Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi VIII

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Sekilas Tentang Wakaf Uang dan Tantangannya Di Indonesia Potensi wakaf uang di Indonesia masih belum optimal. Potensi wakaf uang menurut BWI tahun 2021 mencapai Rp180 triliun namun saat ini akumulasi wakaf uang hanya sebesar Rp819,36 milyar. Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 beberapa tantangan yang menjadikan wakaf sulit berkembang di Indonesia khususnya wakaf uang, yaitu: literasi dan inklusivitas wakaf masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam bisnis wakaf, perlunya penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, dan masih rendahnya kualitas dan SDM nadzhir. Menurut KNEKS strategi agar pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan baik yaitu: menumbuhkan gerakan nasional penguatan wakaf, meningkatkan optimalisasi wakaf, meningkatkan faktor-faktor kepercayaan wakif, dan kolaborasi stakeholders wakaf. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Meramu Komposisi dan Efektivitas Anggaran Kementerian Agama Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya daIam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag. Buletin APBN DETAIL
2022 Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia- manusia Indonesia yang berkualitas. Buletin APBN DETAIL
2022 Target Pemerintah Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada 2022 Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Optimalisasi Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan ke 5 pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015- 2030 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dalam Memberdayakan Kaum Perempuan”. Komitmen Pemerintah terhadap kesetaraan gender juga tersebar dalam berbagai dokumen pembangunan, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas anak dan perempuan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan Analisis APBN DETAIL
2021 Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang- undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas. Buletin APBN DETAIL
2021 Government to Person (G2P) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia Sebagai bagian dari target keuangan inklusif, pemerintah Indonesia mengembangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. SNKI menyerukan digitalisasi sistem pembayaran bantuan sosial berbasis uang tunai. Strategi yang dikeluarkan pemerintah ini bertujuan mendorong perluasan akses layanan keuangan formal, termasuk untuk kelompok masyarakat dan individu kurang mampu. Strategi tersebut kemudian mendorong transformasi bentuk penyaluran program G2P dari tunai menjadi non-tunai melalui rekening tabungan di perbankan. Metode penyaluran non-tunai dapat menyederhanakan proses penyaluran bantuan. Akan tetapi, hasil evaluasi lapangan menemukan beberapa kelemahan dalam metode ini. Dengan demikian, diperlukan metode penyaluran program G2P yang lebih efektif. Buletin APBN DETAIL
2021 Pentingnya Reformasi Data Bagi Reformasi Perlindungan Sosial Melalui KEM PPKF 2022, pemerintah akan melakukan reformasi program perlindungan sosial (perlinsos) agar lebih tepat sasaran dengan mengintegrasikan beberapa program perlinsos, sinergi, transformasi, dan perluasan program, serta menginisiasi program baru. Reformasi program perlinsos didesain untuk memberikan intervensi kepada seluruh penduduk sepanjang hayat untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan mendukung pembangunan SDM jangka panjang. Untuk itu, reformasi data perlinsos juga menjadi hal penting untuk segera dilakukan. Berangkat dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, peningkatan akurasi data merupakan suatu keniscayaan. Pemutakhiran data yang berkelanjutan serta perluasan cakupan data merupakan faktor penting bagi tercapainya tujuan reformasi perlinsos. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Indonesia Menuju Sentra Industri Halal Dunia Prospek industri halal dunia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsumen industri halal global diperkirakan meningkat sebesar 5,2 persen setiap tahun. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam menangkap momentum peluang tersebut. Pemerintah telah menargetkan Indonesia dapat menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024. Namun, untuk mewujudkannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Reformasi Subsidi Listrik Menjadi Bansos Dalam rangka meningkatkan efektivitas subsidi listrik, pemerintah akan melakukan reformasi subsidi listrik menjadi bantuan sosial (bansos) melalui kartu sembako mulai tahun 2021. Namun, pada Program Sembako sendiri terdapat permasalahan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). TNP2K (2020) menyebutkan bahwa saat ini tingkat exclusion/inclusion error pada DTKS sebesar 20 persen. Selain itu, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia belum mencapai 100 persen. Pemerintah seharusnya menyiapkan data yang mutakhir dan valid serta meningkatkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru tanah air terlebih dahulu sebelum kebijakan ini mulai dilaksanakan. Buletin APBN DETAIL
2022 Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 - 2021 BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan. Buletin APBN DETAIL
2020 Potensi Lonjakan Kemiskinan Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi single digit, namun penyebaran virus Covid-19 telah menurunkan berbagai kegiatan ekonomi. Hal tersebut berpotensi memutarbalikkan tren penurunan tingkat kemiskinan. Perlu upaya strategis dari pemerintah agar lonjakan kemiskinan akibat pandemi covid-19 tidak jatuh terlalu dalam hingga wabah mereda dan pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. Buletin APBN DETAIL
2020 Penerimaan Negara Sektor Minyak Bumi di Tengah Anjloknya Harga Minyak Mentah Dunia & Pandemi Covid-19 Anjloknya harga minyak mentah dunia yang diakibatkan oleh mewabahnya Covid-19 berdampak pada ICP, kinerja lifting minyak bumi Indonesia dan secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari minyak bumi. Bahkan pemerintah merevisi target PNBP minyak bumi hingga hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini mengindikasikan kesulitan bagi industri hulu minyak bumi untuk mencapai target lifting dikarenakan banyak terjadi perlambatan kegiatan operasional dan ketidakpastian global yang akan berpengaruh pada ICP. Namun, SKK Migas dan KKKS sebaiknya tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan sehingga ketika keadaan mulai pulih kembali, minyak bumi Indonesia mampu bersaing yang nantinya akan berdampak pada penerimaan negara dari minyak bumi. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Penguatan Program BLT (Dana Desa) di Masa Pandemi Covid-19 Dengan konsekuensi ekonomi yang semakin terpuruk akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk dukungan pendapatan, salah satunya program BLT yang digulirkan melalui Dana Desa. Pengalaman penerapan BLT sebelumnya membuktikan bahwa dalam jangka pendek BLT dinilai mampu menjaga masyarakat dari guncangan ekonomi. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan kendala yang akan terjadi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan. Buletin APBN DETAIL
2020 Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia Akibat letak geologisnya, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang berdampak pada kerugian ekonomi nasional sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Ditambah lagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI untuk meminimalkan kerugian akibat bencana, antara lain mengalokasikan anggaran mitigasi sesuai standar internasional yaitu 1-2 persen dari APBN, mengembangkan sistem budget tracking belanja bencana yang jelas, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19. Buletin APBN DETAIL
2020 Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Program Sembako Harus Lebih Efektif Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia salah satunya melalui bantuan sosial pangan yang kini disebut Program Sembako. Program Sembako bertujuan mendukung penguatan bantuan pangan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga prasejahtera. Berkaca dari program bantuan pangan sebelumnya, masih ditemui beberapa kendala seperti permasalahan akurasi data, infrastruktur, kualitas bantuan pangan dan penyaluran, serta masalah pengawasan. Untuk itu, pemerintah perlu segera menemukan solusi permasalahan tersebut agar Program Sembako ke depan dapat lebih efektif. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun dan mencapai angka 9,22 persen pada September 2019. Penurunan tingkat kemiskinan ini berdasarkan klaim pemerintah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Capaian ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pengentasan kemiskinan tersebut. Namun, akhirakhir ini beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan hal yang kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah rencana kebijakan penghapusan subsidi listrik 900 VA, kenaikan iuran BPJS, serta pengurangan subsidi solar dan LPG 3 kg. Buletin APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian Extraordinary Policy Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Program bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai sejak maret tahun 2020 untuk menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Pada tahun 2020, realisasi bansos mencapai Rp202,5 triliun atau setara 1,31 persen terhadap PDB. Peningkatan secara signifikan ini merupakan bentuk respons Pemerintah melalui program PEN untuk menekan dampak pandemi. Namun, Dalam pelaksanaannya, program bansos masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas program. Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (targeting error), baik inclusion maupun exclusion error. Tantangan lainnya adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengupayakan integrasi bansos yang tersebar diberbagai kementerian lembaga (K/L), korupsi serta ketidaktepatan besaran manfaat. Analisis APBN DETAIL
2022 BLT Desa Hanya Sebagai Painkiller Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dana desa dalam RAPBN 2023 dialokasikan Rp70 triliun atau naik 3,09 persen dari outlook 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan 2023 yaitu dana desa difokuskan sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (NK RAPBN 2023, 4-24). Kebijakan BLT Desa bukanlah kebijakan baru, kebijakan ini sudah pernah dilakukan pada 2020 hingga 2022. Namun tujuannya yang sedikit berbeda. Pada 2020, penerapan BLT Desa ditujukan untuk merespons dampak pandemi covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan 2021 dan 2022, secara implisit sebenarnya masih bagian dari agenda proses pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa secara eksplisit disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang salah satunya adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VIII Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2020 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Pandemic Covid-19 di tahun 2020, telah mengancam berbagai kinerja indicator kesejahteraan rakyat yang pada awal tahun 2020 mencatat kinerja yang baik. Dalam periode tahun 2015-2019, Tingkat kemiskinan mencapai 9,22 pada September 2019, menurun dari 11,13 persen pada September 2015. Artinya dalam kurun waktu yang sama pemerintah telah mengentaskan 3,7 juta orang (atau 1,91 persen) dari kemiskinan dari 28,5 juta (2015) menjadi 24,8 juta (2019). Angka gini rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan dan memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan juga menunjukkan trend penurunan yang positif. Rasio gini dalam periode 2015-2019 mengalami perbaikan yaitu dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,380 di September 2019 atau menurun sebesar 0,022 basis poin. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mengalami peningkatan dari 70,18 di tahun 2016 menjadi 71,92 di tahun 2019. Posisi ini mengantarkan Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori IPM tinggi. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari Rp10,42 juta di tahun 2016 menjadi Rp11,3 juta di tahun 2019. Kedua, umur harapan hidup (UHH) saat lahir telah meningkat dari 70,90 tahun di tahun 2016 menjadi 71,34 tahun di tahun 2019. Selain itu, di periode yang sama, harapan lama sekolah (HLS) telah meningkat dari 12,72 tahun di tahun 2016 menjadi 12,95 tahun di tahun 2019.1 Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VIII DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Menyoal Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Anggaran Kementerian Agama selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan. Alokasi anggaran pendidikan Kemenag TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektifitas serta akutabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting. Permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah seperti: penyaluran BOP kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 serta bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan sehingga penguatan koordinasi serta mewujudkan data tunggal dan bermutu menjadi sangat penting. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 menemukan masih terdapatnya permasalahan pengelolaan DTKS, antara lain: Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan, regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi belum ditetapkan, dan sistem pendukung database DTKS belum efektif dan memadai. Akuntabilitas DETAIL
2022 Menyoal Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 Belanja bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 kinerja realisasi belanja bansos sebesar Rp 173,65 triliun mencapai 107,57 persen terhadap pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp161,43 triliun. Permasalahan atas realisasi belanja bansos sebagai berikut: 1) permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos; 2) permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bansos pada Kementerian Sosial; dan 3) permasalahan lainnya berkaitan dengan belanja bansos terkait Pengelolaan atas Biaya Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP-PT) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) yang belum memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya beban atas belanja bansos yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi barang tidak sesuai ketentuan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Permasalahan Belanja Bantuan Kuota PC-PEN Kementerian Agama Realisasi anggaran PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp167,71 triliun atau sebesar 89,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186,63 triliun. Salah satu bantuan klaster perlindungan sosial pada Kemenag yaitu kuota data internet yang diberikan pada peserta didik pada madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan akibat model pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan kuota data internet (PJJ) Kemenag menunjukkan permasalahan pada lima satuan kerja Eselon 1 yaitu Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik. Permasalahan pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kemenag, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC PEN. Akuntabilitas DETAIL
2022 Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk PNBP Nikah atau Rujuk adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari KUA Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk baik dilaksanakan di kantor KUA selama tidak pada jam kerja KUA atau pada hari libur serta pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan dirumah pasangan calon pengantin. Guna mengoptimalkan PNBP Nikah Rujuk Pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Belaku pada Kemenag. Selain itu, Kemenag juga menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan, membuat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menetapkan tarif layanan. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan PNBP Nikah Rujuk di Kemenag mengungkap masih adanya permasalahan pada Kemenag, antara lain: (1) Kemenag belum memiliki database SDM di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir; (2) Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk; dan (3) Kemenag belum melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal. Akuntabilitas DETAIL
2021 Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022 Halo, Sobat PKA! Kali ini kita akan membahas mengenai “Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022”. Pemerintah membatalkan pemberangkatan Jemaah Haji melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021/M. Alasan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid-19. Dampak pembatalan pemberangkatan calon Jemaah Haji menyebabkan daftar tunggu calon ibadah haji menjadi lebih lama karena pembatalan calon ibadah haji tahun 2020 dan 2021 akan berimbas kepada pemberangkatan jemaah haji berikutnya tahun 1443 H/M. Begitupula, semakin bertambahnya animo masyarakat dan terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu menjadi lebih lama bahkan saat ini bisa lebih 20-30 tahun. Upaya pemerintah terkait pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2022 yaitu dengan membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021. Upaya pemerintah lainnya terkait pemberangkatan ibadah haji tahun 2022 yaitu: BPIH Tahun 2022 akan dibahas bersama lagi antara Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI; Kemenkes RI akan menanggung biaya PCR Jemaah haji di dalam negeri sebanyak 2 kali; dan pemerintah akan menurunkan biaya penerbangan maskapai garuda sebesar Rp5.000.000. Yuk, cek slide selanjutnya untuk informasi selengkapnya. #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #APBNutukRakyat # PembatalanIbadahHaji #Komisi8 #Komisi8DPRRI #Komisi_VIII Infografis DETAIL
2021 Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah bagi Pendidikan di Pesantren Hai, sobat PKA! Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021) sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan pesantren di Indonesia, Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal 49 ayat 2. yuk slide gambar berikutnya, untuk lebih tau tentang dana abadi pesantren! #PusatKajianAnggaran #Kemenag #DanaAbadiPesantren #APBNuntukRakyat #Komisi_VIII #Komisi8 #Komisi8DPRRI Infografis DETAIL
2021 Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian Extraordinary Policy Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Program bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai sejak maret tahun 2020 untuk menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Pada tahun 2020, realisasi bansos mencapai Rp202,5 triliun atau setara 1,31 persen terhadap PDB. Peningkatan secara signifikan ini merupakan bentuk respons Pemerintah melalui program PEN untuk menekan dampak pandemi. Namun, Dalam pelaksanaannya, program bansos masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas program. Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (targeting error), baik inclusion maupun exclusion error. Tantangan lainnya adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengupayakan integrasi bansos yang tersebar diberbagai kementerian lembaga (K/L), korupsi serta ketidaktepatan besaran manfaat. Pandemi virus corona atau Covid-19 mendesak hampir seluruh negara di dunia untuk mengambil kebijakan- kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi yang terdampak pandemic (automatic stabilizer). Seberapa bijak pemerintah mengatasi tantangan ekonomi saat ini dan jangka panjang yang disebabkan oleh COVID-19 akan menjadi faktor penentu penting bagi kemakmuran generasi saat ini dan masa depan. Pada akhirnya pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan yang diadopsi. Karena prospek perjuangan melawan pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, pemerintah terutama yang berada di pasar negara berkembang perlu mempertimbangkan bagaimana menghadapi tantangan jangka panjang ini. Agar kebijakan bansos lebih optimal dampaknya terhadap tujuan pemulihan ekonomi nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah diantaranya: penyempurnaan baik di aspek, mekanisme ataupun skema kebijakan. Harmonisasi data, penyesuaian cakupan dan besaran manfaat, peningkatan ketepatan waktu penyaluran, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Mendorong program jaring pengaman memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni timely (tepat waktu karena dapat implementasinya segera, tanpa ada time lag); targeted (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan,); dan temporary (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi). Percepatan pemutakhiran DTKS agar penetapan sasaran bansos sesuai fokus pada masyarakat dengan penghasilan 40 persen terendah dalam pemulihan ekonomi nasional dan meminimimalkan exclusion maupun inclusion error pada program- program yang sifatnya sementara sekalipun. Mekanisme pengawasan bantuan sosial yang lebih komprehensif agar tidak terjadi lagi korupsi ataupun inefisiensi lainnya. Infografis DETAIL
2020 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Pandemic Covid-19 di tahun 2020, telah mengancam berbagai kinerja indicator kesejahteraan rakyat yang pada awal tahun 2020 mencatat kinerja yang baik. Dalam periode tahun 2015-2019, Tingkat kemiskinan mencapai 9,22 pada September 2019, menurun dari 11,13 persen pada September 2015. Artinya dalam kurun waktu yang sama pemerintah telah mengentaskan 3,7 juta orang (atau 1,91 persen) dari kemiskinan dari 28,5 juta (2015) menjadi 24,8 juta (2019). Angka gini rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan dan memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan juga menunjukkan trend penurunan yang positif. Rasio gini dalam periode 2015-2019 mengalami perbaikan yaitu dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,380 di September 2019 atau menurun sebesar 0,022 basis poin. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mengalami peningkatan dari 70,18 di tahun 2016 menjadi 71,92 di tahun 2019. Posisi ini mengantarkan Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori IPM tinggi. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari Rp10,42 juta di tahun 2016 menjadi Rp11,3 juta di tahun 2019. Kedua, umur harapan hidup (UHH) saat lahir telah meningkat dari 70,90 tahun di tahun 2016 menjadi 71,34 tahun di tahun 2019. Selain itu, di periode yang sama, harapan lama sekolah (HLS) telah meningkat dari 12,72 tahun di tahun 2016 menjadi 12,95 tahun di tahun 2019.1 Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat tersebut tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial yang telah diluncurkan pemerintah selama ini. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, pemerintah juga memperluas dan memperkenalkan berbagai program perlindungan social untuk mengatasi dampak pandemic covid- 19. Urgensi data terpadu kesejahteraan rakyat yang terverifikasi dan valid menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi kondisi darurat ini. Di tahun 2021, pemerintah akan melaksanakan Reformasi Perlindungan Sosial melalui 1) transformasi data menuju registrasi social dan memperluas cakupan DTKS kepada 60 penduduk Indonesia; 2) transformasi digitalisasi penyaluran bantuan; 3) integrase program bansos yang memiliki karakterisktik yang sama; 4) mendorong JPS sebagai komponen automatic stabilizer kebijakan stimulus dalam menghadapi gejolak ekonomi; dan 5) mendorong efektifitas program Jaminan Sosial. Sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh, tulisan ini berupaya memberi catatan penting atas berbagai tahapan reformasi perlindungan sosial tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam mendukung efektifitasnya. Infografis DETAIL
2022 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kemiskinan berkaitan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Aspek pengeluaran merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, karena besarnya pengeluaran ditentukan langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa periode tahunan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (x2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan berkurang. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Jurnal Budget DETAIL
2021 Keterkaitan antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan dari Indonesia Kecukupan nutrisi telah disadari memainkan peranan yang sangat penting bagi tingkat kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum. Namun, tingkat konsumsi pangan masyarakat di Indonesia, terutama kelompok masyarakat miskin, dinilai masih belum cukup baik dan masih harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2005 sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM diharapkan mampu menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin yang terdampak. Melihat salah satu ekspektasi dari program BLT tersebut, penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat efek status penerimaan BLT terhadap tingkat konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia. Variabel konsumsi pangan sendiri akan diukur dengan berbagai indikator tingkat konsumsi pangan yang berfokus pada konsumsi karbohidrat (berupa beras) serta protein (berupa daging ayam dan daging sapi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang 4 (2007) yang memiliki data status penerimaan program BLT, kuantitas konsumsi berbagai jenis pangan, dan juga berbagai karakteristik sosioekonomi rumah tangga yang relevan terhadap penelitian ini. Hasil estimasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsumsi beras yang signifikan antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non- penerima. Di sisi lain, perbedaan tersebut tidak terlihat pada tingkat konsumsi protein, baik untuk daging ayam maupun daging sapi. Hasil estimasi ini kemudian mengimplikasikan adanya dampak positif dari program BLT bagi peningkatan konsumsi pangan rumah tangga penerima manfaat BLT, khususnya untuk jenis pangan pokok beras. Jurnal Budget DETAIL