Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Komisi IX

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Jaminan Sosial Baru Yang Perlu Anda Ketahui Kepesertaan program JKP berasal dari pekerja penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program jaminan sosial lainnya, yakni: JHT, JKK, JKM dan JP. JKP meng-cover manfaat berupa cash benefit, pelatihan, dan akses informasi pencarian kerja bagi pesertanya. Pemerintah berencana untuk mendanai tahap awal penyelenggaraan JKP dengan menyuntikkan dana sebesar Rp6 triliun. Pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Tantangan Regulasi Terkait Pekerja Digital untuk Meningkatkan Kualitas dan Serapan Tenaga Kerja Belum adanya peraturan khusus yang menyasar pada pelindungan hak dan kewajiban pekerja digital, serta belum menyeluruhnya dukungan terhadap pengusaha digital dapat menghambat dunia digital sebagai sumber pertumbuhan negara. Hal-hal yang perlu pemerintah lakukan untuk menunjang ekosistem pekerja digital adalah kejelasan klasifikasi pekerja digital, status pekerja digital di industri, regulasi upah dan waktu kerja freelancer, serta hak-hak pekerja digital seperti jaminan dan asuransi. Selain itu, untuk menunjang SDM, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang kemudahan pekerja asing, membuat program peningkatan kompetensi pekerja digital, dan penekanan untuk menyerap pekerja dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu membuat regulasi terhadap sektor industri prioritas dari dunia digital untuk mendukung pengembangan, keamanan, dan kemudahan dalam usaha. Buletin APBN DETAIL
2022 Pengelolaan Limbah Medis pada Pandemi Covid-19 Penyebaran Covid-19 telah meningkatkan jumlah limbah medis, baik secara nasional maupun global. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka hal ini berpotensi merusak lingkungan dan memperlambat putusnya penyebaran Covid-19. Dalam upaya pengelolaan limbah di Indonesia, pemerintah telah berupaya mengelola limbah medis dengan menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya melalui Surat Edaran Kementerian KLHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, di antaranya kapasitas pengelolaan limbah yang belum memadai, belum semua faskes terdata dalam sistem informasi, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Pengembangan Fitofarmasi di Indonesia Fitofarmaka dapat menjadi alternatif untuk substitusi dari obat kimia kepada obat herbal, sehingga ke depannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan baku obat. Kekayaan spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dapat diolah untuk obat herbal merupakan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan fitofarmaka. Selain itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada obat herbal dan juga terbukanya peluang di pasar internasional merupakan potensi bagi pengembangan fitofarmaka ini. Namun tentunya, pengembangan fitofarmaka tidaklah semudah yang dibayangkan, dimana masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, seperti pendanaan penelitian, waktu pengembangan yang lama, serta pemasaran fitofarmaka. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Rencana Pelabelan Kandungan BPA pada Kemasan Pangan Rencana BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan revisi kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur kewajiban pencantuman label kandungan bisfenol A (BPA) menimbulkan polemik. Penggunaan kemasan pangan berbahan BPA mengandung risiko kesehatan. Namun di sisi lain, kewajiban pelabelan kandungan BPA akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) yang didominasi oleh produk air minum dalam kemasan (AMDK). Adanya kebijakan tersebut akan memberikan manfaat berupa informasi atas risiko kesehatan dan meningkatkan PDB industri daur ulang. Sedangkan potensi dampak negatif atas pelabelan kandungan BPA yaitu penurunan PDB industri AMDK, dampak lingkungan apabila sampah galon tidak dikelola dan tidak dapat didaur ulang, menimbulkan rasa diskriminatif pada industri AMDK, dan penggunaan galon polyethylene terephthalate (PET) secara berulang pada industri air minum isi ulang. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Tantangan Pelindungan PMI Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Upah dan Remitansi Dalam studi World Bank tahun 2017 dilaporkan bahwa sekitar 9 juta penduduk Indonesia, baik secara prosedural maupun non prosedural, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran pada tahun 20161 . Angka tersebut setara dengan 7 persen dari total angkatan kerja Indonesia pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja sebagai pekerja migran masih menjadi incaran masyarakat. Beberapa alasan mengapa pekerja migran masih diminati adalah adanya pandangan masyarakat bahwa bekerja di luar negeri berpotensi untuk mendapat penghasilan lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri. Studi World Bank tersebut juga menyampaikan hal yang sama bahwa penghasilan pekerja migran dapat mencapai enam kali lipat lebih besar dari penghasilan yang diperoleh jika bekerja di Indonesia. Analisis APBN DETAIL
2021 Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021 Program BSU merupakan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melatar belakangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dimana salah satu tujuan program ini ialah untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya bagi pekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Artikel ini akan menjelaskan pelaksanaan BSU tahun 2021, BSU ini diberikan kepada pekerja. Dalam penyalurannya diperlukan pengawasan yang tepat dan dilakukan evaluasi setiap minggu untuk memastikan BSU ini mampu mempengaruhi daya beli masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2021 Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang- undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas. Buletin APBN DETAIL
2021 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak stunting. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan stunting maka pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait stunting ini, yaitu tidak semua daerah mengusulkan DAK demi penanganan stunting, belum optimalnya penyerapan DAK stunting yang tersedia, serta keterlambatan dalam pengusulannya. Buletin APBN DETAIL
2021 Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan Reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buletin APBN DETAIL
2021 Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Industri farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi. Investasi sektor farmasi harus dipercepat terutama di bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard. Buletin APBN DETAIL
2021 Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana BOK Tambahan dan Potensi Masalah yang Perlu Diwaspadai Pemerintah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat sumber daya manusia di bidang Kesehatan mendapatkan insentif khusus untuk mengompensasi beban kerja berlebih yang telah dijalani. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 278 yang kemudian direvisi dengan KMK 392. Artikel ini membandingkan antara dua KMK tersebut dan menjelaskan potensi masalah yang mungkin terjadi dari berlakunya KMK 392. Potensi masalah yang ditimbulkan adalah kelebihan pembayaran, adanya tenaga non medis yang belum ter-cover dan konflik kepentingan fasilitas kesehatan (faskes) dalam proses verifikasi. Buletin APBN DETAIL
2020 Polemik Kenaikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi Di tengah pandemi, pemerintah justru kembali menerbitkan aturan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan peraturan serupa yaitu Perpres No. 75/2019 namun Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangannya ialah terdapat kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sehingga hal ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP. Dengan kembalinya diterbitkan aturan terkait kenaikan BPJS, seolah-olah pemerintah kurang mengindahkan putusan MA tersebut. Ditambah kenaikan ini dilaksanakan ketika daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerbitan Perpres No. 64/2020 di tengah pandemi. Buletin APBN DETAIL
2020 Perlukah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19? Sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat. Buletin APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2021 Perkembangan Anggaran dan Indikator Kesehatan Indonesia Menuju SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 (lima) persen dari APBN diluar gaji. Referensi APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0 Kondisi angkatan kerja yang kurang terampil diharapkan diatasi dengan hadirnya BLK yang memberikan pelatihan bagi angkatan kerja Indonesia dengan periode yang relatif singkat dan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Namun, Lembaga Demografi UI dengan Kemnaker melakukan studi untuk mengklasifikasikan kondisi BLK pemerintah berdasarkan Indeks kredibilitas & kebekerjaan lulusan pada tahun 2020. Studi tersebut memetakan 266 BLK pemerintah baik itu UPTP maupun UPTD. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari 266 BLK terdapat 62 BLK (27,4 persen) tergolong mapan; 110 BLK (48,7 persen) tergolong potensial berkembang; 35 BLK (15,5 persen) tergolong potensial tetapi terkendala; 59 BLK (26,1 persen) tergolong tidak/kurang potensial. Kondisi BLK saat ini yang masih belum ideal ini memerlukan sebuah treatment agar dapat mencapai kondisi ideal, sehingga BLK dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi. Transformasi BLK diarahkan agar BLK menjadi pusat layanan terintegrasi pelayanan pasar kerja, pelatihan vokasi, penempatan kerja, dukungan bisnis, dengan sistem one stop visit under the one roof. Maksud dari Penyelenggaraan transformasi BLK adalah untuk reposisi dan refungsionalisasi BLK secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga BLK dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan tepat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional. Analisis APBN DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi IX Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Dalam bidang ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi IX dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2020 Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi Indonesia berada diambang bonus demografi, namun di tengah kondisi pandemi ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan value /nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan physical distancing menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IX DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Salah satu target kinerja yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah rasio peserta prolanis terkendali paling sedikit 5 persen. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, rasio peserta prolanis terkendali pada Oktober 2020 masih berada di bawah 5 persen. Rendahnya capaian rasio peserta prolanis terkendali pada bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif. LHP BPK RI mengungka beberapa kendala dalam pelaksanaan prolanis, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan pengumpulan masa seperti edukasi klub dan senam bagi peserta prolanis akibat pandemi dan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh FKTP dan labolatorium sehingga berpengaruh terhadap jumlah cakupan peserta prolanis yang memperoleh pelayanan Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Klaim Pasien Covid-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 menemukan masih terdapatnya permasalahan pengelolaan DTKS, antara lain: Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan, regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi belum ditetapkan, dan sistem pendukung database DTKS belum efektif dan memadai. Akuntabilitas DETAIL
2022 Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Kesehatan saat ini telah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi agar memperoleh kerja sama dengan dunia kerja. Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi untuk memperoleh kerjasama IDUKA patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan adanya prinsip tersebut, praktik pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi ke peningkatan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi nasional. Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia nyatanya masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan ketidakhematan atau pemborosan. Terdapat permasalahan kelebihan pembayaran selain kurang volume dan ketidakhematan pada praktik pengadaan barang/jasa di Kemenkes yang telah di ungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut tentunya berpotensi merugikan negara karena penggunaan APBN yang tidak efektif. Akuntabilitas DETAIL
2022 Efektivitas Pengawasan Terhadap Distribusi Vaksin Covid-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan obat dan makanan turut berperan dengan memberikan dukungan pengawasan keamanan, khasiat dan mutu vaksin baik yang belum beredar maupun yang sudah beredar. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19. Sepanjang tahun 2021, BPOM telah melakukan pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 pada 548 IFP dan 3.674 fasyankes. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 73 UPT POM, mulai dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Hasil pemeriksaan BPK menjelaskan bahwa perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai karena masih terdapatnya berbagai permasalahan, khususnya terkait perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19. Akuntabilitas DETAIL
2021 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia Terkini Halo Sobat PKA! Ketenagakerjaan masih menjadi isu yang selalu ramai diperbincangkan saat ini, terutama setelah mewabahnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Infografis ini hendak menggambarkan kondisi terkini ketenagakerjaan di Indonesia mulai dari struktur ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sampai dengan upaya pemerintah untuk meminimalisir meningkatnya TPT #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlian #SetjenDPRRI #Komisi9 #Komisi9DPRRI #Komisi_IX #Ketenagakerjaan Infografis DETAIL
2021 Tantangan dan Upaya Penurunan Angka Stunting di Masa Pandemi Hai sobat PKA…! Meski sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19, pemerintah tetap memperhatikan prevalensi stunting masyarakat Indonesia lho, yuk kita lihat apa saja tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dan sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Masa Pandemi Covid-19. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlianSetjenDPRRI #SetjenDPRRI #Komisi9DPRRI #Komisi9 #Komisi_IX #Stunting Infografis DETAIL
2021 Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0 Kondisi angkatan kerja yang kurang terampil diharapkan diatasi dengan hadirnya BLK yang memberikan pelatihan bagi angkatan kerja Indonesia dengan periode yang relatif singkat dan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Namun, Lembaga Demografi UI dengan Kemnaker melakukan studi untuk mengklasifikasikan kondisi BLK pemerintah berdasarkan Indeks kredibilitas & kebekerjaan lulusan pada tahun 2020. Studi tersebut memetakan 266 BLK pemerintah baik itu UPTP maupun UPTD. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari 266 BLK terdapat 62 BLK (27,4 persen) tergolong mapan; 110 BLK (48,7 persen) tergolong potensial berkembang; 35 BLK (15,5 persen) tergolong potensial tetapi terkendala; 59 BLK (26,1 persen) tergolong tidak/kurang potensial. Kondisi BLK saat ini yang masih belum ideal ini memerlukan sebuah treatment agar dapat mencapai kondisi ideal, sehingga BLK dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi. Transformasi BLK diarahkan agar BLK menjadi pusat layanan terintegrasi pelayanan pasar kerja, pelatihan vokasi, penempatan kerja, dukungan bisnis, dengan sistem one stop visit under the one roof. Maksud dari Penyelenggaraan transformasi BLK adalah untuk reposisi dan refungsionalisasi BLK secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga BLK dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan tepat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional. Target output transformasi BLK ini diantaranya a) minimal 40 BLK UPTP tersebar di 34 provinsi yang mampu menjadi penggerak BLK binaan di bawahnya (BLK UPTD provinsi/kabupaten/kota) dalam menjalankan pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja secara optimal. BLK tersebut juga memiliki kios 3in1 yang berfungsi sebagai bursa kerja khusus atau penghubung antara pencari kerja lulusan BLK dengan pasar kerja; b) BLK yang ada mampu melahirkan lulusan pelatihan yang memiliki keahlian tidak hanya operator saja namun juga teknisi/ahli/KKNI sebanyak 3.600 orang/tahun; c) BLK tersebut juga mampu memberikan pelatihan blended/hybrid pada 18.000 orang/tahun dan pelatihan online 50.000 orang/tahun; d) dalam BLK tersebut terdapat 4.000 instruktur bersertifikasi e- metodologi; 4.000 asesor kompetensi untuk melaksanakan e-assessment; dan 400 pengantar kerja/petugas antar kerja yang siap mengakomodir hubungan pencari kerja lulusan BLK dalam mengakses informasi pasar kerja; e) diantara seluruh BLK yang tersebar di semua provinsi tersebut terdapat setidaknya 260 BLK UPTP dan UPTD terakreditasi oleh LA-LPK yang berkapasitas pelatihan menjadi setidaknya 500.000 peserta/tahun dan 25 BLK diantaranya menerapkan konsep ramah difabel, serta setidaknya 120 BLK memiliki sertifikat ISO 9001 : 2015; f) BLK yang ada mengadakan pilot project skills festival & competition di seluruh provinsi untuk memamerkan keahlian lulusannya; dan g) dalam menjalankan pelatihan, BLK nanti mampu meluluskan 167.888 orang dimana 95 persen-nya bersertifikasi, 65 persennya ditempatkan di industri. Target ini masih dirasa jauh untuk mengurangi jumlah pengangguran Indonesia yang saat ini berjumlah 8,75 juta orang (data Februari 2021; BPS, 2021). Proses untuk memberikan pelatihan kompetensi yang optimal tidaklah mudah, langkah-langkah transformasi BLK di atas memang diperlukan namun dampaknya baru akan terasa setelah setidaknya 5-10 tahun ke depan untuk menunjukkan dampak signifikan bagi pengurangan pengangguran. Belum lagi jika dihadapkan pada era disrupsi teknologi yang makin menggerus profesi atau keahlian yang kebanyakan diberikan pelatihannya di BLK. Adanya disrupsi teknologi tersebut perlu dipandang sebagai paksaan bagi BLK untuk mengubah cara konvensional dan menerapkan kemudahan teknologi dalam segala aspek operasinya. Infografis DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan hasil prediksi hingga 2030, jika tanpa adanya kebijakan extra ordinary maka nilai AKI dan AKB masih di atas target SDGs 2030. Selanjutnya dengan menggunakan uji beda rata-rata, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada perubahan nilai AKI pada provinsi penerima DAK fisik penugasan dengan provinsi yang tidak menerima DAK fisik penugasan. Kemudian hasil grafik kuadran menunjukkan masih banyak daerah yang berada pada kuadran II dimana daerah dengan AKI dan AKB rendah memperoleh prioritas anggaran. Sebaliknya, ada daerah yang memiliki AKI dan AKB tinggi namun tidak memperoleh prioritas anggaran. Pemerintah perlu memberikan target penurunan AKI dan AKB kepada daerah untuk mendorong peningkatan peran pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan prioritas bagi daerah-daerah yang masih memiliki nilai AKI dan AKB yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal tersebut guna mempercepat penurunan AKI dan AKB. Infografis DETAIL
2020 Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi Indonesia berada diambang bonus demografi, namun di tengah kondisi pandemi ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan value​/nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan ​physical distancing​ menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan. Pemerintah dalam menyikapi hal ini, berupaya agar kondisi ekonomi rakyat tidak terpuruk dengan memberikan kebijakan tahun 2020 berupa: 1) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya untuk mencegah meluasnya PHK dan; 2) program yang meringankan 56 juta pekerja sektor formal diantaranya insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit; 3) jaring pengaman sosial pekerja sektor informal berupa bantuan sosial bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan rentan miskin; 4) prioritas Kartu Pra Kerja bagi korban PHK; 5) masifikasi program padat karya tunai melalui program- program kementerian seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian BUMN dan kementerian lainnya; dan 6) perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri melalui program seperti pengiriman paket sembako bagi pekerja migran di Malaysia. Kebijakan tersebut masih menjadi langkah utama di tahun 2021. Demi menyongsong bonus demografi dan pemulihan ekonomi ke depan pemerintah perlu juga melakukan pemetaan di beberapa aspek ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran atas kondisi ketenagakerjaan yang baru pasca pandemi Covid-19. Pemetaan tersebut antara lain: pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja; pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, dengan adanya peluang digitalisasi di dalam pelatihan vokasi sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Tentunya pelaksanaan pemetaan dan pelatihan vokasi di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten. Infografis DETAIL
2022 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kemiskinan berkaitan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Aspek pengeluaran merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, karena besarnya pengeluaran ditentukan langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa periode tahunan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (x2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan berkurang. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Jurnal Budget DETAIL
2022 Studi Atas Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Indonesia Studi ini mengkaji bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan mandatory spending kesehatan oleh pemerintah daerah dan bagaimana hubungan antara pemenuhan mandatory spending kesehatan pemerintah daerah kualitas layanan publik di bidang kesehatan. Studi dilakukan secara deskriptif kuantitatif atas data yang terkumpul dari periode 2018 hingga 2020. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa pemenuhan mandatory spending kesehatan bagi pemerintha daerah, yaitu belanja kesehatan dialokasikan sebesar 10 persen dari total belanja dalam APBD di luar gaji, mengalami peningkatan tiap tahun pengamatan. Peningkatan implementasi amanat UU kesehatan tersebut juga terjadi ketika pemerintah daerah merealisasikan anggaran yang ditetapkannya dalam peraturan daerah APBD-nya. Namun, belum seluruh pemerintah daerah menjalankan amanat UU tersebut, karena masih terdapat daerah yang mengalokasikan dan merealisasikan belanja kesehatannya kurang dari batas minimal 10 persen dan/atau mengalokasikan belanja kesehatan pada batas minimal namun memasukkan komponen belanja gaji di dalam penghitungan. Dari pengujian korelasi diketahui bahwa pemenuhan belanja wajib tersebut tidak berhubungan signifikan terhadap beberapa indikator layanan kesehatan. Kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kesehatannya hanya berhubungan signifikan dengan tingkat proporsi balita dengan imunisasi dasar lengkap. Jurnal Budget DETAIL
2021 Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Studi ini mengevaluasi kinerja dalam penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Evaluasi tersebut dilakukan kepada pemerintah provinsi di Indonesia dengan melakukan pendataan atas hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas penanganan Covid-19 di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran dana insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa pemerintah provinsi yang terlambat menyalurkan dana kepada tenaga kesehatan serta penyaluran dana insentif yang tidak tepat jumlah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah provinsi menunggu kejelasan atas acuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Acuan pencairan dana berupa petunjuk teknis yang dirangkum dalam keputusan Menteri Kesehatan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif berdekatan dan belum sinergis dengan peraturan dari kementerian lain, sehingga terdapat tumpang tindih peraturan dan terjadi misinterpretasi oleh pemerintah daerah. Pihak Kementerian Kesehatan juga tidak menegaskan perihal pelaporan penyaluran dana untuk insentif dan santunan kematian ini, sehingga proses monitoring dan evaluasi (monev) tidak berjalan. Jurnal Budget DETAIL
2021 Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memegang peranan yang memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kausalitas antara bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Indonesia. Bonus demografi berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena penduduk berusia produktif memperoleh pendapatan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IPM merupakan suatu kondisi dimana setiap penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, dan jika indikator tersebut dikelola dengan baik maka akan memicu pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hasil pengujian kausalitas antara variabel bonus demografi, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara signifikan, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, IPM dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara dua arah, sedangkan IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita), begitu pula sebaliknya. Jurnal Budget DETAIL
2021 Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum secara berkala hanya bersifat mengikat bagi pekerja formal. Penetapan upah minimum yang relatif tinggi dapat berdampak negatif terhadap rendahnya pergeseran tenaga kerja untuk masuk ke sektor formal sekaligus menurunkan permintaannya. Terlebih apabila tingkat upah yang ditetapkan tidak sebanding dengan produktivitas yang diberikan pekerja. Sedangkan permasalahan terkait penetapan upah minimum di setiap provinsi dan kabupaten/kota masih terlalu sederhana karena belum mempertimbangkan perbedaan wilayah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap wilayah. Apabila suatu industri sangat rentan terhadap fluktuasi harga, bukan produktivitas, maka upah riil cenderung menurun. Kesimpulan berikutnya yaitu terkait struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah, menyebabkan besarnya jumlah tenaga yang berada di sektor informal. Berdasarkan struktur ketenagakerjaan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa upah minimum yang dijalankan di Indonesia masih belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Variabel lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu belum tersedianya data ekonomi dan sosio-kultural yang dapat mendukung lahirnya sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, perkembangan sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi tanpa diiringi peningkatan kualitas jasa yang dihasilkan dan intervensi positif dari pemerintah mampu menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Perbaikan produktivitas pekerja harus dimulai melalui perbaikan pendidikan dan ketrampilan pekerja. Produktivitas pekerja meningkat akan mampu mendorong peningkatan alamiah dari upah minimum. Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Teori Dunning, salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja. Dalam satu dekade terakhir, upah minimum provinsi mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia, dengan menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011- 2019 dan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UMP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga UMP akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya. Hasil lain dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat sebagai variabel kontrol lainnya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi. Jurnal Budget DETAIL