Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi VII

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Dilema di Balik Subsidi Energi Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi. DETAIL
2021 Transformasi Ketenagalistrikan Indonesia Melalui Dekarbonisasi Ketenagalistrikan Potensi energi terbarukan mencapai 419,3 GW, yang terdiri dari 133 GW energi non-intermittent dan 286,3 GW energi intermittent. Namun, baru dimanfaatkan sebesar 10,2 GW. Terdapat peluang pengembangan energi terbarukan di daerah kepulauan. Penggunaan EBT menjadi komitmen global karena telah sebagian besar negara di dunia telah melakukan ratifikasi Perjanjian Paris serta banyak perusahaan multi nasional telah berkomitmen terhadap pemanfaatan EBT. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Reformasi Subsidi BBM Tepat, Peningkatan Defisit APBN Dapat Dihambat Reformasi subsidi BBM mutlak dibutuhkan agar alokasi belanja negara dapat lebih produktif. Bentuk reformasi subsidi BBM dalam konteks kebijakan fiskal dapat berupa subsidi langsung maupun subsidi tidak langsung. Salah satu bentuk dari subsidi langsung adalah mengganti subsidi barang ke orang atau target grup. Subsidi orang atau target grup akan menempatkan peran subsidi sesuai marwahnya yaitu salah satunya sebagai pemerataan pembangunan. Sedangkan bentuk subsidi tidak langsung dapat berupa perbaikan kebijakan di hulu migas, di antaranya pemberian insentif, perbaikan perijinan, dan kemudahan pembebasan lahan. Reformasi dari sisi hulu bukan hal yang mudah dan murah, namun efeknya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta akan memengaruhi ketahanan energi Indonesia. Analisis APBN DETAIL
2022 Peluang dan Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2022 Dilema di Balik Subsidi Energi Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi. Buletin APBN DETAIL
2022 Mengulas Kawasan Industri Prioritas Kuala Tanjung (KIKT) Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan pembangunan yang mampu memberikan multiplier effect, salah satunya dengan membangun kawasan industri yang berada di setiap pulau di Indonesia yang akan menumbuhkan gairah perekonomian di sekitar wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut. Sebagai contoh, pembangunan dan pengembangan kawasan industri ini akan memicu berkembangnya industri-industri lain, seperti real estate, restoran, perhotelan, dan lain-lain. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia Sepanjang tahun 2017-2019, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terus meningkat. Peningkatan ini merupakan potensi besar bagi industri Indonesia. Namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan kinerja industri ini. Padahal, saat ini industri tekstil menjadi sektor prioritas pengembangan dalam Making Indonesia 4.0, sehingga pelaksanaan program yang dicanangkan untuk tahun 2021 masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, rendahnya daya saing investasi, tingginya biaya energi, kurang produktifnya mesin industri yang digunakan, regulasi, serta risiko impor. Buletin APBN DETAIL
2022 Hambatan dan Tantangan dalam Pengembangan B attery Electric Vehicle Indonesia Indonesia merupakan salah satu penyumbang bahan baku mobil listrik di dunia, dimana cadangan nikel terbesar dunia dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebanyak 21 juta ton cadangan nikel. Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui kebijakan transisi energi, akan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai dalam skala besar. Namun, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan baterai EV di Indonesia, seperti dari sisi teknologi dan cost, infrastruktur, dan market. Industri baterai Indonesia perlu dipercepat dalam menghasilkan harga baterai listrik yang lebih ekonomis. Untuk itu, diperlukan berbagai dukungan regulasi dan insentif pendukung untuk menciptakan demand BEV yang dapat mendorong industri EV semakin tumbuh. Buletin APBN DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya, pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Potensi dan Tantangan Logam Tanah Jarang Nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga di Indonesia. Pengembangan LTJ menjadi penting mengingat LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai industri elektronik, industri otomotif, industri pertahanan, serta dapat digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Tiongkok sebagai penghasil utama LTJ dunia mengurangi pasokan yang menyebabkan melambungnya harga LTJ. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi lokasi pilihan bagi importir ataupun investor dari berbagai negara dalam mengembangkan komoditas LTJ. Mengingat potensi LTJ di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan penyusunan roadmap LTJ, persiapan offtaker dalam negeri, mengontrol aktivitas penambang ilegal, serta perlu adanya regulasi yang mengatur penambangan LTJ. Buletin APBN DETAIL
2022 Kelangkaan Solar: Penyebab dan Dampaknya Beberapa hari silam, sempat terjadi kelangkaan solar bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah disparitas harga yang signifikan antara solar bersubsidi dengan solar nonsubsidi, penetapan kuota solar bersubsidi tahun ini yang lebih rendah dibanding tahun lalu, dan lambatnya alur distribusi solar bersubsidi dari terminal BBM. Kelangkaan ini pada akhirnya berakibat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik produsen, konsumen, maupun ekonomi nasional keseluruhan yang tercermin dari kenaikan inflasi. Buletin APBN DETAIL
2022 Kenaikan Harga Minyak Mentah: Dongkrak atau Pasak APBN? Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia karena peningkatan permintaan global di masa pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memanas mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi perbaikan ekonomi, baik di level global maupun nasional. Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sekaligus menandakan fase pemulihan ekonomi nasional berjalan di sepanjang tahun 2021. Pos penerimaan negarapun tercatat surplus dan meningkat tajam pada kuartal I tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen serta optimisme penerimaan negara tersebut menyiratkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih akseleratif sehingga dapat segera menjalankan agenda transformasi ekonomi. Namun, lonjakan harga minyak dunia dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat siaga dalam menghadapi momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan konflik geopolitik global serta kenaikan harga minyak dunia. Buletin APBN DETAIL
2021 Pengembangan Industri CPO untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Peningkatan permintaan atas CPO sebagai input baku bahan bakar terbarukan, menyebabkan peningkatan harga CPO dunia yang diprediksi akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia perlu memanfaatkan permintaan dunia untuk memaksimalkan penambahan nilai tambah dalam negeri melalui peningkatan infrastruktur dan riset serta fasilitas untuk menarik investor industri CPO. Untuk itu pemerintah perlu melakukan akses pendanaan infrastruktur dan riset serta mendorong kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan pemasaran produk CPO dan mampu bersaing di pasar global dengan negara eksportir CPO lainnya. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Investasi Hilir Minyak dan Gas (Migas) Kegiatan hilir migas meliputi proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pemasaran) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Selama periode 2015-2019 kinerja investasi sektor hilir migas berfluktuatif namun cenderung menurun. Masih berfluktuatifnya kinerja investasi hilir migas di tengah konsumsi dan kebutuhan energi yang terus meningkat merupakan indikasi bahwa investasi di sektor ini masih belum optimal. Target yang ditetapkan oleh pemerintah dikatakan cukup ambisius mengingat realisasi investasi sepanjang 2015- 2019 yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 11,37 persen. Dihadapkan oleh tantangan investasi hilir migas, pemerintah terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di hilir migas dan memperbaiki investasi hilir migas. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan Sektor kehutanan/Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yaitu sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut. Upaya menurunkan emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui restorasi dan pemulihan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengurangan laju deforestasi dan pengendalian kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat besar seperti tembaga, emas dan perak. Blok Wabu adalah salah satu potensi masa depan sebagai penghasil emas dan perak di Indonesia. Blok Wabu yang dulunya di kelola PTFI saat ini telah dilepas dan dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Provinsi Papua telah mendorong agar Blok Wabu ini dikelola oleh BUMN. Namun, terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut yakni: pembiayaan yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan, akses yang belum tersedia dan wilayah penambangan yang terletak di pegunungan, maupun wilayah penambangan Blok Wabu yang terletak di wilayah konflik. Buletin APBN DETAIL
2021 Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Nikel Terdapat lima fokus agenda utama dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 yang salah satunya adalah pelaksanaan revitalisasi industri melalui hilirisasi guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Pelaksanaan revitalisasi industri TA 2023 harus tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Berdasarkan RIPIN pada program pembangunan periode 2020-2035, revitalisasi industri yang dilakukan berupa revitalisaSi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Berdasarkan Nota Keuangan (NK) RAPBN TA 2023, hilirisasi mineral khususnya nikel menjadi salah satu agenda yang akan didorong pada tahun 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Di Balik Kebijakan Relaksasi Ekspor dan Hilirisasi Mineral Logam Merespon situasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi ekspor bahan mentah mineral logam. Dengan adanya relaksasi ini, ekspor bahan mentah akan diperbolehkan meskipun progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) belum mencapai target. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kelanjutan upaya hilirisasi mineral logam di Indonesia. Apabila melihat perkembangannya, upaya hilirisasi tersebut saat ini pun masih relatif belum menunjukkan banyak kemajuan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2021 Perkembangan dan Tantangan Hilirisasi Batubara Saat ini, terjadi tren perubahan paradigma pemanfaatan sumber energi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Dimana perubahan ini pada akhirnya akan berdampak pada kinerja ekspor batubara dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Percepatan hilirisasi batubara dapat menjadi salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna memitigasi dampak perubahan tersebut. Percepatan ini diperlukan karena proses hilirisasi batubara di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan aspek keekonomian, tekanan pembiayaan, masih rendahnya permintaan produk hilirisasi batubara di dalam negeri, serta belum adanya peta jalan hilirisasi batubara. Buletin APBN DETAIL
2022 Daerah Penghasil DBH SDA: Untung Atau Buntung? Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata. Buletin APBN DETAIL
2021 Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara. Buletin APBN DETAIL
2021 Dampak Kebijakan Pengurangan Diskon Listrik Kebijakan diskon listrik sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali hingga April 2021. Perubahan ini ditetapkan untuk mengurangi beban diskon listrik dalam APBN. Kendati diproyeksikan akan berpengaruh signifikan pada pengurangan belanja APBN, namun kebijakan diskon listrik ini masih bisa berpengaruh pada kemiskinan karena listrik termasuk konsumsi utama di masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pengurangan diskon listrik pada kebijakan selanjutnya adalah pemerintah harus melihat momen yang tepat, sebaiknya mengurangi jumlah maksimal jam pemakaian per bulan daripada mengurangi persentase diskon, dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akurasi sasaran diskon listrik pada kebijakan selanjutnya. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan dalam Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sektor transportasi saat ini mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Sektor transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia bercita-cita menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memerhatikan bagaimana kesiapan industri nasional dalam menyiapkan berbagai infrastruktur guna mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Buletin APBN DETAIL
2021 Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Pemerintah Indonesia memberlakukan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini diberlakukan karena Indonesia banyak mengimpor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah. Setelah diberlakukan pertama kali pada 2014, terdapat tren peningkatan ekspor yang menjanjikan dari produk pengolahan dan pemurnian nikel. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan upaya percepatan pembangunan smelter nikel dalam negeri. Namun di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat upaya ini, antara lain terkait pasokan listrik, pendanaan, perizinan, pengadaan lahan, kesepakatan harga, serta pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Reformasi Subsidi Listrik Menjadi Bansos Dalam rangka meningkatkan efektivitas subsidi listrik, pemerintah akan melakukan reformasi subsidi listrik menjadi bantuan sosial (bansos) melalui kartu sembako mulai tahun 2021. Namun, pada Program Sembako sendiri terdapat permasalahan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). TNP2K (2020) menyebutkan bahwa saat ini tingkat exclusion/inclusion error pada DTKS sebesar 20 persen. Selain itu, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia belum mencapai 100 persen. Pemerintah seharusnya menyiapkan data yang mutakhir dan valid serta meningkatkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru tanah air terlebih dahulu sebelum kebijakan ini mulai dilaksanakan. Buletin APBN DETAIL
2020 Analisis Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan-I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Salah satu industri strategis yang terdampak cukup parah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Berbagai persoalan dihadapi oleh industri TPT. Mulai dari rendahnya permintaan global dan domestik untuk produk TPT, sampai dengan permasalahan produk impor di pasar domestik serta kinerja keuangan perusahaan industri TPT yang tertekan. Untuk itu, diperlukan stimulus kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan industri TPT dalam negeri. Buletin APBN DETAIL
2020 Perkembangan Proyek Jaringan Gas Kota Proyek jaringan gas (jargas) kota yang dinilai murah, aman, dan ramah lingkungan ini mulai diinisiasi sejak 2009 sebagai komplementer program konversi minyak tanah ke LPG. Hal ini bertujuan untuk menekan tingginya impor LPG. Evaluasi proyek jargas terkendala oleh inkonsistensi data, namun secara garis besar, pencapaian jargas masih belum mencapai target. Adapun kendala yang dihadapi antara lain nilai keekonomian yang masih belum tercapai, tuntutan pemeliharaan infrastruktur, serta rawan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kajian yang diperlukan secara mendetail, selektif terhadap badan usaha, serta koordinasi dan sosialisasi yang efektif. Buletin APBN DETAIL
2020 Revisi Regulasi Impor Limbah Non-B3 & Dampaknya Bagi Industri Industri baja dan industri kertas melakukan impor limbah non B-3 yg diatur melalui regulasi impor limbah non-B3 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Adanya kasus penyelundupan limbah B3 yang kerap terjadi dan celah pada terminologi mendasari revisi regulasi impor limbah non-B3 menjadi Permendag No. 92/2019. Dalam pelaksanaannya, revisi regulasi tersebut berdampak pada industri khususnya industri baja dan industri kertas sebagai akibat adanya ketentuan-ketentuan yang berubah, pendeknya masa transisi, serta kurangnya sosialisasi. Untuk mengatasi dampak dari perubahan regulasi diperlukan langkah-langkah antara lain mempercepat relaksasi kebijakan impurities, melakukan sosialisasi kepada industri, memastikan adanya koordinasi antar instansi dan pengawasan impor, serta membenahi sistem pengelolaan sampah. Buletin APBN DETAIL
2020 Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon Pembangunan Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai keterbatasan dalam hal dana yang tersedia untuk membiayai program pemerintah dan juga pembangunan infrastruktur. Pajak karbon merupakan salah satu cara untuk membantu mengurangi emisi karbon dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, mayoritas negara-negara industri yang paling banyak berkontribusi terhadap efek rumah kaca atau kerusakan iklim dan lingkungan global, tidak menerapkan aturan pajak karbon ini. Jika pemerintah mau menerapkan pajak karbon maka pajak tersebut harus bisa meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2020 Implementasi Mandat Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri Masih belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya. Untuk mengakselerasikan implementasi mandat ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada pengurangan beberapa pos biaya, mendorong investasi infrastruktur jaringan gas, dan pengawasan lebih lanjut pada industri prioritas. Buletin APBN DETAIL
2022 Reformasi Subsidi BBM Tepat, Peningkatan Defisit APBN Dapat Dihambat Reformasi subsidi BBM mutlak dibutuhkan agar alokasi belanja negara dapat lebih produktif. Bentuk reformasi subsidi BBM dalam konteks kebijakan fiskal dapat berupa subsidi langsung maupun subsidi tidak langsung. Salah satu bentuk dari subsidi langsung adalah mengganti subsidi barang ke orang atau target grup. Subsidi orang atau target grup akan menempatkan peran subsidi sesuai marwahnya yaitu salah satunya sebagai pemerataan pembangunan. Sedangkan bentuk subsidi tidak langsung dapat berupa perbaikan kebijakan di hulu migas, di antaranya pemberian insentif, perbaikan perijinan, dan kemudahan pembebasan lahan. Reformasi dari sisi hulu bukan hal yang mudah dan murah, namun efeknya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta akan memengaruhi ketahanan energi Indonesia. Sekilas APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Tinjauan Kritis atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan Sekurang-kurangnya dalam satu dekade terakhir, kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 30,6 persen setiap tahunnya terhadap Produk Domestik Bruto. Terhadap daya serap tenaga kerja, ketiga sektor ini mampu menyerap sekitar 46,93 persen tenaga kerja setiap tahunnya dalam periode yang sama. Besarnya kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto dan daya serap tenaga kerja nasional, menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan memiliki kedudukan strategis dalam perekonominan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Namun, dalam satu dekade terakhir ketiga sektor mengalami kinerja penurunan, baik proporsi terhadap produk domestik bruto maupun daya serap tenaga kerja nasional. Buku DETAIL
2022 BBM Bersubsidi Antara Realita dan Inflasi Kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM Rp24,7 triliun menjadi bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjangkar inflasi yang cenderung meningkat saat ini (Kompas, 2022). Bantuan sosial ini menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS triwulan II tahun 2022, daya beli masyarakat masih merupakan motor utama penggerak perekonomian Indonesia karena berkontribusi hingga mencapai 53, 02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (BPS, 2022). Ada yang menarik dari pengalokasian bansos yang dialokasikan pemerintah pada bulan September dan Oktober 2022, yaitu pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan penghasilan maksimum Rp3,5 juta yang berarti pemerintah juga melakukan jangkar inflasi pada kelompok 40 persen terbawah disamping 20 persen terbawah. Hal ini mengindikasikan strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2022 untuk dapat sesuai target dikisaran 5 persen dan meredam dampak dari inflasi. Analisis APBN DETAIL
2020 Pengelolaan & Kebijakan Subsidi Solar Demi Terciptanya Subsidi Solar Tepat Sasaran Program subsidi diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemberian subsidi tersebut dialokasikan pada jenis barang tertentu (JBT) melalui APBN dengan tujuan agar masyarakat khususnya MBR mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jumlah yang mencukupi dan harga yang terjangkau. Salah satu subsidi yang dialokasikan pemerintah dalam APBN adalah subsidi solar. Pemberian subsidi solar melalui APBN tersebut tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia akan bahan bakar minyak, terutama bagi masyarakat yang menjadikan BBM khususnya solar sebagai kebutuhan utama untuk menjalankan roda perekonomiannya setiap hari. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Pengembangan EBT: Capaian dan Dampaknya Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Tingkat produksi minyak Indonesia yang lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsinya memaksa Indonesia untuk melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga neraca minyak bumi Indonesia menunjukkan kinerja defisit sekitar hampir 1 juta barel per hari. Kondisi defisit ini telah terjadi sejak tahun 2003, ketika Indonesia telah menjadi net importir minyak. Kondisi ini juga diperparah dengan kebutuhan Indonesia atas energi yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2017, kebutuhan energi Indonesia terus tumbuh mencapai 7,1 persen per tahun, dan merupakan pengguna energi terbesar di Asia Tenggara dengan pangsa lebih dari 36 persen pengguna energi primer di Asia Tenggara. Sedangkan pada 2018, konsumsi energi primer Indonesia mencapai 185,5 setara minyak bumi (million tonnes of oil equivalent/MTOE), dengan pangsa 44,96 persen merupakan konsumsi minyak bumi. Besarnya kontribusi minyak bumi terhadap konsumsi energi nasional menunjukkan bahwa sumber energi fosil masih menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan energi nasional. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Subsidi Gas LPG Tabung 3 Kg Kebijakan subsidi gas LPG 3 kg pada awalnya merupakan program peralihan penggunaan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Peralihan ini awalnya bertujuan untuk menekan angka subsidi minyak tanah serta meningkatkan pemanfaatan pemakaian energi yang bersih dan ramah lingkungan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar hukum pemanfaatan tersebut terdapat didalam Undang-Undang (UU) No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden (Perpres) No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022 Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di tahun 2022 yang direpresentasikan salah satunya dalam Program Prioritas (PP) No. 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi dalam Prioritas Nasional (PN) No. 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam RKP ini, pemerintah telah menargetkan berbagai indikator kinerja industri pengolahan untuk tahun 2022. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja industri pengolahan selama ini sekaligus mengetahui dan mengkritisi strategi-strategi peningkatan nilai tambah industri pengolahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2022. Analisis APBN DETAIL
2021 Tantangan Transformasi Subsidi Energi Pelaksanaan reformasi subsidi energi berdasarkan permasalahan saat ini, diantaranya analisis data Susenas 2019 yang mengindikasikan subsidi non-targeted menimbulkan kebocoran manfaat karena kedua bentuk subsidi tersebut banyak dinikmati oleh masyarakat mampu (inclusion error). Berdasarkan evaluasi terhadap outcome subsidi energi menunjukkan bahwa subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran sehingga belum efektif berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Karena faktor yang memengaruhi alokasi subsdi energi di Indonesia berupa faktor yang volatile-nya cukup tinggi dan di luar kendali pemerintah, diantaranya harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar Rupiah, dan harga komoditi batubara. Selain itu, sejak tahun 2016, Pemerintah belum melakukan adjustment terhadap harga sehingga meningkatkan kewajiban kompensasi apabila harga keekonomian naik. Analisis APBN DETAIL
2020 Harga Minyak dan Komoditas Unggulan Indonesia: Perkembangan dan Determinannya Anjloknya harga minyak mentah dunia juga berdampak pada harga minyak mentah Indonesia dan komoditas unggulan Indonesia yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit. Kemudian pada awal tahun 2020 harga mengalami penurunan kembali yang diakibatkan dari dampak virus corona. Penurunan terjadi karena demand terhadap komoditas tersebut juga turun. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VII Bagian pertama dalam buku ini membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Bidang Energi Tahun 2023. Tinjauan ini disusun sebelum Pemerintah membahas lifting minyak dan gas bumi (migas) serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) di Komisi VII. Dalam bagian ini memuat besaran lifting migas dan ICP yang ditetapkan pemerintah pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2023 beserta dasar pertimbangannya dan beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan. Bagian kedua, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023. Pada bagian ini membahas perkembangan output BRIN, alokasi anggaran BRIN, beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan, dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Bagian ketiga dalam buku ini membahas tentang pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) Tahun 2023. Pembahasan diawali dari program Kemen ESDM tahun anggaran (TA) 2023, kemudian membahas perkembangan anggaran Kemen ESDM berdasarkan dokumen KEM PPKF, beberapa hal yang menjadi atensi pembahasan, dan ditutup dengan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemen ESDM. Bagian keempat, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pada bagian ini juga membahas beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemenperin. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VII DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VII DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VII DPR RI Data Indikator DETAIL
2021 Permasalahan Kegiatan Illegal Drilling Hai, Sobat PKA! Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal (illegal drilling) masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam kegiatan industri hulu migas. SKK Migas memperkirakan saat ini terdapat sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia dengan jumlah produksi sumur mencapai 2.500 barrel oil per day (BOPD). Bahkan jika dikelola dengan benar, sumur ilegal tersebut berpotensi memproduksi hingga 10.000 BOPD. Namun di balik potensinya, terdapat dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, dan hilangnya potensi penerimaan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan sumur ilegal ini. Yuk geser slide untuk baca selengkapnya! #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #KomisiVII #IllegalDrilling Infografis DETAIL
2021 Tantangan Pembangunan Smelter Hai Sobat PKA, Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir, Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Smelter hingga tahun 2019 sebanyak 17 smelter yang sudah dibangun, tahun 2020 sebanyak 19 smelter yang sudah dibangun, sedangkan pada tahun 2021 direncanakan akan terdapat 4 tambahan smelter yang akan beroperasi, sehingga jumlah smelter menjadi 23 unit pada bulan Juli 2021. Untuk terus meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi mineral dalam 5 tahun ke depan akan dibangun 31 smelter di beberapa wilayah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lalu apa saja tantangan pembangunan smelter? Dan bagaimana alternatif kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah? Yuk geser slide selanjutnya untuk info lebih lanjut! #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #APBNUntukRakyat #PembangunanSmelter #Komisi7 #Komisi7DPRRI #Komisi_VII Infografis DETAIL
2021 Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022 Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di tahun 2022 yang direpresentasikan salah satunya dalam Program Prioritas (PP) No. 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi dalam Prioritas Nasional (PN) No. 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam RKP ini, pemerintah telah menargetkan berbagai indikator kinerja industri pengolahan untuk tahun 2022. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja industri pengolahan selama ini sekaligus mengetahui dan mengkritisi strategi-strategi peningkatan nilai tambah industri pengolahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2022. Secara umum, selama 1 dekade terakhir, kinerja sektoral industri pengolahan terhadap PDB mengalami tren penurunan, baik untuk pertumbuhan maupun kontribusinya. Sebaliknya, daya serap tenaga kerja dari sektor ini cenderung meningkat hingga tahun 2019, sebelum akhirnya pandemi menyerang pada tahun 2020 yang menyebabkan PHK pekerja besar- besaran di sektor ini. Sementara untuk investasi, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), indikator ini menunjukkan kecenderungan tren fluktuasi selama 1 dekade terakhir, namun tren penurunan terjadi selama beberapa tahun terakhir. Senada dengan kinerja investasi, kinerja ekspor pun relatif berfluktuatif selama 1 dekade terakhir. Hal ini mengimplikasikan adanya urgensi perbaikan kinerja sektor industri pengolahan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan nilai tambah sektoral bagi perekonomian Indonesia secara umum. Untuk tahun 2022, pemerintah berencana untuk melaksanakan berbagai strategi yang ditujukan untuk memulihkan serta meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 5 aspek, yaitu strategi terkait dengan: (1) bahan baku; (2) tenaga kerja; (3) investasi; (4) stimulus; serta 5) hilirisasi SDA. Kelima aspek ini sangat penting untuk diperbaiki secara serius dengan upaya-upaya yang efektif dan konsisten agar seluruh target dan sasaran terkait industri pengolahan di tahun 2022 dapat tercapai. Infografis DETAIL
2020 Harga Minyak dan Komoditas Unggulan Indonesia: Perkembangan dan Determinannya Anjloknya harga minyak mentah dunia juga berdampak pada harga minyak mentah Indonesia dan komoditas unggulan Indonesia yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit. Kemudian pada awal tahun 2020 harga mengalami penurunan kembali yang diakibatkan dari dampak virus corona. Penurunan terjadi karena demand terhadap komoditas tersebut juga turun. Turunya harga minyak akan berdampak pada proyek-proyek migas ke depannya. Bahkan saat ini sudah banyak perusahaan migas seperti Shell, Eni, Premier Oil, Total, Conoco Philips, sudah mengumumkan secara terbuka soal pemangkasan belanja modal mereka di skala global. Tentunya pemangkasan belanja ini akan berdampak juga ke proyek yang berada di Indonesia. Seperti proyek Merakes dikelola oleh Eni East Sepinggan Ltd yang mestinya onstream tahun ini terancam mundur. Sedangkan pada sektor batu bara selain harga minyak yang rendah, dampak oversuplly produksi batu bara dunia juga menjadi salah faktor anjloknya harga batu bara. Kondisi tersebut sama halnya dengan harga minyak kelapa sawit yang rendah diakibatkan juga oleh oversuplly. Selain oversuplly, harga minyak sawit juga dipengauhi oleh kebijakan India meningkatkan pajak impor sawit, perang dagang antara China dan Amerika, dan kebijakan Uni Eropa melarang penggunaan sawit. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, diantaranya pertama, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan ekplorasi minyak khususnya 12 proyek lagi onstream. Kedua, pemerintah perlu mengambil langkah dengan memaksimalkan pasar dalam negeri untuk menyerap minyak kelapa sawit (CPO) dengan mempercepat pengembangan program B30, B50 maupun B100 (biodiesel). Namun pemerintah juga harus meningkatkan kualitasnya untuk dapat memperluas penggunaan biodiesel dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan kapasitas hilirisasi CPO menjadi biodiesel untuk ekspor sehingga akan membuat nilai tambah untuk ekspor CPO. Ketiga, pemerintah harus segera menetapkan praturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU No 3 Tahun 2020 untuk mempercepat kegiatan hilirisasi Infografis DETAIL
2022 Analisis Determinan Intensitas Energi Di Indonesia Tahun 2000-2020 Seiring dengan fokus dunia dalam meningkatkan efisiensi energi, Indonesia juga turut menargetkan penurunan intensitas energi sebanyak 1 persen per tahun hingga tahun 2025 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015). Semakin kecil intensitas energi primer (IE) semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk menciptakan satu unit produk domestik bruto (PDB). Hal ini pada gilirannya meningkatkan daya saing global ekonomi, memberikan insentif tambahan untuk kelestarian lingkungan dan keamanan energi. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk menganalisis determinan intensitas energi di Indonesia dengan melihat arah hubungan beberapa faktor ekonomi dengan intensitas energi. Diharapkan dengan mengetahui determinan intensitas energi ini dapat berguna bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi di Indonesia untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien. Jurnal Budget DETAIL
2021 Evaluasi Kritis Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawa konsekuensi kinerja keuangan PT PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif asosiatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif, yaitu laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2010-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan koefisien korelasi rank spearman untuk menguji hubungan rasio tunai, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.. Hasil yang diperoleh bahwa kinerja keuangan PT PLN (Persero) sangat tergantung dari subsidi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi listrik (Biaya Pokok Penyediaan/BPP) di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan terdapat hubungan rasio tunai dan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik. Hasil uji korelasi rank spearman juga menunjukkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik. Pemberian subsidi listrik pun juga masih terdapat permasalahan, yaitu ketidakhematan BPP dan ketidaktepatan sasaran subsidi listrik. Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO2 di Indonesia pada Periode 1980-2019 Saat ini, pengelolaan energi harus menjadi modal pembangunan nasional. Dalam mewujudkannya, maka diperlukan pengelolaan energi yang optimal dari sisi hulu maupun hilir, yaitu pengelolaan sumber daya energi yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri, pemanfaatannya yang efisien dan jaminan kemerataannya, serta pengendaliannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, yang salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi dengan berprinsip pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dari pembangunan tersebut, diharapkan akan memberikan dampak positif, baik bagi perekonomian maupun kualitas lingkungan. Indikator-indikator untuk melihat dampak tersebut di antaranya adalah tingkat konsumsi energi, produk domestik bruto (PDB), dan emisi gas rumah kaca, dalam hal ini yaitu karbon dioksida. Ketiga variabel tersebut seharusnya saling berpengaruh. Namun demikian, apakah benar hubungan pengaruh antara konsumsi energi, PDB, dan emisi karbon dioksida hanya bersifat satu arah, atau seluruh variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaruh hubungan antarvariabel konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi CO2 di Indonesia pada periode 1980-2019. Untuk melihat bentuk hubungan timbal balik antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti apakah hubungan searah atau dua arah, maka pada penelitian ini menggunakan pengujian kausalitas Granger. Dari uji hubungan kausalitas Granger, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi, tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan, serta penggunaan energi dan emisi CO2 memiliki hubungan kausalitas 1 arah, dimana terdapat hubungan searah dari konsumsi energi terhadap emisi CO2. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan energi di Indonesia dapat dikatakan belum optimal, hal ini tidak hanya terlihat dari penggunaannya yang kurang menstimulus perekonomian, tetapi juga menghasilkan emisi CO2 yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkannya di antaranya, pertama, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh kegiatan labour intensive daripada bergantung pada konsumsi energi (non-energy intensive). Kedua, konsumsi energi sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh kegiatan nonproduktif seperti sarana transportasi dan penggunaan alat elektronik di rumah tangga. Ketiga, lebih dari 70 persen konsumsi energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil, yaitu minyak bumi sebesar 35 persen dan batubara sebesar 37 persen, dimana, penggunaan energi yang terus meningkat mampu memengaruhi emisi lingkungan di Indonesia. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini ialah, pertama, pemerintah perlu menetapkan dan menjalankan kebijakan yang mendorong efisiensi energi agar intensitas energi semakin rendah. Kedua, diperlukan transformasi teknologi rendah karbon. Ketiga, pemerintah perlu mendorong mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di berbagai sektor, terutama transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Terakhir, DPR maupun pemerintah harus segera menerbitkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) dalam mendukung pengembangan investasi EBT. Jurnal Budget DETAIL
2022 Panas Bumi Di Indonesia: Berpotensi Besar, Terkendala Investasi Pemerintah berkomitmen berkomitmen mewujudkan penyediaan energi ramah lingkungan dengan meningkatnya besaran total nilai kapasitas terpasang pembangkit listrik Energi Terbarukan sebagai clean coal technology (CCT) salah satunya penyediaan energi listrik panas bumi, yang ditargetkan dapat terpasang pada tahun 2035 sebesar 9,3 GW. Namun, dari 28,5 GW sumber daya energi panas bumi di Indonesia, pemanfaatan fluida panas bumi untuk membangkitkan listrik hingga tahun 2021 baru mencapai 2,29 GW atau 30,6 persen dari target dalam RUEN yaitu sebesar 7,2 GW pada tahun 2025. Meskipun pemerintah telah mengupayakan quick wins program eksplorasi panas bumi sebagai upaya dalam menurunkan risiko hulu dan meningkatkan daya tarik bagi pengembang atau investor, namun realisasi investasi panas bumi cenderung menurun bahkan sebelum pandemi. Nilai keekonomian listrik panas bumi masih menjadi kendala utama bagi pembangkit listrik panas bumi. Buletin APBN DETAIL
2022 Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Batubara Pemerintah terus berupaya melakukan Revitalisasi Industri Melalui hilirisasi. Revitalisasi ini dapat dilihat dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 termasuk dalam salah satu agenda prioritas yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pemilihan hilirisasi industri batubara ini disebabkan karena total sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia tahun 2020 mencapai 143,7 dan 38,8 miliar metrik ton yang bisa diolah lebih lanjut agar dapat bernilai tambah tinggi. Tapi hilirisasi memiliki banyak tantangan dalam melaksanakannya seperti Pemodalan yang sangat besar dan dampak negatif terhadap lingkungan. Buletin APBN DETAIL
2022 Wacana Penghapusan Daya Listirk 450 VA, Bagai Buah Simalakama Dalam rapat panja bersama pemerintah pada 12 September silam, Ketua Banggar DPR RI melontarkan wacana untuk dilakukan kajian penghapusan 450 VA yang kemudian dialihkan bertahap ke 900 VA dan tetap bersubsidi. Wacana tersebut dilatarbelakangi kondisi PLN yang terus mengalami kelebihan pasokan listrik. Diproyeksi mencapai 6 gigawatt (GW) di tahun 2022 dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di tahun 2023, serta akan mencapai 41 GW di tahun 2030. Latar belakang lain yaitu beban subsidi dan kompensasi. Dalam outlook APBN 2022, subsidi dan kompensasi listrik tercatat sebesar Rp59,6 triliun. Namun, diproyeksikan membengkak hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp 131,02 triliun. Sekilas APBN DETAIL
2022 Beli Minyak Rusia, Positif Atau Negatif? Lonjakan harga minyak mentah dunia memaksa pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Di tengah penolakan tersebut, pemerintah masih terus mencari cara untuk dapat menekan harga BBM. Salah satunya yaitu pemerintah berencana untuk memasok minyak dari Rusia dengan harga yang relatif lebih murah 30% dibandingkan dengan harga pasar internasional. Namun, terdapat konsekuensi yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah apabila tetap mengeksekusi rencana tersebut. Sekilas APBN DETAIL