ordinary least square (OLS). Adapun kurun waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2000 hingga 2019 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2005, nilai RCA ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke pasar ASEAN kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil memiliki keunggulan komparatif dan daya saing ke pasar ASEAN. Namun pada tahun 2005-2019 nilai RCA ekspor tekstil Indonesia ke pasar ASEAN justru terus mengalami penurunan dengan nilai kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tekstil indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif dan daya saing yang kuat ke pasar ASEAN. Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi ordinary least square menunjukkan bahwa variabel independen REER, harga ekspor, dan investasi secara statistik signifikan dan berhubungan negatif dengan daya saing ekspor TPT Indonesia di Kawasan ASEAN. Sementara itu harga energi, atau dalam hal ini gas, secara statistik tidak signifikan menjelaskan daya saing industri TPT. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali terhadap regulasi atau kebijakan impor bahan baku yang dianggap memberatkan pelaku industri TPT, mengingat kebutuhan bahan baku industri TPT masih belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari domestik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap banyaknya impor produk tekstil dengan merevisi terhadap bea masuk produk tekstil. Dengan demikian, pemerintah tetap melindungi sisi hilir dengan tetap memberi insentif pada sisi hulu. Jurnal Budget DETAIL
2020 Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Hal ini dilakukan di antaranya untuk mengetahui kontribusi kinerja keuangan BUMN di sektor perbankan terhadap laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dan persentase kepemilikan saham pemerintah, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dividend payout ratio (DPR) pada BUMN sektor perbankan seperti return on assets (ROA) dan capital adequacy ratio (CAR) secara bersama-sama (simultan), untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal/CAR terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBP KND atas laba BUMN sektor perbankan. Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan hanya Bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba dan persentase kepemilikan saham pemerintah yang besar sehingga penerimaan PNBP KND sektor perbankan secara keseluruhan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Begitu pula variabel CAR (X2). Realisasi PNBP KND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan selalu melampaui target PNBP KND atas laba pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memerhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memerhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan. Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Teori Dunning, salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja. Dalam satu dekade terakhir, upah minimum provinsi mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia, dengan menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011- 2019 dan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UMP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga UMP akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya. Hasil lain dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat sebagai variabel kontrol lainnya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN Penanaman Modal Asing (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang karena dapat memberikan sarana untuk meningkatkan modal dengan biaya yang efektif. Sejak diresmikannya ASEAN Economics Community (AEC) kebijakan di bidang investasi menjadi hal yang krusial. Ditambah lagi aliran masuk FDI ke ASEAN semakin meningkat di tiap tahunnya di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, semakin penting dilaksanakan penelitian mengenai FDI negara ASEAN, terutama faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga kawasan ASEAN semakin mampu menarik FDI, baik FDI dari antara negara ASEAN (intra ASEAN) maupun FDI dari negara partner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinasi FDI di ASEAN, khususnya 6 negara anggota yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Metode analisis yang digunakan ialah analisis data panel dengan common effect model. Adapun data cross section berjumlah enam negara dengan kurun waktu 12 tahun yaitu 2007 hingga 2018. Variabel independen yang digunakan yaitu market size (diproksikan dengan PDB), nilai kurs, trade openness, tingkat suku bunga, inflasi dan stabilitas politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan perilaku dari variabel dependen (FDI) sebesar 71,2 persen, sedangkan sisanya, sebesar 28,2 persen perilaku dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan di dalam model ini. Besarnya FDI di keenam negara ASEAN yang diteliti dipengaruhi secara signifikan oleh market size (PDB), nilai kurs, trade openness, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik. Seluruh variabel yang digunakan juga memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan, di mana tingkat market size, depresiasi nilai tukar, trade openness, dan stabilitas politik memiliki pengaruh yang positif terhadap FDI, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif. Namun, berdasarkan hasil signifikansi masing-masing variabel tersebut, ditemukan bahwa variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya FDI di ASEAN walaupun memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan. Jurnal Budget DETAIL
2020 Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia Perbankan memiliki peranan penting terhadap kinerja perekonomian suatu negara, yang secara khusus melalui fungsi intermediasi (financial intermediary function) yang dijalankan oleh perbankan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi intermediasi dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesehatan suatu bank atau industri perbankan itu sendiri. Salah satu indikator kesehatan suatu bank atau industri perbankan adalah rasio antara nilai kredit bermasalah dengan total kredit yang dikucurkan oleh bank atau industri perbankan, yang lebih dikenal dengan sebutan Non- Performing Loans (NPL). Dalam berbagai literatur, faktor-faktor atau determinan yang memengaruhi NPL dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni determinan makroekonomi (the macroeconomic determinants) dan determinan yang bersumber dari internal bank itu sendiri (the bank-specific determinants). Salah satu determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah perubahan atau pergerakan harga komoditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia, dengan menggunakan data kuartalan pada periode 2003-2019 dan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap NPL, dimana rasio NPL akan menurun ketika harga komoditas naik. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen harga komoditas akan menurunkan NPL sebesar 0,862 pada jangka pendek dan 4,088 pada jangka panjang. Hasil lain dari penelitian ini adalah rasio NPL akan menurun ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan inflasi yang menurun. Jurnal Budget DETAIL
2017 a a Jurnal Budget DETAIL